Anda mending jadi staff atau menteri keuangan sekalian, bagaimana mengelola keuangan negara, periode pertama karena imbas kris global. (baca dengan tentang analisa dari sumbernya, minimal Bank Indoensia dan dari luar negeri minimal Bank Dunia).
Dan ketika kena imbas pandemi covid-19, ekonomi masih bisa bertumbuh tuh!. Dari awal meang cenderung minus. Tapi menunjukan perbaikan, pertumbuhan 5% sudah baik dalam kondisi ini, coba anda bandingkan dengan negara lain yang karakteristiknya mirip Indonesia. Anda dengar dari mana nih? pengamat? Ahli ekonom? Jejerin mereka, berapa pendapat yang bakal keluar dari statement mereka! Pasti berbeda. Jangan ambil salah satu stau statement dari mantan menteri yang liar beropini soal ekonomi dimana-mana. Sampai sekarang memang udah kolaps ini bangsa? Kelaparan merajalela?
Memang ada kekuarangan dan persoalan dalam penanganan dampak pandemi covid-19, dan terdapat penyalahgunaan anggaran. Tapi dilakukan oleh siapa? Jokowi? Ibu Menteri? Atau pelaksana kementrian hingga penyelewengan hingga kepala Desa?
Nah biar anda tahu, perencanaan anggaran itu sudah dikemukakan kepala BAPPENAS, dengan opsi yang ada. Misalnya Sudah dari tahun 2019, BAPPENAS sudah proyeksikan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan, butuh dana Rp 323 triliun hingga Rp 466 triliun untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta. Anggaran itu mencakup pembangunan infrastruktur pemerintahan, kegiatan ekonomi, transportasi, permukiman, serta ruang terbuka hijau.
- Bila opsi ini yang dipilih pemerintah, maka biaya yang dibutuhkan bisa mencapai Rp 466 triliun atau sekitar US$ 33 miliar. Sementara lahan yang dibutuhkan mencapai 40 ribu hektare
- Kedua, membatasi penduduk yang bakal dipindahkan menjadi hanya 184 ribu orang. Jika dihitung dengan keluarga, maka ada 870 ribu orang yang akan pindah ke ibu kota baru. Bila memilih opsi ini, maka kebutuhan pendanaannya diperkirakan hanya Rp 323 triliun atau US$ 23 miliar. Sebab, lahan yang digunakan hanya 30 ribu hektare.
- Infrastruktur pemerintahan akan menggunakan lima persen dari lahan yang disiapkan. Lalu, lahan untuk sarana-prasrana ekonomi, Â transportasi, permukiman, dan ruang terbuka hijau masing-masing 15, 20, 40, dan 20%.
Saya tambahin ih, Untuk pembiayaannya, Bappenas menyebut ada empat sumber pendanaan. Pertama, Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) untuk infrastruktur seperti kantor pemerintahan dan parlemen. Kedua, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyiapkan infrastruktur utama dan fasilitas sosial. Ketiga, pembiayaan lewat Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk infrastruktur lain. Keempat, swasta membikin properti perumahan dan fasilitas komersial.
Jadi kalau swasta dilibatkan apa salah? Gimana sih alur pemikirannya. Entah itu milik siapa, asal sesuai dengan mekanisme tender atau lewat perjanjian khusus, ya mereka memiliki hak dan kewajiban. Dan ini sudah wajar di negara-negara maju sekalipun.
Pernyataan VII : Nuansa kepentingan oligarki sangat kuat di balik agenda pemindahan ibukota. Nuansa kepentingan oligarki inilah yang dapat mempengaruhi situasi politik di masa depan yang dapat membatalkan rencana pindah ibukota. Tidak ada jaminan bahwa rezim berikutnya paska Jokowi akan melanjutkan pembangunan ibukota baru atau memindahkan ibukota Jakarta.
Tanggapan VII: Saya pasti tahu, anda mengerti pengertian oligarki bukan? Apa tuh?
Mengutip artikel yang ditulis oleh Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon, on Perseus Digital Library, kemudian pada (2011)  pada buku yang memuat aritolees halaman. 26-28. Disebutkan  "Aristotle writes that 'oligarchy is when men of property have the government in their hands... wherever men rule by reason of their wealth, whether they be few or many, that is an oligarchy, and where the poor rule, that is a democracy'." ("Aristoteles menulis bahwa 'oligarki adalah ketika orang-orang yang memiliki properti menguasai pemerintah di tangan mereka ... di mana pun orang memerintah berdasarkan kekayaan mereka, apakah mereka sedikit atau banyak, itu adalah oligarki, dan di mana orang miskin memerintah, itu adalah demokrasi'.")
Paham dengan penjelasan Arsitolteles? Orang miskin yang memerintah artinya bukan konglomerat, mafia dan kaya raya atau pebisnis, apalagi di Indonesia ketika menjadi presiden harus melepaskan semua pengelolaan perusahaan dan asset pribadinya, dan tentu hatinya pada rakat. Oleh karena itu dia mengkedepankan demokrasi.
Sedangkan pengertian lengkapnya 'oligarkha atau memerintah oligarki adalah bentuk struktur kekuasaan di mana kekuasaan berada ditangan sejumlah kecil orang atau kelompok. Dan orang-orang ini mungkin atau mungkin tidak dibedakan oleh satu atau beberapa karakteristik, seperti bangsawan, ketenaran , kekayaan , pendidikan , atau kontrol perusahaan , agama , politik , atau militer .
Sepanjang sejarah, oligarki sering bersifat tirani , mengandalkan kepatuhan atau penindasan publik untuk eksis. Aristoteles mempelopori penggunaan istilah tersebut sebagai aturan yang berarti oleh orang kaya, yang istilah lain yang umum digunakan saat ini adalah plutokrasi . Memang pada awal abad ke-20 Robert Michels mengembangkan teori bahwa demokrasi, seperti semua organisasi besar, memiliki kecenderungan untuk berubah menjadi oligarki. Dalam "hukum besi oligarki " dia menyarankan bahwa pembagian kekuasaan yang diperlukan dalam organisasi besar atau negara mengarah pada pembentukan kelas penguasa yang sebagian besar peduli dengan melindungi kekuasaan mereka sendiri
