Mohon tunggu...
Tovanno Valentino
Tovanno Valentino Mohon Tunggu... Konsultan - Hanya Seorang Pemimpi

Hanya Seorang Pemimpi

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Jika Salah Atur, Terjadi "Matahari Kembar" di Kementrian atau Sekedar Kompromi Politik

27 Desember 2021   01:05 Diperbarui: 28 Desember 2021   13:38 3538
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi Penatikan Menteri  (Redaksi.com)

Ok baik, tiba pada kesimpulan saya, dan sedikit pandangan atau masukan kepada Presiden Joko Widodo, tidak dalam kapasitas mengguri Pak presiden. Saya membaca beberapa refrensi penting dari beberapa negara yang memiliki jabatan wakil menteri seperti halnya Indonesia.

  • Tentu saja, tidak semua kementerian memerlukan wakil menteri, kementrian yang jelas-jelas memiliki peran strategis memang memerlukan wakil menteri dan staf ahli yang berpengalaman serta profesional.
  • Pengangkatan wakil menteri, sebaiknya bukan berasal dari unsur politik dagang sapi, bagi-bagi jatah kepada parpol pendukung pemerintah. Sekalipun terlihat sebagai seorang profesional, track recordnya jelas terlihat berafiliasi ke parpol yang mana
  • Karakter, kemampuan, pengalaman serta kecerdasan dalam mengorgansir kementrian menjadi hal yang diperlukan. Bila seorang menteri karakter yang keras (memiliki prinsip dan pengaruh yang luas), tentu saja dengan menghadirkan wakilnya dapat saja menganggu kepercayaan dirinya, melunturkan berbagai hal secara phiskologis (diakui atau tidak) yang pada akhirnya tidak mampu mecapai prestasi yang diinginkan saat yang bersangkutan diangkat menjadi menteri.
  • Menempatkan wakil menteri pada kementrian tertentu, tentu saja sudah melalui proses konsultasi dengan menteri terkait. Apabila menterinya tidak memerlukan karena cukup didukung dengan pejabat struktural dibawahnya yang telah solid dan dapat menunjukan prestasi. Sebaiknya tidak dipaksakan, hanya karena ingin mencari tempat "singgah" sementara untuk politik bagi-bagi kursi.
  • Penjabaran tugas yang rinci seperti pada pasal 3 Peraturan Presiden tentang tugas wakil menteri, bukan saja sebagai tulisan pajangan. Perlu diperkuat lagi dengan peraturan pelaksana untuk memperinci pelaksanaan tugas-tugas tersebut. Bila dibiarkan akan terjadi multitafsir bahkan dalam eksekusi penting di lapangan dapat berbenturan dan menimbulkan kebingungan bagi pelaksana atau pejabat pelaksana bahkan karyawan dibawahnya. (Saya rasa sudah dipejari regulasi wakil menteri seperti yang lengkap seperti negara Canada)
  • Maaf beribu maaf pak, bukan tanpa hormat dan sok tau pak. Mengorganisasi instusi termasuk pejabat serta penasehat di lingkaran Bapak, harusnya menciptakan harmonisasi. Begitu banyak profesional di Kantor staf Presiden, belum juga tenaga ahli khusus, dan saya rasa di kementrian tak kurang orang cerdas, pejabat karir yang berpengalaman, juga memiliki kehalian dan kecakapan.  Jangan sampai terjadi matahari kembar dimana-mana. Untuk itu, semoga orkestra pemerintahan bapak dapat bernada sejuk bagi bangsa ini, dirasakan dampaknya langsung oleh rakyat seantero indonesia dan segala kalangan.
  • Kalau tidak mau dibilang Politik Dagang Sapi, Karena berbagai tekanan seolah-olah Bapak melakukan Politik Akomodatif serta Kompromitif. Membuat semua Partai Pendukung Pemerintah semuahkelihatan  Happy. Namun jangan keluar dari etika Bapak sebagai Presiden yang memberi kesempatan bagi mereka "menjual diri" dalam pemilu serentak 2024.  Pekerjaan rumah, Masih banyak perlu diselesaikan apalagi terganggu dengan ujian Pandemi Covid-19

Demikian Ulasan saya, semoga dapat menjadi perenungan bersama. 

Segitu dulu ya,

Salam

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun