Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia Serta Solusinya

Kedua, semua pemangku kepentingan (stakeholders) harus melihat kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai sebuah isyu dwitunggal (two in one) yang integral dan kompleks ketimbang dua isyu yang berdiri terpisah. 

Dan sesuai hakekatnya, penanganannya perlu lebih difokuskan di ranah domestik. Pihak keluarga pun mesti semakin dilibatkan sepenuhnya dalam seluruh proses, yakni mulai dari tahap deteksi dini atau identifikasi masalah, perencanaan, implementasi, monitoring, hingga evaluasi. Dalam pengelolaannya, perlu lebih digenjot upaya mengatasi akar penyebab, bukan hanya akibat atau gejala dari permasalahan tersebut.

Ketiga, perlu ada sistem institusi pelaksana yang desentralistis serta lebih kuat secara politis, penganggaran, dan memiliki daya jangkau serta efektivitas yang lebih jauh hingga ke episentrum permasalahan di daerah-daerah. 

Dalam konteks ini, nampak jelas bahwa masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak mustahil bisa ditanggulangi dengan baik jika Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dibiarkan menanganinya sendirian tanpa partisipasi aktif dari seluruh komponen demokrasi, yakni masyarakat sipil, dunia usaha, dan pihak-pihak pemerintah sendiri, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Bahkan, perlu dipikirkan untuk meningkatkan status KPPPA menjadi kementerian koordinator. Mengapa tidak? Dan Wakil Presiden pun ditugasi untuk mengomandani “perang” terhadap segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Referensi tulisan dan gambar:

1. Perserikatan Bangsa-bangsa (United Nations)
2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Republik Indonesia
3. Komnas Perempuan
4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
5. United Nations Children’s Funds (UNICEF)
6. Badan Pusat Statistik
7. Kompasiana
8. Majalah Kartini
9. Wikipedia
10. Dokumen LSM “Bangun Rakyat Sejahtera”
11. Dokumen pribadi

URL share artikel di twitter
URL share artikel di facebook