Sikap Pemerintah Daerah
Pemerintah Pidie terus melakukan koordinasi agar tidak terjadi benturan antar pengungsi dengan warga sekitar.
Penjabat Bupati Pidie Ir. Wahyudi Adisiswanto, M.Si., mengatakan "sejauh ini Pemerintah Daerah telah melakukan beberapa hal agar tidak terjadinya gesekan antara pengungsi dengan warga setempat".
Diantaranya mencari lokasi penampungan sementara, menghimbau agar masyarakat tidak anarkis, tidak melakukan tindakan kekerasan kepada pengungsi.
Sampai sejauh ini Pemerintah Pidie terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi, hingga ada keputusan final dari Pemerintah Pusat tentang keberadaan pengungsi Rohingya di Pidie. Pj. Bupati Pidie sangat optimis bahwa Pemerintah Pusat akan mencari tempat penampungan lain di luar Pidie.
Bahkan Pemerintah Provinsi telah mencari beberapa titik relokasi, namun masih terjadi penolakan oleh masyarakat secara masif. Namun demikian, Pemkab Pidie terus menghimbau agar masyarakat tidak melakukan aksi anarkis serta memberikan toleransi-toleransi kelonggaran kepada pengungsi.
Saat gelombang pengungsi mendarat di Desa Batee Kecamatan Muara Tiga beberapa waktu lalu, warga telah sepakat memberikan batas waktu di tampung di desa mereka selama seminggu. Kalau lewat dari batas waktu yang sudah disepakati warga maka mengusir mereka.
"Walaupun demikian Pj. Bupati Pidie tetap mengendalikan agar masyarakat Pidie tidak melakukan tindakan anarkis. Pemerintah Pidie sangat komit menjaga ketentraman dan keamanan masyarakat, hingga melarang aksi anarkis kepada pengungsi" ucap Wahyudi.
Pemkab Pidie Apresiasi Sikap Toleran Masyarakat
Pemerintah Pidie hanya berwewenang melakukan koordinasi, baik dengan pihak UNHCR, IOM, Aparat Keamanan dan tokoh masyarakat. Berkaitan dengan pembiayaan makanan, sistem pengamanan, pembiayaan pengamanan masyarakat dan aparat semua ini di serahkan kepada pihak UNHCR dan IOM.
Pemda tidak akan mengeluarkan dana APBK untuk pembiayaan makanan Pengungsi Rohingya.
