Baru-baru ini Mendagri Tjahjo Kumolo memunculkan istilah ‘sumbu pendek,’ pascakerusuhan di Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua, yang terjadi pada Jumat (17/7) pagi. Tjahjo menggarisbawahi perlunya deteksi dini terhadap potensi konflik horizontal di daerah.
Ada 12 korban saat kerusuhan Tolikara itu, satu orang meninggal dunia sementara 11 lainnya luka-luka, sebagian dirawat di RSUD Karubaga, korban lain dirujuk ke Wamena dan ada yang dirawat di Jayapura.
Konon peristiwa ini dipicu oleh beredarnya surat pemberitahuan dari Badan Pekerja Gereja Injili di Indonesia (GIDI) Wilayah Toli soal penyelenggaraan seminar dan kebaktian kebangunan rohani (KKR) pada 13-19 Juli 2015.
Sekalipun sudah dimediasi oleh Bupati dan Kepala Kepolisian Resor Tolikara, namun tetap saja sekitar 70 orang bergerombol datang dan berteriak, menolak pelaksanaan salat id di lapangan Markas Komando Rayon Militer (Makoramil) 1702-11 Karubaga.
Mereka melempari batu ke arah aparat dan warga yang salat, disusul perusakan dan pembakaran kios yang merambat pada terbakarnya masjid. Polisi kemudian menembakkan senjata ke udara dan tanah.
“Bukan hanya kios penduduk muslim yang terbakar. Ada yang penduduk asli Tolikara, ada yang kristen dari Toraja karena itu merembet kan (kebakarannya)," ungkap Khofifah, Menteri Sosial RI, Minggu (20/7/2015).
Tim Kemensos mendata, ada 63 ruko dan 1 musala yang terbakar dalam insiden yang terjadi pada Jumat (17/7) lalu itu. Sebanyak 153 jiwa yang tinggal di 63 ruko itu kini mengungsi di belakang kantor Koramil dan Polres setempat.
Di tempat terpisah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui staf khususnya menyampaikan permohonan maaf untuk seluruh umat Muslim di Tanah Air atas terjadinya peristiwa penyerangan warga di Kabupaten Tolikara, Papua itu.
Sumbu pendek sebenarnya adalah arti kiasan yang menunjukkan tingkat tingginya emosi seseorang atau kelompok sehingga memicu tindakan kekerasan terhadap orang lain atau kelompok lain. Namun bisa saja sumbu pendek diperluas menjadi suatu kondisi yang memicu emosi seseorang atau kelompok karena alasan ekonomi, politik, sosial, SARA, ideologi, hukum dan lain-lain.
“Saya ini sumbu pendek,” kata (Wakil) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dikenal dengan sikap galaknya dan kadang emosional, di Balai Kota, Senin (14/1/2015), menyebut dirinya sebagai salah satu contoh.
Sumbu pendek tidak bisa dilihat terbatas sebagai potensi konflik horizontal, tetapi terjadi juga sebagai konflik vertikal, bahkan mungkin melibatkan kondisi multi dimensi.
Kabareskrim Polri Komjen Pol Budi Waseso Jumat (10/7/2015), telah menetapkan Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki dan Komisioner KY Taufiqurahman Sauri sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan hakim Sarpin Rizaldi.
"Dari kacamata hukum, tentu melaporkan kepada polisi atas suatu dugaan tindak pidana yang merugikan seseorang merupakan hak hukum, termasuk hakim Sarpin. Namun dalam menyikapi laporan seperti ini menurut saya polisi perlu mengembangkan proses hukum yang hati-hati," kata anggota Komisi III DPR Arsul Sani.
Sejumlah tokoh organisasi massa dan aktivis hukum memprotes Kepala Bareskrim Mabes Polri Komjen Pol Budi Waseso mundur dari jabatannya karena dianggap mengkriminalisasi aparat penegak hukum.
Sebelumnya Budi Waseso telah menetapkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto dengan tuduhan menyuruh saksi memberi keterangan palsu dalam sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat pada 2010.
Melalui pengaduan ke Bareskrim, Polda Sulselbar juga menetapkan Abraham Samad, Ketua KPK, sebagai tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen sejak 9 Februari 2015.
Kedua petinggi KPK tersebut akhirnya mengajukan surat pengunduran diri sebagai pimpinan KPK. Kini Samad dan Bambang telah dinonaktifkan oleh Presiden Joko Widodo.
“Balas dendam” terhadap petinggi KPK dan KY ini tidak terlepas dari kasus Komisaris Jenderal Budi Gunawan, Wakapolri sekarang, yang ditetapkan KPK menjadi tersangka. Alih-alih mau mengundurkan diri, mantan ajudan presiden kelima Megawati Soekarnoputri ini menggugat penetapan status tersangka yang dikeluarkan KPK kepadanya dalam kasus dugaan menerima suap dan gratifikasi tersebut. Kendati gugatan praperadilan diterima oleh hakim tunggal Sarpin Rizaldi, namun Presiden Joko Widodo batal melantiknya sebagai Kapolri.
Konflik TNI-Polri juga contoh konkrit sumbu pendek. Ratusan orang yang diduga anggota TNI Penerbad Semarang menyerang markas Brigade Mobil (Brimob) Polda Jateng Detasemen A Pelopor Subden 2, di Jalan Kumudasmoro Gisikdrono, Semarang pada Minggu sekitar pukul 02.00 dini hari, 12 Juli 2015. Konon insiden ini dipicu kesalahpahaman saat berada di Komplek ATM BRI, Jalan Abdur Rahman Saleh, Semarang, beberapa saat sebelumnya.
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyebut insiden penyerangan Markas Brimob Simongan Semarang yang diduga dilakukan oleh anggota TNI dari Penerbang Angkatan Darat tersebut hanyalah didasari lewat emosi sesaat saja.
Prajurit TNI AL juga terlibat pertikaian dengan anggota Polri di Bengkel Cafe, Jakarta pada Minggu (8/2) dini hari. Pertikaian berawal dari anggota Polri yang tak mau menunjukkan identitasnya kepada prajurit TNI yang sedang mengadakan razia gabungan.
Bentrokan TNI-polisi ini terjadi Minggu malam, 19 September 2014, di Batam, ketika petugas kepolisian setempat menggerebek gudang penyimpanan BBM ilegal. Saat penggerebekan, terjadi insiden bentrokan antara petugas kepolisian tersebut dan anggota TNI setempat yang belakangan diketahui melakukan penjagaan atas gudang itu. Dua prajurit TNI dilaporkan terluka akibat tembakan oleh seorang anggota Brimob yang markasnya diserang anggota TNI tersebut.
Di Gowa, dua prajurit Kostrad menjadi korban pengeroyokan saat menonton festival bedug, di Lapangan Syekh Yusuf, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Minggu (12/7/2015). Bahkan salah satu korban, Pratu Aspin Mallobasang tewas usai mendapat luka tusuk di dada kiri.
Berdasarkan data Pusat Studi Politik dan Keamanan Unpad, konflik TNI-Polri pada 2014 tercatat terjadi sebanyak delapan kali. Bila dihitung dalam kurun 1999-2014, jumlah insiden hampir mencapai 200 kasus dengan korban tewas sebanyak 20 orang.
Masih banyak kasus sumbu pendek di Indonesia, seperti perang suku di Papua, tawuran antar kampung di Jakarta, atau pembakaran begal oleh massa beberapa waktu lalu.
Kondisi ekonomi juga akan memicu ledakan akibat sumbu pendek tatkala berubah jadi krisis sosial, seperti terjadi pada tahun 1998 lalu. Karena itu Jokowi mesti melakukan langkah-langkah strategis, supaya banyaknya sumbu pendek di Indonesia tidak menjadi 'api dalam sekam' pada pemerintahannya.
