Koperasi yang demikian akan mampu bersaing dengan kompetitornya dalam menjawab permasalahan akses keuangan yang lebih mudah, cepat, efektif dan efisien. Hal ini akan membuat koperasi semakin diminati bukan hanya oleh kalangan yang tua tetapi juga oleh generasi muda usia produktif.
- Pilihlah koperasi "besar" yang sudah banyak dipercaya masyarakat.
Alangkah lebih baik memilih koperasi "besar" yang sudah berskala nasional dan diakui di mata masyarakat dalam hal layanan keuangan yang memadai, profesional dan komprehensif.
Koperasi yang demikian tentu sudah teruji oleh waktu dan mampu bertahan dalam berbagai goncangan ekonomi. Sebab walaupun banyak sekali koperasi di Indonesia, khusus di NTT, tetapi sebagian koperasi yang baru didirikan dan berkembang terancam pailit dan akhirnya dibubarkan.
Dilansir dari databoks, laporan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah koperasi di Indonesia mencapai 127.846 unit pada 2021. Jumlah ini naik 0,56% dibandingkan tahun sebelumnya yang baru mencapai 127.124 unit.Â
Walaupun terjadi peningkatan jumlah koperasi, perlu diingat bahwa dalam 4 tahun terakhir sejak tahun 2016 sampai tahun 2019, sebanyak 81.686 koperasi di Indonesia dibubarkan.
Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Prof. Rulli Indrawan mengungkapkan bahwa pembubaran dilakukan karena banyak koperasi yang tidak aktif. Bahkan diantaranya sudah tidak menggelar rapat anggota tahunan (RAT) yang menjadi agenda wajib koperasi.
Menteri koperasi dan UKM, Teten Masduki dalam sebuah wawancara pernah mengatakan bahwa koperasi terbaik berada di NTT. Beberapa deretan koperasi elit yang sudah cukup maju dapat menjadi referensi bagi masyarakat, tergantung pilihan hati masing-masing.
Dilansir dari dekopin.or.id, direkomendasikan bagi masyarakat, khususnya di NTT, lima koperasi yang menjadi pilihan tepat yakni Koperasi Kredit (Kopdit) Swastisari, Kopdit Pintu Air, Kopdit Obor Mas, Kopdit Sangosay dan Kopdit Solidaritas.
Kesimpulan:
Koperasi dalam perkembangannya cukup memberi kontribusi besar bagi pembangunan ekonomi UMKM bangsa Indonesia. Namun masih banyak masyarakat yang belum memahami peran positif koperasi sehingga cenderung terjebak dalam praktik Rentenir dan investasi bodong.
Hal ini harus menjadi atensi pemerintah dalam hal ini Kemenkop UKM agar berkolaborasi dengan OJK dan penegak hukum terkait agar menindak tegas oknum rentenir dan investasi bodong yang merisaukan masyarakat.
Sedangkan bagi lembaga koperasi, harus selalu berbenah dengan tetap menjalankan usahanya berdasarkan prinsip dan asas yang benar sesuai amanat undang-undang.
