KPK Setop Program Kartu Prakerja, Pura-pura atau Kura-kura?

Kenyataannya, alokasi Rp 1 juta biaya kursus bukan ditransfer ke rekening penerima melainkan tertanam sebagai deposit pada platform kursus yang ditentukan pemerintah. Dana itu akan terpotong sbesar harga paket kurus yang telah diselesaikan penerima program.

Selain itu, kemunculan platform gratis berkualitas serupa menunjukkan bahwa negara seharusnya bisa menghemat anggaran besar-besaran jika mewadahi para praktisi pendidikan digital dalam proyek bersama.

Contoh pelembagaan pendidikan tersier yang matang adalah seperti yang diakukan Jacinda Arden dan pemerintahan Partai Buruh-nya di Selandia Baru, seperti yang saya bahas dalam "Ketika Sri Mulyani Ngotot Kartu Prakerja Subsidi Startup Kursus Online". Selain lebih menjamin kualitas dan lebih klop kebutuhan industri, biayanya pun lebih murah.

Jadi bukan ugal-ugalan melepaskan program Kartu Prakerja ke mekanisme pasar seperti saat ini.***

Artikel ini di-back up di blog pribadi: Coffee4Soul.club