Beberapa bulan lalu, kepada seorang kawan, pimpinan Partai Rakyat Demokratik (PRD) di NTT, saya katakan, "Ya siap-siap saja, akan ada pertarungan di Komodo jika Gubernur serius dengan rencana memindahkan orang-orang di Pulau Komodo. Mereka pasti melawan. Mungkin solidaritas kawan-kawan dibutukan rakyat dan para aktivis di sana."
Beberapa hari lalu, BBC.com mempublikasi artikel Rebecca Henschke and Callistasia Wijaya. Judulnya sangat menarik, "The fight for Dragon Island."
"It's called Komodo Island, so it's for the Komodo not for humans. There will be no human rights there, only animal rights," pernyataan Gubernur Laiskodat dikutip di sana. Pernyataan ini memicu gelombang ketiga polemik publik terkait rencana Gubernur NTT mengutak-atik Komodo. Protes rakyat mulai muncul dalam bentuk aksi-aksi unjuk rasa.
Pada 17 Juli, ratusan perwakilan warga Pulau Komodo mendatangi DPRD Manggarai Barat, menyatakan penolakan mereka terhadap rencana penutupan TKN dan pengusiran mereka dari tanah kelahiran ("Aksi Damai di Labuan Bajo, Tolak Penutupan Pulau Komodo." Detik.com. 17/7/2019).
Pada 22 Juli diadakan Rapat Dengar Pendapat antara puluhan perwakilan warga Pulau Komodo dengan Wakil Bupati Manggarai Barat Maria Geong, Kepala Dinas Pariwisata Manggarai Barat Agustinus Rinus, dan Kepala Balai Taman Nasional Komodo Lukita Awang ("Tolak Penutupan Pulau Komodo, Warga Mengadu ke DPRD Manggarai Barat." Detik.com. 22/7/2019).
Karena Komodo adalah milik seluruh rakyat Indonesia, dan karena penduduk Pulau Komodo adalah saudara sebangsa yang penderitaannya menjadi penderitaan seluruh anak bangsa, ada baiknya publik seantero negeri turut menyimak tengkar pendapat yang kini berlangsung di NTT.
#1 Tarif Masuk Taman Nasional Komodo (TNK) Akan Dinaikkan 5000 persen
Polemik pertama mencuat ketika November 2018 Gubernur mewacanakan kenaikan tarif masuk ke Taman Nasional Komodo. Bukan main-main, 500 dolar untuk wisatawan mancanegara. Itu setara Rp 7 juta pada kurs Rp 14.000, naik 5000 persen dibanding saat ini yang sebesar Rp 150ribu. Ini belum termasuk rencana kebijakan pungutan khusus terhadap kapal yang membawa turis ke sana.
_____________
Tanda tangan dan sebarluaskan petisi "Batalkan Rencana Pemindahan Rakyat dari Pulau Komodo"
_____________
