Sekolah kedinasan didirikan untuk memenuhi kebutuhan negara akan tenaga pemerintahan guna menciptakan birokrasi pemerintahan yang berkualitas. Sehingga, seperti yang saya sampaikan tadi, sekolah kedinasan memiliki orientasi pada kejuruan dan ketenagakerjaan, bukan sekedar basic ilmu pengetahuan.
Selain itu, perbedaan perguruan tinggi kedinasan dengan perguruan tinggi umum adalah adanya link and match kebutuhan lembaga negara baik kementerian maupun non kementerian terhadap sumber daya yang diperlukan. Â
Hal itulah yang membuat sekolah kedinasan tak dapat digantikan dengan perguruan tinggi umum. Sebab, sekolah kedinasan memiliki hubungan baik dengan lembaga negara baik kementerian maupun non kementerian, yang dikelola langsung oleh mereka. Untuk apa? Ya untuk memenuhi kebutuhan kementerian atau lembaga lain yang membidangi sektor tertentu.
Kebutuhan tiap sektor pastilah berbeda. Wong, masalah yang dihadapi juga berbeda, lapangannya berbeda, jadi mana mungkin bisa digeneralisir hanya berdasarkan kesamaan kurikulum pada major keilmuan tertentu di perguruan tinggi umum.
Sekolah kedinasan pada dasarnya juga disiapkan kementerian atau lembaga pemerintahan terkait untuk menjadi lembaga think tank mereka. Mengkaji berbagai permasalahan yang dihadapi di lapangan berdasarkan sektor kementerian atau lembaga pemerintahan terkait. Sehingga, hal ini akan meminimalisir terjadinya kebijakan yang tidak tepat sasaran karena kebijakan tersebut lahir dari kajian permasalahan di lapangan.
Jadi, perkara kesamaan major keilmuan yang kurikulumnya tidak jauh berbeda telah terbantahkan dengan memasukkan sisi orientasi pendidikan yang berbeda antara perguruan tinggi umum dengan perguruan tinggi kedinasan.
Selain itu, adanya link and match antara lembaga pemerintahan baik kementerian maupun non kementerian untuk menyesuaikan kebutuhan sumber daya manusia pada setiap sektor juga menjadi poin plus keberadaan sekolah kedinasan. Sebab, realitas persoalan yang dihadapi tiap lembaga negara yang membidangi sektor tertentu jelas berbeda, maka diperlukan lembaga pendidikan khusus untuk mempelajari dan menyiapkan sumber daya manusianya.
#Persoalan II: Anggaran Pendidikan TinggiÂ
Dalam analisisnya, argumen kontra terhadap sekolah kedinasan ini berpendapat bahwa dengan menghapuskan sekolah kedinasan, negara akan menghemat banyak sekali biaya pendidikan tinggi. Alangkah baiknya negara menghemat pengeluaran untuk pendidikan tinggi, agar dapat disalurkan pada pemerataan kualitas pendidikan dasar. Toh, kini perguruan tinggi umum dapat mengisi ruang kebutuhan negara akan tenaga-tenaga ahli di pemerintahan.
Permasalahan pada tesis tersebut adalah ia melupakan kenyataan bahwa justru perguruan tinggi umum di Indonesia yang masih bermasalah berdasarkan tata kelola dan kualitas output lulusannya. Kita bisa melihat bahwa banyaknya lulusan perguruan tinggi umum yang tidak dapat terserap oleh industri, hal ini merupakan persoalan sistem.
Harus diakui bahwa sistem pendidikan tinggi kita masih bermasalah. Ada kesenjangan antara kebutuhan industri dengan materi pembelajaran yang dipelajari oleh mahasiswa/i. Hal ini pulalah, yang mendorong pemerintah lagi-lagi mengeluarkan anggaran biaya untuk membantu meningkatkan keterampilan mereka sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Dengan apa? Pengadaan Kartu Pra Kerja misalnya.
Bicara soal itu, secara desain dan teknisnya yang sarat kepentingan, cenderung tidak inovatif, dan menghambur-hamburkan anggaran ini justru dijadikan alternatif solusi atas permasalahan angkatan kerja yang tidak terserap lapangan kerja.
