1. Fokus pada Distribusi Langsung
Dana zakat harus disalurkan langsung kepada mustahiq sesuai dengan prinsip fauriyyah (segera) yang diamanatkan syariat. Penyaluran langsung ini bertujuan agar manfaat zakat dapat dirasakan segera oleh mereka yang membutuhkan, terutama golongan fakir miskin. Mengingat tingginya angka kemiskinan di Indonesia, penyaluran dana zakat secara tepat waktu dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan memenuhi kebutuhan dasar mustahiq. Lembaga amil zakat perlu memastikan bahwa setiap dana zakat yang diterima langsung diarahkan kepada delapan asnaf yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Melalui distribusi langsung, dana zakat dapat memberikan dampak signifikan seperti peningkatan kesejahteraan mustahiq, pemenuhan kebutuhan mendesak, dan penciptaan rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga sesuai dengan esensi zakat sebagai ibadah yang memberikan solusi konkret terhadap permasalahan sosial.
2. Optimalisasi Dana Sosial Lainnya
Jika ada kebutuhan untuk memberdayakan ekonomi umat melalui investasi, dana zakat bukanlah instrumen yang tepat. Sebagai gantinya, lembaga amil zakat dapat memanfaatkan sumber dana sosial lainnya, seperti wakaf produktif, infak, atau sedekah. Dana ini memiliki fleksibilitas lebih besar dibandingkan zakat, sehingga dapat digunakan untuk tujuan investasi yang menghasilkan keuntungan jangka panjang tanpa melanggar prinsip syariah. Wakaf produktif, misalnya, dapat diinvestasikan dalam bentuk pembangunan aset produktif seperti rumah sakit, sekolah, atau usaha kecil yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Hasil dari investasi ini kemudian dapat digunakan untuk mendukung program pemberdayaan ekonomi umat, tanpa mengorbankan hak mustahiq dari dana zakat.
3. Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Zakat
Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat sangat bergantung pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana. Oleh karena itu, lembaga amil zakat perlu meningkatkan kualitas laporan keuangan dan operasional mereka agar memastikan bahwa pengelolaan dana zakat dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan standar akuntansi yang berlaku. Transparansi dapat ditingkatkan dengan menyusun laporan yang mencantumkan rincian penerimaan dan penyaluran dana, termasuk jumlah mustahiq yang telah menerima manfaat. Selain itu, audit independen secara berkala juga diperlukan untuk memastikan bahwa tidak ada penyelewengan dana zakat. Dengan menjaga akuntabilitas, lembaga zakat dapat memperkuat kepercayaan muzakki (pemberi zakat) dan masyarakat luas. Hal ini akan mendorong peningkatan partisipasi dalam pembayaran zakat, yang pada akhirnya dapat membantu memaksimalkan dampak sosial zakat dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat.Â
Solusi-solusi ini tidak hanya memperkuat pengelolaan zakat sesuai dengan prinsip syariah tetapi juga menciptakan sistem yang lebih berkelanjutan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial umat Islam.
Daftar Pustaka
Aibak, K. (2015). Zakat dalam Perspektif Maqashid al-Syariah. AHKAM, 3(2), 199-218.
Chusna, R. (2022). Investasi Syariah Menuju Perekonomian yang Maju. [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung]
Hafiduddin, D. (2002). Zakat dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani Press.
