Pengaruh Modernisasi Militer Cina, Ancaman bagi Kawasan Asia Tenggara?

Banyak pakar studi Hubungan Internasional menyebut, proyek modernisasi militer Cina akan menjadi kekuatan baru dan memperbesar pengaruh negara tirai bambu terhadap dunia. 

Tekad transformasi militer tersebut disampaikan oleh pidato presiden Xi-Jinping pada 16 Oktober 2022 dengan semangat mewujudkan angkatan bersenjata Cina menjadi militer kelas dunia bersamaan dengan momentum perayaan 100 tahun berdirinya Tentara Pembebasan Rakyat yang jatuh pada Agustus 2027.

Negara Republik Rakyat Cina (RRC) sebagai negara kekuatan dunia setelah Amerika Serikat gencar bersaing dalam berbagai sektor mulai dari perekonomian hingga persenjataan. Keberhasilan Cina mempertahankan proteksionisme di dalam pasar sendiri membuat negara tersebut agresif mencari mitra internasional untuk mempermudah alur perdagangan bebas Cina ke pasar global. 

Tidak hanya itu, peran Cina dalam membangun dan memperluas hubungan dengan negara-negara menjadi pemicu sifat interdependensi. Dalam hal ini kategorisasi Cina sebagai negara core (utama) dapat dengan mudah menggandeng negara-negara periferi, dan semi periferi. Dimana negara-negara Asia Tenggara banyak tergolong dalam kedua jenis tersebut.

Meskipun hubungan mutualisme antara Cina dan negara-negara kawasan ASEAN berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi, Cina seringkali memicu kehadiran konflik seperti pada kasus klaim Cina terhadap Nine Dash Line, sembilan garis putus-putus di Laut Cina Selatan (LCS).  

Hal tersebut menunjukan tingkat powerful sebuah negara, mengidentifikasikan tindakan di dunia Internasional, mereka akan lebih agresif dan terkesan seperti ancaman bagi negara-negara powerless disebabkan oleh uncapability dalam bargaining position.

Transformasi Modernisasi Militer Cina

Ambisi modernisasi militer Cina pada 2027 nanti, berpotensi memicu ketegangan di antara negara berkuasa untuk saling memperebutkan kekuasaan skala global. Hal ini berpengaruh terhadap eksistensi Cina yang akan lebih besar dan kuat sehingga negara adikuasa, seperti AS, Inggris, Francis dan Rusia akan lebih waspada terhadap pergerakan yang Cina lakukan. 

Terlebih banyak konflik bermula dari persaingan antara negara kekuatan dunia dalam berbagai sektor seperti perdagangan, ekonomi, dan pertahanan.

Ketegangan Cina dan Negara-Negara di Kawasan Asia Tenggara

Modernisasi militer Cina perlu menjadi perhatian besar bagi kawasan Asia Tenggara karena negara tersebut sering menyinggung kedaulatan negara lain untuk mengutamakan kepentingan nasionalnya.

Berkaca pada konflik Laut Cina Selatan, Cina selalu bertindak secara unilateral dalam keputusan yang diambilnya termasuk pengajuan klaim Nine Dash Line. Meskipun respon dari Mahkamah Arbitrase menolak pengajuan 9 garis imajiner karena tumpang tindih dengan garis ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif).

Negara tirai bambu itu justru meluncurkan aksi manuver kapal laut terhadap perairan LCS yang berpengaruh terhadap meningkatnya ketegangan laut di kawasan Asia Tenggara karena Nine Dash Line sendiri bertabrakan dengan kawasan Natuna, melintasi lautan di antara Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, dan Malaysia.

Menanggapi hal itu, aksi penyerangan kapal Cina menunjukan tindakan ingkar dalam perjanjian yang pernah dibuat sebelumnya antara ASEAN dan Cina. Hal tersebut dinilai sebagai ketidakseriusan Cina terhadap komitmennya dalam KTT khusus ASEAN-Cina pada 22 November 2021 lalu, dimana presiden Xi Jinping pernah berjanji menempatkan Cina sebagai kerabat dan berusaha mengedepankan dialog serta mencegah pertentangan berisiko memicu konflik kekuatan militer di kawasan.

Modernisasi Militer Cina sebagai Gerbang Konflik Terbuka

Kecenderungan negara kawasan Asia Tenggara dalam penyelesaian konflik lebih menjunjung tahap negosiasi melalui jalur damai.

Serupa dengan target pencapaian dalam ASEAN Community, tertulis bahwa :

ASEAN adalah sebuah komunitas untuk mengembangkan hubungan yang ramah dan saling menguntungkan, yang memperdalam kerjasama dengan Mitra Wicara, memperkuat keterlibatan dengan pihak eksternal lainnya, menjangkau mitra potensial, serta menanggapi secara kolektif dan konstruktif perkembangan global dan isu-isu yang menjadi perhatian bersama.

Dalam permasalahan LCS, bukan berarti para negara anggota ASEAN tidak memiliki power untuk melawan, namun lebih memilih untuk meminimalisir terjadinya konflik yang akan berujung memanas di masa mendatang.

LCS sebagai Bukti Peningkatan Rivalitas Cina-AS dan Keterbatasan ASEAN

Bukti dari rivalitas China-AS adalah respon AS beserta sekutu untuk ikut menunjukan status quo sebagai penentangan klaim unilateral China. Tentu potensi keuntungan dari eksplorasi wilayah LCS ini, dalam berbagai sumber media, China gunakan untuk pangkalan militer---kondisi tersebut akan menstimulus ketegangan negara yang bersinggungan dengan wilayah LCS. 

Kemudian, tindakan ASEAN dalam meredam konflik ketegangan selalu berprinsip pada jalur diplomasi dan mendorong negara kepemimpinan Xi Jinping untuk mematahui COC (Code of Conduct) for addressing South China Sea (SCS) to establish rules and standards for regional peace and stability (Vu Hai, 2023). 

Lalu dijelaskan bahwa posisi Indonesia dalam menghadapi konflik ini adalah menunjukan solidaritas dan penghormatan pada prinsip-prinsip UNCLOS 1982. Hal tersebut dapat didasari oleh keterbatasan ASEAN dalam mengambil tindakan militer action dan hubungan diplomatik dengan China, yang mana memiliki more powerful. 

Dijelaskan juga bahwa power suatu negara akan sangat berpengaruh terhadap keterbatasan tindakan sebuah organisasi internasional, oleh sebab itu organisasi internasional dalam menjunjung tinggi norms and principle tetap tidak bisa mengimbangi kekuatan China meski pernah dilakukan sidang atas keberatan filipina dengan aktivitas militer China di LCS oleh mahkamah arbitrase PBB di Den Haag.

Pengaruh Tekad Kuat Modernisasi Militer Cina terhadap Kawasan Asia Tenggara

Berbanding terbalik dengan Cina, pengaruh kekuasaan seringkali membuat negara ini bertindak impulsif terhadap negara-negara lemah dan membuat jalur penyelesaian konflik menjadi lebih kompleks dari sebelumnya.

Sehingga kewaspadaan terhadap modernisasi militer Cina sangat layak untuk diperhatikan agar menjadi perhatian besar bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk dapat saling bekerjasama dalam bidang security and military.

Serta batu loncatan untuk mempertahankan kawasan tersebut agar lebih stabil dan menutup gerbang konflik terbuka dari pelbagai ancaman yang menyinggung kedaulatan negara. Tidak hanya dari segi militer, dampak dari modernisasi militer Cina dapat berpengaruh pada sektor ekonomi.

Kendati Cina menjadi mitra perdagangan penting bagi negara-negara di Asia Tenggara, tindakan-tindakan Cina dalam konflik wilayah dan modernisasi militer mereka dapat mempengaruhi hubungan perdagangan dan investasi di kawasan tersebut.

Pengaruh lainnya juga meliputi kepercayaan dan keyakinan negara-negara di Asia Tenggara terhadap Cina dan mendorong mereka untuk meningkatkan kemampuan pertahanan, bahkan memicu perlombaan senjata di kawasan Asia Tenggara.

Perihal tekad modernisasi Cina, tentu tak ada satu negara pun berhak menghentikan kebijakan negara tirai bambu dalam memperkuat pertahanannya karena berlandas sesuai National Interest negara bersangkutan namun akan ada dampak dari pengaruh kebijakan tersebut.

Bagi negara adikuasa, akan dibuat dilema atas perluasan dominasi peran Cina terhadap dunia, namun berbeda untuk kawasan Asia Tenggara, peningkatan kewaspadaan dalam ranah menjaga keamanan perbatasan regional akan semakin gencar guna mengantisipasi tindakan tak terduga dari negara pimpinan Xi-Jinping serupa dalam kasus terdahulu, Nine Dash Line.