Pencegahan dilakukan berdasarkan permintaan dari pejabat (kepala KPP) di tempat wajib pajak terdaftar kepada Direktur Jenderal Pajak. Dengan demikian, pencegahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan pencegahan yang diterbitkan oleh menteri atas permintaan pejabat atau atasan pejabat yang bersangkutan.
Pencegahan ini dilakukan untuk menghindari niat buruk Wajib Pajak yang bermasalah untuk kabur ke luar negeri. Pencegahan ini dilakukan paling lama selama enam bulan dan dapat diperpanjang hingga enam bulan. Jika pencegahan ini tidak dapat membuat Wajib Pajak sadar dan melunasi utang pajaknya, maka Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan upaya terakhir yaitu dengan Penyanderaan.
Penyanderaan
Ini merupakan upaya terakhir pemerintah untuk mendapatkan haknya, dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Pajak. Penyanderaan sendiri memang sangat jarang terjadi. Hal ini disebabkan karena memang hanya Wajib Pajak yang memiliki sikap Masa Bodoh terhadap kewajiban perpajakannya yang akan disandera. Penyanderaan ini juga dimaksudkan untuk memberikan deterrent effect terhadap Wajib Pajak yang lain.
Penyanderaan sendiri dapat dilakukan paling lama selama enam bulan dan dapat diperpanjang paling lama enam bulan. Itu artinya masa penyanderaan yang dilakukan oleh DJP paling lama hanya satu tahun. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak hanya akan dibebaskan dari penyanderaan saat ia telah melunasi semua utang pajak beserta biaya penagihannya.
Penyanderaan terhadap Wajib Pajak bandel ini, dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan). Wajib Pajak bandel yang disandera akan mendapatkan sel khusus dan terpisah dari Nara Pidana yang lain. Hal ini dilakukan karena kasus yang dihadapi Wajib Pajak bandel bukanlah kriminal umum seperti Nara Pidana lain melainkan kasus khusus yang perlu penanganan dan perlakuan khusus.
Mengingat panjangnya proses dan lamanya waktu yang harus ditempuh oleh DJP, maka para pelaksana undang undang juga sangat berhati hati jika ingin menyandera Wajib Pajak. Mengingat semua proses penagihan juga harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya gugatan yang mungkin timbul akibat kesalahan prosedur.
Jadi, masihkah anda bandel dan tidak peduli dengan perpajakan?
