Pemerintah semakin menyadari kemiskinan, ketimpangan, dan konflik tenurial disebabkan oleh tidak adanya akses legal dan akses pembiayaan pada masyarakat.Â
Oleh karena itu, Perhutanan Sosial didorong secara politis untuk ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019. Penyederhanaan peraturan dilakukan untuk memudahkan pelaksanaannya dan disesuaikan dengan dinamika sosial politik yang ada.
Menurut data KLHK, sampai dengan Mei 2024, luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat di Indonesia melalui Program Perhutanan Sosial sudah terdistribusi sebanyak 10.232 unit SK seluas 7.087.970,70 hektare yang dimanfaatkan oleh 1.333.100 Kepala Keluarga.Â
Program perhutanan sosial tidak berhenti hanya pada pemberian persetujuan/ijin, tetapi juga perlu difasilitasi kegiatan pengembangan usahanya melalui peningkatan kapasitas petani, akses permodalan dan pasar. Saat ini telah terbentuk 13.719 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dari target tahun 2030 sebanyak 25.000 KUPS.
Hadirnya Program Perhutanan sosial memberikan dampak yang baik dalam pembangunan nasional. Pada aspek ekonomi, Perhutanan Sosial telah memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Peningkatan ekonomi masyarakat pada kelompok Perhutanan Sosial juga berdampak pada desa dan skala regional, ditandai dengan adanya peningkatan Indeks Desa Mandiri (IDM) pada desa-desa yang ada persetujuan Perhutanan Sosial.
Pustaka
- UU Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara
- UU Â Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara
- Peraturan Menteri LHK Â Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
- BPS. 2022. Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.htmlÂ
- Budiman, BN. Populisme Di Indonesia Sebagai Ancaman Polarisasi Masyarakat. Pancasila: Jurnal Keindonesiaan, 1 (2), 235--246.
- Chancel, L., Piketty, T., Saez, E., Zucman, G. et al. World Inequality Report 2022, World Inequality Lab  wir2022.wid.world
- De Soto, H. (2000). The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else. Basic Books.
- https://www.tnp2k.go.id/acceleration-policies/modul-penanggulangan-kemiskinan-ekstrem
- Raihanah N.P, 2021. Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Di Gunung Kidul. Forestry Study Club. UGM. https://fsc.fkt.ugm.ac.id/upaya-pengentasan-kemiskinan-melalui-hutan-kemasyarakatan-hkm-di-gunung-kidul/
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H