Menjadi perhatian bersama, RPJMDes di atas belum dimanfaatkan oleh institusi pemerintah dalam pengalokasian bantuan. Harus terintegrasi dalam satu perencanaan untuk semua, sekurangnya terintegrasi dengan Basis Data Terpadu (BDT) atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga segala bentuk bantuan ke desa lebih terfokus dan sesuai dengan harapan masyarakat desa. BDT pun pada musim pandemic pun mesti update dengan kondisi lapangan terkini, artinya chros cek atau survei bluuskan menjadi bagian akurasi data BLT maupun bantuan lainnya bagi terdampak covid-19.
Dari snapshot di atas, untuk membantu secara riil dan positioning desa selama ini, sepertinya masih perlu penguatan relasi internal dan ekseternal serta bantuan yang berkonten edukatif dan pemberdayaan. Memang banyak lembaga kemasyarakat dan lembaga desa yang bermunculan di desa, namun selama ini peran fungsinya belum optimal. Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), misalnya.
Sekali lagi perhatian besar terus kita tumpukan dan curahkan kepada desa, karena masyarakat terbesar di desa, kekurangberuntungan juga ada di desa. Ingat, kembali dan berbuat nyata (hanya) untuk desa merupakan momentum yang memberikan tempat paling terhormat bagi desa dan masyarakat desa. Karena melaluinya, masyarakat desa sebagai pemilik program. Sudah waktunya masyarakat membangun. Kita gelorakan peduli pada desa, kita colek Holobiskontulbaris, meski hidup dalam satu ranjang (desa) tapi punya mimpi yang berbeda.
