Kenapa Partai Politik Islam Selalu Kalah dalam Pemilu?

Kondisi partai Islam dalam ilustrasi publik rakyat Indonesia bisa dipandang sebagai alat kepentingan politik yang menimbukkan tanda tanya besar. Bisa saja warga masyarakat mempersepsikan sebagai wadah mencari jabatan kemudian mengikat dukungan secara primordialis tanpa pendukungnya berharap posisi tawar dengan partai tersebut atau kadernya yang dipilih untuk wakil rakyat atau pejabat lain.

Dalam persepsi ini tentu harapan bernegara hanya dikunci secara maksimal dalam kualitas beragama Islam. Sementara konstitusi negara Republik Indonesia lebih terbuka dengan tujuan pembangunannya untuk kesejahteraan rakyat dalam bernegara. Sedangkan pemerintah sebagai pelayan rakyat sebagaimana konsepsi negara demokrasi yang pemerintahan itu dipilih oleh rakyat itu sendiri untuk pelayanan bernegara dan membawa rakyat pada kepemimpinan yang diharapkan bersama.

Jika kita memantau partai politik Islam dalam aktivitasnya lebih terorientasi secara datar dalam batasan silaturrahmi dan sistem manajemennya yang berorientasi pada penundukan dengan ukuran-ukuran ketaatan kepada agama Islam. 

Sehingga ada kesimpulan bahwa tujuan politik akan berhenti pada tujuan yang datar berupa sentimen moralitas baik dan buruk warga negara, tentu saja hal ini tidak merubah cara-cara yang lebih baik dalam hidup bernegara dan mencapai tujuan bernegara.

Pada tahapan ini maka imagenya terorientasi pada batasan bernegara yang kemudian menghadapkan warga negara dengan hukum yang mengadili sekedar baik dan buruknya warga suatu negara bahkan ada juga yang membayangkan hukuman mati dengan pedang dan golok yang mengerikan. 

Berikutnya yang lebih ekstrim lagi, ada juga yang membangun opini publik negatif bahwa partai berazas Islam hanya menjual agama untuk mendapat dukungan politik. Kemudian mereka justru menganggap kader partai Islam menghalkan segala cara untuk sebatas dukungan mencari jabatan pada negara.

Inilah lubang menganga-nga yang sulit di jawab oleh partai Islam meski dengan seribu kata bahkan mulut berbuih untuk menjelaskannya dalam kepercayaan publik bernegara. Hal ini masih kita kaji dari batasan opini yang berpeluang dibangun oleh lawan-lawan partai politik lainnya yang tidak berazas Islam.

Hal berikutnya adalah, ketika partai politik mengatasnamakan Islam maka dibutuhkan kehati-hatian dalam prilaku dan pemimpinnya. Karena membawa nama semua orang lain yang mereka belum tentu meminta kita mewakilinya. 

Lalu lihatlah partai nasionalis, ketika kadernya melakukan prilaku tidak terpuji maka ada ruang maklum pada masyarakat. Apalagi mereka tidak mengkampanyekan issu-issu moralitas dan kesucian dalam politik dan tidak membawa nama agama ke dalam politiknya.

Sebagaimana suatu waktu yang lalu ada kasus yang melanda kader Golkar yang melakukan prilaku amoral kemudian terbuka ke publik yakni ketua Fraksinya Yahya Zaini. Kemudian pada masa-masa itu presiden PKS Lutfi Hasan terbongkar kasus-kasusnya dalam korupsi daging, maka yang paling membahayakan nama agama Islam menurut anda tentu anda paham. 

Tapi prilaku yang diluar batas dan menjijikan sebagai orang Islam tentu anda juga paham diantara keduanya yang tergolong paling mengacaukan dampaknya bagi Islam dan masyarakat juga anda pasti memahaminya.