Mohon tunggu...
Tarmidinsyah Abubakar
Tarmidinsyah Abubakar Mohon Tunggu... Politisi - Pemerhati Politik dan Sosial Berdomisili di Aceh
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Penulis adalah Pemerhati Politik dan Sosial Berdomisili di Aceh

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Pembodohan Politik Rakyat Akibat Pengaburan Hak Politik dan Pemimpin Anti Demokrasi

14 November 2020   12:46 Diperbarui: 14 November 2020   13:00 333
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sumber gambar: barometerjatim.com

Setelah masa ini dilalui barulah timbul kesadaran dukungan politik dan pejabat yang berorientasi pada ilmu diberbagai bidang yang berdampak pada membawa kebaikan masyarakat secara profesional. Dimasa-masa inilah demokrasi dapat diterapkan sebagaimana teori yang sesungguhnya dan kehidupan masyarakat telah menjadi normal dimana masyarakat tidak lagi melihat jabatan politik sebagai pekerjaan untuk kemapanan tetapi lebih kepada pertaruhan dan pengabdian perbaikan pencapaian tahapan kesejahteraan kehidupan rakyatnya.

Dengan semakin berkembangnya pengetahuan dan wawasan masyarakat dalam ilmu politik dan bernegara maka tuntutan hak politik menjadi urgen dalam partai politik dan negara. Rakyat akan menuntut keadilan diberbagai bidang kehidupan, maka para pemimpin tidak akan berpeluang lagi terpilih terhadap mereka yang dielukan oleh awam tanpa evaluasi kritis melalui pengetahuan masyarakatnya.

Lalu, apakah dijaman sekarang masyarakat sudah stabil dalam melihat calon pemimpinnya? Jawabnya adalah bahwa masyarakat masih melihat pemimpin dengan perasaan dan nuraninya, alat-alat penglihatan itu masih diwarnai secara dominan oleh faktor emosional dan sentimen. Kita belum mampu melihat pemimpin dalam kacamata kepentingan sosial dan negara. 

Masyarakat masih melihat sebatas orang yang menantang dan dielukan dalam prilakunya, mereka sesungguhnya belum bisa melakukan perubahan rakyat dan negara dengan konsep dan pola pikirnya. Tetapi mereka dihormati dan sebagai orang yang sebatas berani bersikap menentang. Padahal dalam politik dan kepemimpinan tidak boleh ada lawan yang ada hanyalah adu kecerdasan dan kemampuan, dimana para pengkritik juga bukan sebatas membangun sentimen dan kepentingan pribadi karena pada momentum lain justru sesuatu yang dikritik bahkan harus dipuji oleh pengkritik yang benar. Itulah profesional yang juga dituntut pada profesi politik dan kepemimpinan dengan mentalitasnya.

Partai Politik Yang Normal

Suatu partai politik secara ringkas dapat diukur keberadaannya, apakah partai politik itu milik rakyat atau milik kapitalis atau milik orang-orang tertentu. Dari situlah kita bisa menilai partai politik yang bermanfaat untuk memperjuangkan perubahan dan tahapan pencapain kesejahteraan rakyat. Di antaranya yang paling mudah dipahami saja adalah sebagai berikut :

Pertama, Sistem pembuatan keputusan politik dalam partai itu dilakukan secara pemenuhan syarat, misalnya rapat pengambilan keputusan mangatur secara hukum partai dan memenuhi quorum. Partai yang membuat keputusan Top Down atau dari atas kebawah adalah partai politik yang anti demokrasi dan anti perubahan serta membawa kualitas kepemimpinan mundur ke belakang.

Kedua, Sistem rekruitmen partai secara terbuka dan memberi kesempatan kepada masyarakat daerah untuk menentukan kepemimpinannya secara fair dan demokratis.

Ketiga, Pemimpin partai politik tidak berorientasi sebatas pengelolaan partai politik tetapi berbicara dan bersikap untuk kepentingan rakyat.

Keempat, Partai politik tersebut diatur dalam peraturan yang menjadi peraturan hukum yang dapat menjadi alat untuk mempertahankan hak-hak politik kader sekaligus mengilustrasikan hak politik rakyat dan hal inilah yang memberi sinyal bahwa partai politik itu adil dan pemimpinnya tidak dhalim dan mereka tidak lagi  memimpin politik dengan sentimen dan emosional.

Kelima, Memperlakukan kesetaraan kader baik dipusat maupun daerah, karena pemimpin hanya berpegang pada kebenaran dalam pembuatan kebijakan dan keputusannya.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun