Sejarah Demokrasi
Sejarah Demokrasi Yunani Kuno
Demokrasi langsung pada zaman Yunani Kuno dapat diselenggarakan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi yang sederhana.Wilayah Yunani pada saat itu masih terbatas (negara terdiri atas negara kota city state dan daerah sekitarnya) dengan jumlah penduduk sekira 300.000 jiwa dalam satu negara kota. Selain itu, ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga negara resmi. Rakyat jelata, budak belian, dan pedagang asing tidak memiliki hak melakukan demokrasi.
Sejarah Demokrasi di Eropa Barat
Memasuki abad pertengahan (6-15 M) gagasan dari sejarah demokrasi Yunani tidak digunakan oleh dunia Barat. Masyarakat abad pertengahan ditandai dengan struktur sosial yang feodal (hubungan antara vassal (budak) dan lord (tuan)). Kehidupan sosial dan spiritual dikuasai oleh Paus dan kaum gereja.
Sebelum abad pertengahan berakhir, pada permulaan abad ke-16, di Eropa Barat muncul negara-negara nasional (national state) dalam bentuk modern. Eropa Barat mengalami perubahan sosial dan kultural. Kebebasan berpikir sangat dihargai dan dapat memerdekakan diri dari kekuasaan kaum gereja yang absolut.
Sejarah Perkembangan Demokrasi
Magna Charta dalam Sejarah Demokrasi
Dilihat dari sudut sejarah perkembangan demokrasi, abad pertengahan menghasilkan suatu dokumen penting, yaitu Magna Charta (Piagam Besar 1215). Magna Charta merupakan kontrak atau perjanjian antara beberapa bangsawan dan raja. Meskipun piagam ini lahir dalam suasana feodal dan tidak berlaku untuk rakyat jelata, Magna Charta dianggap sebagai onggak perkembangan gagasan demokrasi.
Perkembangan Demokrasi
Setelah abad pertengahan (15-17 M) lahirlah negara-negara monarki. Raja memerintah secara absolut berdasarkan konsep hak suci raja (divine right of kings). Kecaman terhadap gagasan absolutisme mendapat dukungan kuat dari golongan menengah (middle class) dan berujung pada pendobrakan kedudukan raja.
