Patologi Pemilu di Indonesia

Intinya, pemilu adalah cara di mana suara rakyat diungkapkan untuk membentuk lembaga perwakilan dan pemerintahan yang bertanggung jawab dalam menjalankan negara. Hak pilih menjadi cara untuk mengekspresikan suara rakyat dengan memilih di antara berbagai calon yang tersedia. 

Menurut Sarbaini (2015:107), Pemilu adalah wadah di mana pertarungan terjadi untuk mengisi jabatan politik dalam pemerintahan dengan menggunakan proses pemilihan yang melibatkan warga negara yang memenuhi syarat. 

Secara keseluruhan, Pemilu adalah metode yang dilakukan oleh penduduk untuk menentukan pemimpin atau perwakilan mereka dalam pemerintahan, juga dianggap sebagai hak masyarakat sebagai warga negara untuk memilih perwakilan mereka dalam pemerintahan. 

Selain dari konsep yang dijelaskan sebelumnya, Morrisan (2005) juga menyatakan bahwa pemilihan umum merupakan metode untuk mengetahui preferensi rakyat terkait dengan arah dan kebijakan negara. Dalam konteks ini, pelaksanaan pemilu juga dianggap sebagai realisasi dari sistem demokrasi yang sebenarnya. 

Patologi dalam kerangka sosial atau politik mengacu pada fenomena atau praktik yang melanggar norma yang dianggap sehat, adil, atau etis dalam masyarakat atau sistem politik. 

Contoh patologi politik termasuk penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, manipulasi pemilihan, propaganda negatif, ujaran kebencian, atau tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Selain itu, patologi politik menunjukkan kegagalan atau kegagalan sistem politik yang seharusnya memenuhi kebutuhan rakyat. 

Para ahli yang mempelajari patologi politik berperan dalam menganalisis, memahami, serta menangani ketidakberfungsian dan penyimpangan yang terjadi dalam sistem politik. Reformasi lembaga, penegakan hukum yang kokoh, pengawasan independen, serta pendidikan politik yang mendukung prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan kebebasan merupakan langkah penting dalam usaha mengatasi patologi politik. 

Patologi pemilu merupakan istilah yang mencakup segala bentuk tindakan yang melanggar nilai-nilai demokrasi serta mengganggu keadilan dan kesucian proses pemilihan umum. Salah satu bentuk dari patologi ini adalah segala upaya yang bertujuan untuk memanipulasi hasil pemilihan dengan cara yang tidak adil, menciptakan ketimpangan dalam kompetisi politik, atau menghalangi partisipasi warga dalam proses demokrasi. 

Beberapa potensi pelanggaran pemilu yang harus diwaspadai adalah penipuan pemilih, manipulasi hasil pemilihan, dan penggunaan tidak adil sumber daya negara. Penipuan pemilihan adalah upaya merusak jalannya pemilihan dengan memaksa atau menyalahgunakan pemilih agar memilih kandidat yang tidak mereka sukai. Ini bisa melibatkan intimidasi, pemalsuan suara, atau pengaruh yang tidak sah. 

Sementara itu, manipulasi hasil pemilihan mencakup penyesuaian data, penghapusan suara yang tidak diinginkan, atau pemalsuan hasil untuk keuntungan politik tertentu. Semua tindakan ini merusak kepercayaan publik dan keadilan proses demokrasi. 

Selain itu, ketika pemerintah memanfaatkan anggaran publik, media, atau aparat penegak hukum untuk mendukung partai atau kandidat tertentu, hal itu dapat menyebabkan penggunaan sumber daya negara yang tidak adil. Ini dapat mengganggu pemilihan.