Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinisi DKI Jakarta dan NTB tahun 2003-2022

Bila dilihat dari struktur alam, DKI Jakarta tidak memiliki banyak komoditas SDA yang bernilai tinggi seperti ketersediaan tambang, lahan perkebunan, hasil bumi lainnya yang lebih banyak dimiliki oleh provinsi-provinsi lain di Indonesia., khususnya Papua dan NTB. Namun mengapa keberadaan fasilitas dan keunggulan ini, Indeks Pembangunan Manusia di daerah NTB khususnya, tidak dapat menjamin kualitas pembangunan secara holistik?

Hal ini memberikan suatu pengertian bahwa akumulasi komponen-komponen IPM di wilayah tersebut belum tercapai secara optimal. 

Kenyataan menunjukkan bahwa ketersediaan potensi sumber daya alam tidak akan bisa menjamin dan mendorong segenap kemajuan secara signifikan, apabila pengelolaan sumberdaya manusia dalam hal ini orientasi pembangunan indeks pembangunan manusia tidak dilaksanakan secara optimal, maka ketimpangan angka kemajuan akan berbanding lurus dengan seberapa baik sistem penyelenggaraan kebijakan pemerintah terhadap potensi daerah.

Penutup

IPM suatu wilayah menjadi indicator penting untuk menghitung seberapa berhasil pembangunan suatu negara. Angka kemiskinan, kesejahteraan yang secara integratif terdapat dalam model pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia. 

Ketimpangan kualitas komponen indeks pembangunan manusia antar provinsi bahkan dalam ruang lingkup kabupaten/kota masih menjadi kenyataan sekaligus persoalan bahwa pemerataan pendidikan, kualitas pengelolaan kesehatan ialah indicator penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Persepsi dan orientasi utama yang terbentuk ketika berbicara kemajuan ialah bagaimana cara mengentaskan angka kemiskinan, pengangguran, bagaimana membangun ekonomi nasional, dsb. Penduduk seolah diposisikan sebagai akar masalah ketidakoptimalan sebuah sistem yang bekerja. 

Padahal ketika orientasi pembangunan manusia menjadi kerangka utama kemajuan. Maka keberhasilan ekonomi, kelayakan hidup, dsb. akan terdorong beriringan, setara, selaras dan berkelanjutan.

Pemerataan di seluruh wilayah Indonesia dapat dialkukan dengan menggunaan pendekatan kajian tiga dimensi dasar Indeks Pembangunan Manusia, bagaimana pembangunan manusia di sebuah daerah dilakukan berdasar pada usaha-usaha untuk memberi harapan hidup dengan umur panjang (hidup sehat), pengetahuan yang ideal, dan standar hidup layak.

Maka yang dapat dilakukan untuk melaksanakan pemerataan ini: Pertama ialah dengan mendorong peningkatan dimensi-dimensi dasar IPM di wilayah-wilayah yang masih memiliki IPM rendah. Kedua, mempertahankan dan meningkatkan kualitas IPM di wilayah yang sudah memiliki IPM tinggi.

Pemerataan ini tidak mampu dicapai tanpa adanya kerjasama dan konsolidasi berkesinambungan antara pemerintahan pusat dengan pemangku kebijakan daerah. Disamping pemerintah pusat memiliki otoritas untuk menetapkan kebijakan-kebijakan strategis yang berkemajuan, pemerintah daerah dan segenap elemen pemerintahannya memiliki ruang yang lebih strategis untuk melakukan pengkajian secara terpusat di daerah masing-masing dan mengeluarkan hasil kajian lapangan secara langsung sebagai bahan pertimbangan penetapan kebijakan-kebijakan dalam pengajuan anggaran pembangunan tahunan misalnya.