Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinisi DKI Jakarta dan NTB tahun 2003-2022

"Keberhasilan pembangunan suatu bangsa tidak hanya ditandai oleh tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi tetapi juga mencakup kualitas manusianya"

Pendahuluan

Perlu disadari bersama bahwa manusia merupakan kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Di Indonesia sendiri, pembangunan manusia sudah dijadikan satu sub tujuan dalam model pembangunan di Indonesia yang dicanangkan sejak awal. Dalam tataran normative, hal ini tercermin dalam falsafah Negara seperti Pancasila, UUD 1945, dan dokumen-dokumen kenegaraan lainnya. 

Seiring dengan berkembangnya konsepsi kemajuan dalam tataran internasional. Pembangunan manusia kian menjadi perhatian, karena indeks itu dapat menunjukkan gambaran keberhasilan suatu wilayah dalam pembangunan.

Sebagai model pembangunan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencoba menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.

Bagi Indonesia sendiri, IPM merupakan data strategis, karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Status IPM menggambarkan level pencapaian pembangunan manusia dalam suatu periode:

- Sangat tinggi : IPM > 80

- Tinggi : 70 < IPM <80

- Sedang : 60 < IPM <70

- Rendah: IPM < 60

Hasil Analisis

Perbandingan Presentase Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi DKI Jakarta dan NTB tahun 2003 - 2022

Kecepatan Indonesia dalam mencapai IPM ideal relatif tidak jauh berbeda tiap tahunnya yaitu berada pada kisaran 1 sampai 2 persen menuju IPM ideal.

Analisis ini didasarkan pada data hasil statistik BPS yang menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nasional pada tahun 2003-2022.

Secara umum, hasil akumulasi IPM pada tahun 2003-2022 menunjukkan sebuah fakta, bahwa terdapat dua provinsi yang didapati angka ketimpangan IPM yang cukup mencolok. Untuk peringkat teratas ditempati oleh DKI Jakarta. Sedangkan peringkat terbawah bermula dari tahun 2003, ditempati oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

Secara umum, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2022 mencapai 72,91, meningkat 0,62 poin (0,86 persen) dibandingkan tahun sebelumnya (72,29). Selama 2010--2022, IPM Indonesia rata-rata meningkat sebesar 0,77 persen per tahun.

Dalam perkembangan terakhir, pada tahun 2022 IPM DKI Jakarta masih berada di peringkat teratas dalam lingkup nasional. Dengan status pencapaian di kategori "sangat tinggi". Bila pada tahun 2003 IPM DKI Jakarta berada di angka 75,6, maka di tahun 2022 IPM DKI Jakarta meningkat dan berada di angka 81,65. Terjadi peninigkatan IPM dalam kurun waktu 19 tahun senilai 6.05.

Adapun NTB, masih mengalami ketimpangan yang cukup mencolok dibandingkan dengan angka pencapaian pembangunan manusia di DKI Jakarta, namun NTB dalam kurun 19 tahun sekalipun mengalami fluktuasi, tetap mengalami peningkatan secara bertahap. 

Pada tahun 2003, IPM NTB berada di angka 57,8. Lalu pada tahun 2022, Indeks pembangunan manusia Nusa Tenggara Barat mencapai angka 69,46 dan termasuk kedalam kategori IPM yang berstatus "sedang". Artinya dalam kurun waktu 19 tahun, NTB berhasil mengalami peningkatan IPM senilai 11.66. 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia Menurut Dimensi Penyusunnya, 2010--2022

  

katadata.com

 

Merujuk pada perbandingan diatas, dapat disimpulkan bahwa DKI Jakarta sejak dua dekade terakhir tetap bertahan menempati kedudukan IPM dengan peringkat tertinggi dibanding dengan NTB yang dalam hampir dua dekade terakhir (2003-2022) masih berada jauh dibawah DKI Jakarta. 

Lalu yang kemudian menjadi persoalan ialah perbedaan Indeks Pembangunan Manusia yang mencolok ini menunjukkan adanya ketimpangan substansial dalam kurun waktu yang cukup panjang di kedua daerah tersebut. Hal ini tentunya akan terkait dengan tingkat pencapaian beberapa indicator/dimensi yang menjadi tolak ukur pembangunan manusia di masing-masing daerah seperti dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak masyarakat. 

Pada tahun 2003, Nusa Tenggara Barat menjadi provinsi yang posisinya berada di angka terendah. IPM Nusa Tenggara Barat senilai 57,8. 

Dalam hal ini pada tahun tersebut, Papua (60,1) dan Nusa Tenggara Barat (57,8) sebetulnya tidak memiliki perbedaan angka indeks yang terlalu kentara. Namun Secara presentase, NTB merupakan provinsi dengan angka IPM terendah diantara seluruh provinsi yang ada di wilayah Indonesia lainnya.

Bila dilihat pertumbuhan nilai IPM secara Nasional memang sejak tahun 2010 hingga 2014, Provinsi NTB mengalami peningkatan tertinggi se-Indonesia yaitu sebesar 3,15 poin yang menjadikan Provinsi NTB berhasil memperoleh penghargaan terbaik MDGs dalam upayanya mempercepat pembangunan.

Namun perlu diakui bahwa pencapaian IPM DKI Jakarta yang termasuk pada kategori tinggi, disamping menjadi keunggulan nasional, hal itu pula menimbulkan persoalan baru terkait dengan masalah pemerataan. Ketimpangan IPM DKI Jakarta dengan provinsi-provinsi lain semakin tinggi. 

bps.go.id

Hal inilah yang menjadi persoalan. artinya fenomena ketimpangan ini tentu saja disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya yang paling penting ialah pengaruh kebijakan pemerintah pusat maupun daerah dalam mengelola sumber daya manusia dan sumber daya alam di daerah terkait (baca: provinsi). 

Bila dilihat dari struktur alam, DKI Jakarta tidak memiliki banyak komoditas SDA yang bernilai tinggi seperti ketersediaan tambang, lahan perkebunan, hasil bumi lainnya yang lebih banyak dimiliki oleh provinsi-provinsi lain di Indonesia., khususnya Papua dan NTB. Namun mengapa keberadaan fasilitas dan keunggulan ini, Indeks Pembangunan Manusia di daerah NTB khususnya, tidak dapat menjamin kualitas pembangunan secara holistik?

Hal ini memberikan suatu pengertian bahwa akumulasi komponen-komponen IPM di wilayah tersebut belum tercapai secara optimal. 

Kenyataan menunjukkan bahwa ketersediaan potensi sumber daya alam tidak akan bisa menjamin dan mendorong segenap kemajuan secara signifikan, apabila pengelolaan sumberdaya manusia dalam hal ini orientasi pembangunan indeks pembangunan manusia tidak dilaksanakan secara optimal, maka ketimpangan angka kemajuan akan berbanding lurus dengan seberapa baik sistem penyelenggaraan kebijakan pemerintah terhadap potensi daerah.

Penutup

IPM suatu wilayah menjadi indicator penting untuk menghitung seberapa berhasil pembangunan suatu negara. Angka kemiskinan, kesejahteraan yang secara integratif terdapat dalam model pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia. 

Ketimpangan kualitas komponen indeks pembangunan manusia antar provinsi bahkan dalam ruang lingkup kabupaten/kota masih menjadi kenyataan sekaligus persoalan bahwa pemerataan pendidikan, kualitas pengelolaan kesehatan ialah indicator penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Persepsi dan orientasi utama yang terbentuk ketika berbicara kemajuan ialah bagaimana cara mengentaskan angka kemiskinan, pengangguran, bagaimana membangun ekonomi nasional, dsb. Penduduk seolah diposisikan sebagai akar masalah ketidakoptimalan sebuah sistem yang bekerja. 

Padahal ketika orientasi pembangunan manusia menjadi kerangka utama kemajuan. Maka keberhasilan ekonomi, kelayakan hidup, dsb. akan terdorong beriringan, setara, selaras dan berkelanjutan.

Pemerataan di seluruh wilayah Indonesia dapat dialkukan dengan menggunaan pendekatan kajian tiga dimensi dasar Indeks Pembangunan Manusia, bagaimana pembangunan manusia di sebuah daerah dilakukan berdasar pada usaha-usaha untuk memberi harapan hidup dengan umur panjang (hidup sehat), pengetahuan yang ideal, dan standar hidup layak.

Maka yang dapat dilakukan untuk melaksanakan pemerataan ini: Pertama ialah dengan mendorong peningkatan dimensi-dimensi dasar IPM di wilayah-wilayah yang masih memiliki IPM rendah. Kedua, mempertahankan dan meningkatkan kualitas IPM di wilayah yang sudah memiliki IPM tinggi.

Pemerataan ini tidak mampu dicapai tanpa adanya kerjasama dan konsolidasi berkesinambungan antara pemerintahan pusat dengan pemangku kebijakan daerah. Disamping pemerintah pusat memiliki otoritas untuk menetapkan kebijakan-kebijakan strategis yang berkemajuan, pemerintah daerah dan segenap elemen pemerintahannya memiliki ruang yang lebih strategis untuk melakukan pengkajian secara terpusat di daerah masing-masing dan mengeluarkan hasil kajian lapangan secara langsung sebagai bahan pertimbangan penetapan kebijakan-kebijakan dalam pengajuan anggaran pembangunan tahunan misalnya. 

Program pemberdayaan yang sistematis di seluruh elemen masyarakat dengan memberdayakan segenap potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia perlu dicanangkan sebagai upaya mensiergiskan kemajuan. Bukan hanya persoalan pembangunan infrastruktur yang perlu diperhebat, namun sistem pengelolaan serta regulasi hukum harus dipertegas untuk dijadikan sebagai kerangka kerja serta acuan dari pelaksanaan seluruh program yang akan dilaksanakan.

Terlebih di era 5.0, IPM nantinya akan menjadi indicator paling penting untuk mengukur kesiapan warga negara menghadapi suatu titik kemajuan yang baru. 

Maka menyiapkan sebaik-baiknya kualitas penduduk yang siap bersaing di dunia internasional untuk menunjang keberhasilan negara menghadapi era 5.0 adalah keharusan bersama. Salah satu ukuran yang cukup relevan dan praktis untuk meninjau kesiapan itu ialah dengan melihat angka Indeks Pembangunan Manusia. Hal itulah yang menjadikan IPM memiliki posisi penting dalam wacana pembangunan manusia di Indonesia khususnya. 

Semoga kajian sederhana mengenai perbandingan Indeks Pembangunan Manusia ini dapat menjadi suatu penjabaran yang terang untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan strategis kepada seluruh elemen masyarakat secara umum, dan secara khusus kepada para pemangku kebijakan yang memiliki otoritas penting dalam menentukan arah wacana perbaikan nasional maupun daerah. 

Referensi:

• Antara. (2021, November 16). BPS: Indeks Pembangunan Manusia 2021 di Jakarta Sangat Tinggi. Retrieved from Tempo.co: https://metro.tempo.co/
• BAPPEDA. (2015). IPM NTB: Fakta dan Tantangan. Mataram: BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Barat.
• BPS. (2003-2021). Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota. Jakarta: Badan Pusat Statistik (bps.go.id).
• Data Boks. (2016, 12 19). 5 Tahun Terakhir, IPM DKI Jakarta Tertinggi di Indonesia. Retrieved from Jaringan Media Katadata: https://databoks.katadata.co.id/
• Helena Ras Ulina Sembiring, I. R. (2021). Daya Saing Indonesia di Era Globalisasi. Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing).
• Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggaea Barat (2022, Mei). Laporan Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat. 
• BAPPEDA NTB (2013). Sekilas IPM - BAPPEDA Provinsi NTB.