Partisipasi Masyarakat pada Korupsi di Negeri Hatalai

Partisipasi: Setiap warga negara memiliki kesetaraan suara dalam kebijakan pembuatan.

Transparansi: Keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Kesetaraan: Perlakuan yang adil atas seluruh masyarakat dalam memenuhi hak-hak untuk meningkatkan taraf kehidupan.

Tegaknya Supremasi Hukum: Membutuhkan metode dan aturan hukum dalam pembuatan kebijakan publik demi mewujudkan pemerintahan yang baik.

Strategi Visi: Pandangan luas tentang masa depan agar masyarakat dan para pemimpin memiliki pandangan luas tentang perkembangan negara.

Responsif: Setiap lembaga publik harus mematuhi peraturan yang berlaku dan menjawab kebutuhan pemangku kepentingan.

Efisiensi dan Efektivitas: Pelayanan terhadap masyarakat harus semakin baik dengan mengarahkan setiap kegiatan dan mengurangi penggunaan sumber daya yang tidak efektif.

Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, efisien, dan berorientasi pada kepentingan umum, serta mengurangi kondisi dan korupsi. Berikut kasus korupsi alokasi dana desa di hatalai 

    Kasus korupsi di negeri hatalai terdapat Tingkat kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan secara Bersama sama oleh terdakwa 1,2,daan 3. Terdakwa 1 suzie W.M. kakkisina/loppis alias susi yang merupakan raja negeri hatalai, yang terdakwa Bersama dua orang lain dalam Pembangunan negara. Kasus ini menunjukkan bahwa korupsi dana adalah masalah yang paling seringt terjadi, baik di Tingkat pusat maupun daerah.

Kasus korupsi di Negeri Hatalai adalah sebuah kasus yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan, Tengah, dan Timur. Kasus ini terlibat oleh seorang pengurus negeri yang memiliki hakim dan kasus korupsi di Negeri Hatalai. Kasus korupsi ini menyebabkan pengurus negeri tersebut dianggap sebagai korban kasus korupsi yang paling parah di Indonesia. Kasus ini menyebabkan pengurus negeri tersebut dikeluarkan dari posisi pengurus negeri dan dikeluarkan dari Pemerintah. Kasus korupsi ini menjadi isu publik karena pengurus negeri tersebut memiliki kekuatan yang cukup besar, sehingga pada awalnya tidak ada yang dapat menganggapinya sebagai korban korupsi. 

Sebuah kasus tindak pidana korupsi terkait Negeri Hatalai disusun dalam sebuah kasus undang-undang yang mencakup kasus tindak pidana korupsi dan perbedaan penjatuhan sanksi pidana kepada terdakwa dalam penyalahgunaan anggaran dana desa Negeri Hatalai