Sistem Ekonomi Indonesia (112): Pengaruh Urbanisasi

Tingkat Urbanisasi dan Hubungannya dengan Perubahan Sistem Ekonomi di Negara Berkembang: Bagaimana Urbanisasi Mempengaruhi Peralihan Sistem Ekonomi Tradisional ke Modern

Urbanisasi, sebagai salah satu fenomena sosial-ekonomi yang paling signifikan di abad ke-21, telah menciptakan perubahan mendasar dalam struktur masyarakat, terutama di negara-negara berkembang. Peningkatan jumlah penduduk yang berpindah dari pedesaan ke perkotaan bukan hanya berdampak pada demografi, tetapi juga mempengaruhi cara sebuah negara mengatur sistem ekonominya. Dari sudut pandang ekonomi, urbanisasi berperan penting dalam mendorong peralihan dari sistem ekonomi tradisional yang berbasis agraria menuju sistem ekonomi modern yang didominasi oleh industri dan jasa.

Urbanisasi dan Dinamika Ekonomi Tradisional

Sebelum memahami bagaimana urbanisasi mendorong perubahan, penting untuk terlebih dahulu meninjau karakteristik ekonomi tradisional di negara berkembang. Ekonomi tradisional cenderung berfokus pada sektor primer seperti pertanian, perikanan, dan kehutanan, di mana sebagian besar penduduk hidup di daerah pedesaan dan bergantung pada sumber daya alam. Ekonomi ini sering kali bersifat subsisten, dengan produktivitas yang rendah serta teknologi yang masih sederhana (Todaro & Smith, 2020).

Namun, dalam kerangka ekonomi tradisional, tantangan besar muncul ketika populasi meningkat sementara kapasitas pertanian terbatas. Inilah yang menyebabkan tekanan untuk berpindah ke sektor-sektor ekonomi lainnya yang lebih produktif. Sebagai contoh, di negara-negara berkembang di Asia dan Afrika, banyak keluarga yang mulai merasakan kesulitan dalam meningkatkan pendapatan dari hasil pertanian. Hal ini mendorong mereka untuk berpindah ke kota, mencari peluang kerja yang lebih baik di sektor industri atau jasa (World Bank, 2021).

Pengaruh Urbanisasi terhadap Perubahan Ekonomi

Peralihan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern di negara berkembang sering kali terkait erat dengan proses urbanisasi. Ketika populasi kota meningkat, permintaan terhadap barang dan jasa juga melonjak. Kota-kota besar mulai menjadi pusat ekonomi baru, menawarkan lapangan pekerjaan di sektor manufaktur, konstruksi, teknologi, hingga perdagangan. Proses ini memicu apa yang disebut sebagai industrialisasi, di mana sektor industri menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks ini, urbanisasi bertindak sebagai katalisator perubahan ekonomi. Sebagai contoh, di Tiongkok, lonjakan urbanisasi yang dimulai pada 1980-an berperan besar dalam transformasi ekonominya. Perpindahan jutaan pekerja dari pedesaan ke kota telah menciptakan tenaga kerja yang lebih terampil dan kompetitif, mendorong produksi industri dan meningkatkan ekspor (Li, 2020). Pada saat yang sama, negara-negara seperti Brasil dan India juga mengalami lonjakan urbanisasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi mereka melalui diversifikasi sektor ekonomi.

Dari Ekonomi Subsisten Menuju Ekonomi Pasar

Salah satu perubahan mendasar yang dipicu oleh urbanisasi adalah pergeseran dari ekonomi subsisten menuju ekonomi pasar. Di kota-kota, interaksi pasar jauh lebih kompleks dibandingkan dengan pedesaan. Permintaan terhadap berbagai jenis barang dan jasa menciptakan pasar yang lebih dinamis dan kompetitif. Hal ini memaksa pemerintah di negara berkembang untuk memperkenalkan reformasi ekonomi yang mendukung investasi, peningkatan infrastruktur, serta deregulasi sektor-sektor tertentu (Lewis, 1954).

Pergeseran ini juga disertai dengan meningkatnya peran sektor swasta dalam perekonomian. Di negara-negara berkembang, sektor swasta mulai memainkan peran yang lebih dominan dalam menyediakan lapangan kerja, layanan publik, hingga pengembangan infrastruktur. Sektor publik yang sebelumnya dominan dalam menyediakan kebutuhan dasar, kini mulai bergantung pada sektor swasta untuk memenuhi tuntutan urbanisasi yang terus meningkat (Ravallion, 2009).

Modernisasi Sistem Ekonomi

Urbanisasi tidak hanya memperluas skala ekonomi, tetapi juga memperdalam diversifikasi sektor ekonomi. Sebagai contoh, negara seperti Indonesia yang awalnya bergantung pada pertanian, sekarang memiliki basis ekonomi yang lebih luas, termasuk sektor industri, perdagangan, dan jasa yang berkembang pesat di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan. Ini menunjukkan bahwa urbanisasi tidak hanya berdampak pada peningkatan populasi, tetapi juga mendorong peningkatan produktivitas ekonomi dan diversifikasi sumber pendapatan negara (BPS, 2021).

Sistem ekonomi modern yang tumbuh di pusat-pusat urban juga didukung oleh peningkatan teknologi dan inovasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di kota-kota besar menjadi faktor penting dalam mempercepat transformasi ekonomi. Dengan konektivitas internet yang lebih baik, kota-kota di negara berkembang mulai terhubung dengan pasar global, menciptakan peluang bisnis baru, serta memungkinkan penetrasi modal internasional (Castells, 1996).

Tantangan yang Dihadapi

Meskipun urbanisasi membawa banyak manfaat bagi perekonomian, negara berkembang juga dihadapkan pada sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah meningkatnya kesenjangan ekonomi antara kota dan desa. Kota-kota yang berkembang pesat sering kali menarik lebih banyak investasi dan sumber daya, sementara daerah pedesaan tertinggal dalam hal pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Akibatnya, terjadi ketimpangan regional yang dapat memperburuk masalah sosial dan ekonomi (Todaro & Smith, 2020).

Selain itu, urbanisasi yang tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan masalah sosial seperti kemiskinan perkotaan, pengangguran, serta tekanan pada infrastruktur kota seperti perumahan, transportasi, dan layanan kesehatan. Banyak kota di negara berkembang mengalami pertumbuhan populasi yang lebih cepat dibandingkan dengan kapasitas mereka dalam menyediakan layanan dasar bagi penduduknya. Fenomena ini telah terlihat di kota-kota besar seperti Mumbai, Lagos, dan Jakarta, di mana permukiman kumuh menjadi simbol dari ketidaksetaraan urban (UN-Habitat, 2020).

Reformasi Ekonomi untuk Mengelola Urbanisasi

Untuk mengatasi tantangan tersebut, banyak negara berkembang kini mulai memperkenalkan reformasi ekonomi yang lebih inklusif. Salah satunya adalah peningkatan investasi dalam infrastruktur perkotaan, seperti transportasi publik, perumahan terjangkau, serta layanan pendidikan dan kesehatan. Dengan memperbaiki kualitas hidup di kota, diharapkan bahwa urbanisasi dapat dikelola dengan lebih baik dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih merata (McKinsey Global Institute, 2016).

Selain itu, pemerintah di negara-negara berkembang juga didorong untuk meningkatkan keterhubungan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Program pembangunan desa, seperti yang dilakukan di China melalui kebijakan rural revitalization, bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antara kota dan desa dengan mendorong pembangunan infrastruktur dan ekonomi di wilayah pedesaan. Pendekatan ini tidak hanya memperlambat laju urbanisasi, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya berpusat di kota-kota besar (Li, 2020).

Urbanisasi di negara berkembang telah menciptakan dinamika baru dalam sistem ekonomi. Pergeseran dari ekonomi tradisional menuju ekonomi modern yang berbasis industri dan jasa merupakan hasil dari peningkatan populasi kota yang cepat. Meskipun urbanisasi menawarkan banyak peluang, negara berkembang juga menghadapi tantangan besar dalam mengelola dampak sosial dan ekonomi yang muncul. Dengan reformasi yang tepat, termasuk pembangunan infrastruktur, perbaikan kualitas layanan publik, serta kebijakan yang inklusif, urbanisasi dapat menjadi mesin penggerak bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih seimbang dan berkelanjutan.

Kasus Indonesia

Urbanisasi merupakan fenomena global yang terjadi dengan cepat, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Proses perpindahan penduduk dari pedesaan ke perkotaan tidak hanya mengubah struktur demografis, tetapi juga berdampak besar pada dinamika ekonomi. Dalam konteks Indonesia, urbanisasi telah menjadi salah satu pendorong utama peralihan dari ekonomi berbasis agraria dan sektor primer menuju ekonomi modern yang lebih fokus pada industri, jasa, dan teknologi.

Urbanisasi di Indonesia: Tren dan Tantangan

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), laju urbanisasi di Indonesia telah meningkat secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Pada tahun 1970-an, hanya sekitar 20% penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan, namun pada tahun 2020, angka tersebut melonjak hingga lebih dari 55%. Diperkirakan, pada tahun 2045, lebih dari 70% penduduk Indonesia akan tinggal di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan (BPS, 2021).

Perpindahan ini didorong oleh berbagai faktor, termasuk pencarian lapangan pekerjaan yang lebih baik, akses ke pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih memadai, serta harapan akan kualitas hidup yang lebih baik di perkotaan. Namun, di sisi lain, urbanisasi yang pesat juga menimbulkan tantangan baru bagi pemerintah, seperti meningkatnya kemacetan, polusi, ketimpangan ekonomi, serta masalah perumahan dan infrastruktur (World Bank, 2019).

Urbanisasi dan Pergeseran Sistem Ekonomi

Urbanisasi di Indonesia membawa dampak signifikan pada peralihan dari sistem ekonomi tradisional yang dominan di pedesaan menuju sistem ekonomi modern di perkotaan. Dalam teori sistem ekonomi, peralihan ini sering disebut sebagai transisi dari ekonomi berbasis sektor primer---seperti pertanian, perikanan, dan kehutanan---ke ekonomi berbasis sektor sekunder dan tersier, seperti industri manufaktur, jasa, dan teknologi (Lewis, 1954).

Di pedesaan, sebagian besar penduduk bergantung pada sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun, urbanisasi menyebabkan menurunnya jumlah tenaga kerja di sektor ini karena banyak penduduk desa yang pindah ke kota untuk mencari peluang di sektor-sektor yang lebih modern. Sebagai contoh, di provinsi Jawa Tengah, salah satu lumbung pangan Indonesia, migrasi penduduk dari desa ke kota telah menyebabkan penurunan tenaga kerja di sektor pertanian sebesar 10% selama satu dekade terakhir (BPS, 2021).

Dalam konteks teori dual economy yang diperkenalkan oleh W. Arthur Lewis, Indonesia sedang mengalami apa yang disebut sebagai "revolusi industrialisasi". Proses ini ditandai dengan adanya surplus tenaga kerja dari sektor pertanian yang beralih ke sektor industri di perkotaan. Hal ini berdampak pada produktivitas yang lebih tinggi, pendapatan yang meningkat, serta pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat. Di sisi lain, teori ini juga menyebutkan adanya risiko ketimpangan antara sektor tradisional dan sektor modern, yang tercermin dari perbedaan pendapatan dan kesempatan kerja yang cukup signifikan antara kota dan desa (Lewis, 1954).

Dampak Urbanisasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Urbanisasi di Indonesia telah memberikan dorongan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Perkotaan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan meningkatnya kontribusi sektor industri dan jasa. Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Batam kini menjadi pusat industri dan perdagangan, menyumbang sebagian besar produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Berdasarkan laporan Bank Dunia, lebih dari 60% PDB Indonesia berasal dari sektor perkotaan (World Bank, 2019).

Salah satu contoh konkret dari dampak positif urbanisasi terhadap ekonomi adalah peningkatan investasi asing di sektor manufaktur. Kota-kota seperti Jakarta dan Batam telah menjadi magnet bagi investor asing yang tertarik untuk membuka pabrik dan industri di Indonesia. Hal ini sejalan dengan teori ekonomi modern yang menyatakan bahwa urbanisasi dapat mempercepat proses industrialisasi dan modernisasi ekonomi suatu negara, terutama melalui peningkatan efisiensi produksi, pengembangan infrastruktur, serta peningkatan konektivitas dengan pasar global (Harris & Todaro, 1970).

Selain itu, urbanisasi juga mendorong perkembangan sektor jasa, terutama di bidang keuangan, teknologi informasi, dan pariwisata. Misalnya, industri e-commerce yang berkembang pesat di kota-kota besar di Indonesia, seperti Tokopedia dan Bukalapak, memanfaatkan urbanisasi sebagai peluang untuk memperluas basis konsumennya. Perkembangan ini tidak lepas dari meningkatnya daya beli masyarakat perkotaan, yang memiliki akses lebih baik terhadap teknologi dan layanan modern (BPS, 2021).

Ketimpangan antara Kota dan Desa

Namun, di balik pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh urbanisasi, terdapat tantangan ketimpangan yang cukup signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Ketimpangan ini mencakup berbagai aspek, termasuk pendapatan, akses terhadap layanan publik, infrastruktur, hingga kualitas pendidikan. Di banyak daerah pedesaan, pembangunan infrastruktur sering kali tertinggal jauh dibandingkan dengan kota-kota besar, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi lokal.

Dalam teori ekonomi regional, fenomena ini sering disebut sebagai "polarisasi ekonomi", di mana pertumbuhan ekonomi lebih terkonsentrasi di pusat-pusat urban, sementara daerah pinggiran tertinggal dalam hal pembangunan dan investasi (Richardson, 1973). Di Indonesia, kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan terlihat jelas dalam indikator kemiskinan dan pengangguran. Data BPS menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di daerah pedesaan masih dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perkotaan, sementara tingkat pengangguran di pedesaan juga cenderung lebih tinggi (BPS, 2021).

Selain itu, urbanisasi juga menyebabkan masalah sosial seperti kemiskinan perkotaan dan pertumbuhan kawasan kumuh di kota-kota besar. Migrasi penduduk yang tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai menyebabkan banyak penduduk kota yang terjebak dalam pekerjaan informal dengan upah rendah. Fenomena ini dapat dilihat di Jakarta, di mana kawasan kumuh seperti Kampung Melayu dan Tanah Abang terus berkembang seiring dengan meningkatnya arus migrasi dari daerah pedesaan (UN-Habitat, 2020).

Upaya Pemerintah dalam Mengelola Urbanisasi

Menyadari tantangan yang dihadapi, pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk mengelola dampak urbanisasi. Salah satunya adalah program pembangunan infrastruktur yang masif, seperti proyek jalan tol Trans-Jawa dan Trans-Sumatra, serta pembangunan pelabuhan dan bandara baru. Program ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antara daerah perkotaan dan pedesaan, sehingga mempercepat distribusi barang dan jasa serta mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah (PUPR, 2021).

Selain itu, pemerintah juga memperkenalkan program-program pembangunan desa melalui kebijakan Dana Desa, yang bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur dan layanan publik di daerah pedesaan. Program ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan antara kota dan desa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata (Kementerian Desa, 2020).

Di sisi lain, pemerintah juga berusaha meningkatkan kualitas perumahan dan fasilitas umum di perkotaan untuk mengatasi masalah kemiskinan perkotaan. Program kampung deret di Jakarta, misalnya, bertujuan untuk meremajakan kawasan kumuh dengan menyediakan perumahan yang lebih layak bagi penduduk berpenghasilan rendah. Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan kota yang lebih inklusif dan berkelanjutan di tengah pesatnya urbanisasi (UN-Habitat, 2020).

Urbanisasi di Indonesia telah memberikan dampak yang kompleks terhadap perubahan sistem ekonomi, dari ekonomi tradisional berbasis pertanian menuju ekonomi modern yang didominasi oleh industri dan jasa. Di satu sisi, urbanisasi telah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi dan pengembangan sektor jasa. Di sisi lain, urbanisasi juga menyebabkan tantangan berupa ketimpangan antara kota dan desa, serta masalah sosial di perkotaan.

Dengan manajemen yang tepat, urbanisasi dapat menjadi pendorong utama pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Pemerintah harus terus meningkatkan upaya untuk mengurangi ketimpangan, memperbaiki infrastruktur, serta menciptakan kebijakan ekonomi yang inklusif agar manfaat urbanisasi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.