Banteng Laut: Balas Rugi Atas Ikan yang Dicuri

 China sendiri diketahui menjadi investor ke-2 terbesar setelah Singapura dengan realisasi penanaman modal asing sekitar 7,4 milyar dolar. (Kementerian Investasi dalam Annur, 2024). Dengan demikian, mengusik keberadaan China di LNU bisa saja berpengaruh terhadap invetasinya di Indonesia. 

Kedua, dari sektor militer. Terdapat interval peringkat yang cukup jauh antara China dan Indonesia. Indonesia menempati posisi ke-13 ranking militer dunia dalam rilis Global Fire Power. Sedangkan China masih saja bertengger dalam tiga besar negara dengan militer terkuat setelah Amerika dan Rusia. 

Ranking tersebut memberikan indikasi perbedaan kapasitas militer antar negara. Sehingga, dalam artian singkat, melakukan pendekatan militer dengan keras di LNU berarti siap untuk bunuh diri.

Ketiga, apabila ingin meningkatkan kapasitas dan kualitas armada, maka perlu dilakukan eskalasi anggaran militer. Tetapi, peningkatan jumlah anggaran militer berarti harus mengurangi anggaran di bidang lainnya apabila jumlah ketersediaan anggaran tidak meningkat dari tahun ke tahun. 

Keempat, menggunakan pendekatan melalui ASEAN mungkin terdengar bagus. Namun, sesuai dengan pendapat Analis Politik Internasional, Dinna Wisnu, dalam sebuah diskusi bertajuk, "Adu Diplomasi di Natuna", memasukkan permasalahan LNU ke ASEAN bukanlah solusi yang tepat. 

Selain tidak semua negara ASEAN memiliki laut, negara tetangga pun melakukan kegiatan perikanan di LNU. Bagaimana cara Indonesia dapat bekerjasama dengan negara tetangga apabila kita sedang berselisih dengan mereka juga? 

Di samping masalah kelautan dan perikanan, penyelesaian LCS dengan menggait seluruh asean akan sulit. Pasalnya, tidak semua anggota ASEAN memiliki masalah klaim dengan China. Kepentingan nasional masing-masing negara akan menjadi faktor penentu apakah mereka bersedia bergabung untuk "melawan" klaim China atau tidak. Gamblangnya, apa pentingnya mereka berurusan dengan si raksasa?

Apa yang sudah diperbuat untuk membendung klaim China?

Melalui forum yang dihadiri anggota ASEAN, Indonesia sebenarnya sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah terkait LCS secara damai dengan membuat Document of Conduct dan mendorong pembuatan aturan mengikat yakni Code of Conduct. Akan tetapi, perjalanan penyelesaian LCS melalui forum berlangsung sangat alot. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya Code of Conduct yang dibuat. 

Code of Conduct yang dirancang pun belum tentu, secara pasti, mengontrol tindakan China di LCS sebagaimana keberadaan kapalnya pasca keputusan Pengadilan Artbitrase. Seperti pernyataan almarhum Rangga Sasana, pemimpin Sunda Empire, "Siapa yang peduli jika nuklir itu diledakkan?" Kalau konteksnya dibawa ke LCS, mungkin jadi, "Siapa peduli dengan aturannya?"

Selain pendekatan "ramai-ramai", Indonesia juga berusaha menekan klaim China atas LNU secara mandiri. Indonesia membangun instalasi eksplorasi/eksploitasi energi, melakukan deploy nelayan, penjagaan oleh kapal perang, mengajukan nota protes dan berbagai tindakan lainnya. Namun, sama saja. Kapal China tetap nangkring di sana.

Balas Rugi Ikan yang Dicuri

Mengajak China berperang dan menurunkan armada militer skala besar bukan solusi yang tepat. Investasi dan kerjasama di berbagai bidang menjadi belati mata dua. Nelayan telah diturunkan, sebagian kecil armada laut dilayarkan, nota protes dilayangkan. Namun tetap saja, China masih ngopi-ngopi.