Isu Strategis Ekonomi Indonesia

Mimpikah Produk Domestik Bruto (PDB) kita 10 tahun kedepan (2030) sebesar Rp 30.0000 Triliunan?

Sebab faktanya tahun 2018 ABDN kita baru sekitar pada angka 2000 an T, pabila kita ingin menjadi ekonomi terbesar ke 4 di dunia pada tahun 2030 tidak ada jalan pintas kecuali kudu selalu harus bertumbuh diatas 7 % setiap tahun optimis kretaif lebih pruduktif bersaing dan efisein.

Badan Pusat Statistik (BPS)merilis Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2018 mencapai Rp 14.837,4 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan jika dibanding tahun 2017, yang hanya Rp 13.587,2 triliun.

Sedangkan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Indonesia pada 2018 atas dasar harga berlaku sebesar Rp 56 juta setara US$ 3.927. Angka tersebut naik dari sebelumnya Rp 51,9 juta atau sekitar US$ 3.876,3.

Menurut data BPS, terdapat setidaknya lima lapangan usaha yang paling banyak memberi kontribusi dalam PDB, adapun lima lapangan usaha tersebut, kontribusi terbesar berasal dari industri pengolahan yang mencapai Rp 2.947,3 triliun.

"Sumber pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha tidak jauh berbeda komposisinya dari tahun 2017. Industri pengolahan sumber pertumbuhan tertinggi yakni 0,91%. Jadi pertumbuhan ekonomi tahun 2018 yang memcapai 5,17% c-to-c [full year], penopang utamanya dari industri pengolahan," ujar Kepala BPS Suhariyanto, dalam konferensi pers Pertumbuhan Ekonomi 2018, Rabu (6/2/2019).

Selain industri pengolahan, terdapat empat lapangan usaha lainnya yang memberi kontribusi lebih dari seribu triliun terhadap PDB.

Kontribusi terbesar kedua berasal dari lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor yang mencapai Rp 1.931,9 triliun.

Pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta konstruksi juga memberikan kontribusi yang cukup besar, masing-masing mencapai Rp 1.900,4 triliun dan Rp 1.562,3 triliun. Terakhir yakni dari lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang kontribusinya mencapai Rp 1.199 triliun.

Badan Pusat Statistik (BPS) juga merilis Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2018 mencapai Rp 14.837,4 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan jika dibanding tahun 2017, yang hanya Rp 13.587,2 triliun.

Tatkala kita merujuk pada data perekonomian yang disajikan oleh BPS tersebut ada optimisme dan peluang untuk Indonesia tahun 2030 akan menjadi Negara papan atas atau bisa saja naik posisi ke peringkat kedua terbesar sejagat yang selama ini di lingkukngan Negara-negara G 20 kita berada di posisi ke 17.

Mari kita intip data yang disajikan oleh Standard Chatered. yang membuat kita seharusnya lebih yakin dan percaya bahwa didepan mata sangat terbuka peluang untuk Indonesia melesat tentunya apabila sukses menglola momentum tersebut dengan strategi yang jitu.   

Sebanyak 7 dari 10 negara berkembang diprediksi menjadi negara dengan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2030. Hal ini berdasarkan proyeksi jangka panjang yang dirilis Standard Chartered Plc. Dikutip dari Bloomberg, Rabu (9/1/2019), peringkat tersebut didasarkan pada nominal produk domestik bruto ( PDB) berdasarkan paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP).

Pada tahun 2030, China akan menjadi negara ekonomi terbesar di dunia. Adapun India akan lebih besar ekonominya ketimbang AS dan Indonesia akan menduduki posisi keempat.

"Proyeksi jangka panjang kami didasarkan pada satu prinsip penting, (yaitu) porsi negara terhadap PDB dunia pada akhirnya harus menyatu dengan porsi mereka terhadap populasi dunia, didorong oleh konvergensi PDB per kapita antara negara maju dan berkembang," kata ekonom Standard Chartered yang dipimpin oleh David Mann. Pada tahun 2018 lalu, porsi Asia terhadap PDB dunia mencapai 28 persen, naik dibandingkan 20 persen pada tahun 2010.

Akan tetapi, angka ini diprediksi kembali melonjak menjadi 35 persen pada tahun 2030. Berikut ini adalah 10 negara dengan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2030 menurut proyeksi Standard Chartered. China (Nominal PDB 64,2 triliun dollar AS) India (Nominal PDB 46,3 triliun dollar AS) AS (Nominal PDB 31 triliun dollar AS) Indonesia (Nominal PDB 10,1 triliun dollar AS) Turki (Nominal PDB 9,1 triliun dollar AS) Brasil (Nominal PDB 8,6 triliun dollar AS) Mesir (Nominal PDB 8,2 triliun dollar AS) Rusia (Nominal PDB 7,9 triliun dollar AS) Jepang (Nominal PDB 7,2 triliun dollar AS) Jerman (Nominal PDB 6,9 triliun dollar AS)

Apa saja isu ekonomi itu?

Manakala awal tahun ini Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi global menurun dari 3% pada tahun 2018 menjadi 2.9% tahun 2019, penyebabnya diperkirakan melemahnya aktivitas perdagangan dan manufaktur dunia serta masih berlanjutnya ketegangan perdagangan seperti antara Negara Cina dan Amerika begitu juga negera-negara berkembang bahkan negara besar pun masih menghadapi tekanan pasar keuangan.

Beberapa isu ekonomi yang berkembang antara lain:

• Human Capital, 2.Perkembangan Informasi, komunikasi dan teknologi (ICT), 3. Fintech,4. Nilai Tukar, 5. Keuangan global, 6. Geo politik, 7. Kemiskinan, 8. Kesenjangan, 9. Perang dagang,      10. Perdagangan antar Negara,

Lebih spesifik lagi, apa saja isu-isu perekonomian Indonesia dan sekalian strateginya untuk menjadi pemenang gobal setidaknya untuk sepuluh tahun kedepan.

• Human Capital Management (HCM),
• Kompetensi  apa saja yang kita miliki dan keterampilan apa saja yang kita butuhkan saat ini serta masa datang, bagaimana cara meningkatkan skill tersebut  secara berkelanjutan, tentu saja salah satunya adalah mensertifikasi secara keseluruhan  sumberdaya manusia Indonesia agar daya saing selalu miningkat, program pembelajar seumur hidup bahkan untuk kaum lansia termasuk parasahabat disabel yang terus bertambah.
• Perkembangan ICT,
• EraTeknologi Revulusi ndustri 4.0 menjadi momentum untuk menyiapkan strategi di semua aspek ekonomi  supaya compliance terhadap Sembilan pilar 4,0 tersebut  yaitu:  Internet of things (IoT), Cyber Security, Cloud (Komputasi awan), Big Data Analyticss, simulation & Augmanted Reality, Additive Manufacturing sering disebut 3D printing, Supply Chain disebut dengan rantai pasoik atau rantai suplai, Autonomus Robot  (robot otonom), Horizontal & vertical Intergration  poi ini bisa berbahaya apabila mengarah pada monopoli, bahkan apabila kita tidak menyiapkan strategi yang unggul dalam menyikapi era 4,0 tersebut besar kemungkinan justru menjadi ancaman yang  merugikan, supaya perkebangan ICT dapat termanfaatkan mutlak harus berkolaborasi dengan ICT itu secara berkelanjutan.
•  
• Fintech,
• Strategi terbaik untuk Indonesia adalah membuat regulasi yang memungkinkan industri  keuangan semakin bertumbah berkembang efektif serta efisien sesuai tuntutan global harus bersinergi dan berkolaborasi dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Koperasi Simpan Pinjam(KSP), Baitul Maal wa Tamwil (BMT) serta lembaga keuangan UMKM lainnya, namun harus tetap aman dan menguntungkan rakyat banyak, jangan sampai seperti rentenir yang diformalkan.
• Nilai tukar rupiah,
• Boleh saja melirik Cina yang justru pernah menurunkan nilai tukar mata uangnya untuk meningkatkan kinerja ekspor mereka, , namun bagaimana tentang rupiah, apabila produk tujuan ekpor kita sudah banyak yang berpeluang menyaingi produk sejenis di negara-negara pengimpor maka harus segera merumuskan kebijakan khusus nilai rupiah termasuk kebijakan untuk Impor bahan baku bagi produk UMKM namun tujuan ekspor yang potensial sangat menguntungkan jangka panjang dengan menyiapkan kebijakan untuk peningkatan daya saing serta akselarasi.
• Manajemen fiskal,
• Menjaga agar selalu sehat dan prudent adalah kebijakn yang baik, namun faktor pajak untuk usaha mikro dan kecil termasuk koperasi terutama bagi pemula/pemuda perempuan dan untuk bisnis, produk/jasa tertentu yang sangat bersaing serta daerah tertinggal atau daerah khusus yang aksesnya sangat terbatas serta infrastrukturnya masih dibawah standar nasional sebaiknya tak berbayar untuk merangsang agar lebih banyak UKM yang tumbuh berkembang diseluruh pelosok tanah air.  Tingkat inflasi diharapkan terjaga sekitar 2-3 % dan depisit APBN harus di kisaran 2-2,5% tidak mendekati 3,5 begitu juga rasio utang yang tidak boleh melebihi 60%, agar semakin sehat.
• Geo politik Indonesia,

Unsur, Kelemahan Dan Kondisi Geopolitik Indonesia Saat Ini

Geopolitik secara arti berasal dari kata geo yang mempunyai arti bumi, sedangkan untuk kata politik adalah politeia, yang berasal dari Bahasa Yunani. Dan untuk poli adalah kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri.

Secara keseluruhan arti dari geopolitik adalah sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik suatu negara. Penentuan geopolitik didasarkan pada geografi sosial (hukum geografis), terkait situasi, konstelasi geografi, atau kondisi dan apa saja yang dianggap sesuai dengan karakteristik geografi suatu negara.

Dengan kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan serta keberagaman di masyarakatnya, dan juga mempunyai kekuatan keadaan geografis yang strategis dengan kelimpahan sumber daya alam yang ada, sehingga geopolitik Indonesia akan mempunyai keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diperhitungkan oleh negara lain sesuai tujuan nasionalisme.

Jangan sampai bonus geografis dan demografi  yang akan kita dapat justru menjadi beban, atau sasaran tembak Negara lain, kita mesti melakukan Human Capital Management dengan perencanaan jangka panjang yang strategis sesuai kebutuhan serta tantangan ke depan.

Unsur Geopolitik Wawasan Nusantara

Kekuatan Indonesia yang disegani oleh negara lain, membuat negara ini harus mempunyai pedoman bangsa yang bisa mencegah Indonesia diintervensi oleh negara lain.

Maka untuk itu sudah dirumuskan geopolitik Indonesia yaitu wawasan nusantara, yang berarti wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah nusantara.

Hal ini membuat kepentingan bangsa harus berpijak pada upaya menjamin persatuan dan kesatuan wilayah dan segenap aspek kehidupan nasionalnya contoh identitas nasional. sebagai

Dan pada akhirnya bisa menjamin Indonesia bisa eksis dan dapat melanjutkan perjuangan menuju masyarakat yang dicita-citakan para pendiri dan seluruh masyarakat bangsa Indonesia.

Penjabaran di atas dapat mempunyai kesimpulan, bahwa pembangunan geopolitik hanya bisa dilakukan secara efektif, jika dilandasi oleh wawasan kebangsaan yang sudah dirumuskan. Hal-hal berikut adalah unsur wawasan nusantara sebagai tolok ukur pencapaian tujuan geopolitik yaitu kesatuan dan keserasian, yaitu :

Satu kesatuan sosial budaya.

Satu kesatuan bangsa.

Satu kesatuan wilayah.

Satu kesatuan ekonomi.

Satu kesatuan pertahanan dan keamanan.

Kelemahan Geopolitik Indonesia

Meskipun sudah banyak contoh keberhasilan pelaksanaan asas wawasan nusantara, tetapi dalam perjalanannya kondisi geopolitik Indonesia mengalami banyak kelemahan dan kekurangan, di antaranya :

Terjadi bencana alam yang menimpa banyak tempat yang justru disebabkan bukan karena proses alami, tetapi karena kesalahan manusia sendiri adalah contoh geopolitik yang gagal.

Dimulai dari penggundulan hutan, pembakaran hutan secara sengaja, hingga eksploitasi pertambangan yang mengalami kesalahan sehingga menyebabkan tempat tinggal serta banyak pekerjaan harus hilang, seperti kejadian Lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo dll.

Pembangunan proyek infrastruktur dan industri yang semakin banyak terjadi di beberapa daerah di Indonesia justru membuat kualitas lingkungan hidup sekitar mengalami penurunan. Sehingga banyak ekosistem flora dan fauna menjadi terusir bahkan mengalami kematian.

Kurangnya kesadaran warga negara Indonesia terhadap negaranya sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara. Seperti masih banyaknya intimidasi terhadap kaum minoritas.

Angka pengangguran yang masih tinggi di Indonesia, hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata sehingga menyebabkan kesenjangan yang semakin berjarak. Permasalahan terjadi karena beberapa hal berikut :

Lemahnya implementasi peraturan perundang-undangan.

Kebijakan nasional yang masih Jakartasentris membuat banyak daerah tertinggal dan tidak bisa menyesuaikan dengan kebijakan nasional.

Masih banyaknya lulusan kuliah S1 yang mengandalkan untuk bekerja sebagai Aparat Sipil Negara (ASN).

Kurangnya keahlian dan pengalaman pada para pencari pekerjaan yang lulusan siswa maupun mahasiswa.

• Kesenjangan ekonomi dan Kemiskinan

Propinsi dengan Angka Kemiskinan Relatif Tinggi:

Provinsi

Orang Miskin

Papua

28.5%

Papua Barat

25.4%

Nusa Tenggara Timur

22.2%

Maluku

19.2%

Gorontalo

17.7%

• 
  
• Daya saing Indonesia,

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) mengungkapkan peringkat daya saing Indonesia tahun 2019 yang dirilis lembaga riset berbasis di Swiss, IMD World Competitiveness Center, melesat 11 peringkat tahun ini menjadi urutan 32 dari sebelumnya tahun 2018 berada di peringkat 43.

Empat indikator besar yang diukur dari peringkat itu yaitu kinerja ekonomi, efisiensi birokrasi, efisiensi bisnis, dan infrastruktur. Kenaikan peringkat daya saing Indonesia ini menjadi yang terbesar di regional Asia Pasifik.

Usaha Mikro, Krcil dan Menengah,

Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di kawasan Asia Pasifik makin besar. Data dari Bank Pembangunan Asia (ADB) pada laman adb.org menunjukkan rerata UMKM berkontribusi hingga 62 peren dari lapangan kerja dengan populasi sekitar 96 persen dari total perusahaan di 20 negara kawasan Asia Pasifik.

Tak cuma itu, kontribusi UKM terhadap ekspor di berbagai negara kawasan Asia Pasifik terbilang tinggi. Angkanya mencapai 40 persen di China dan India. Lalu, 26 persen di Thailand dan 19 persen di Korea Selatan. Di Indonesia, kontribusi UMKM mencapai 16 persen. Di negara maju seperti Jepang, UMKM memberikan kontribusi 70 persen terhadap lapangan kerja, 50 persen GDP, dan merupakan 99 persen dari total populasi perusahaan di negara ini.

Kecenderungan meningkatnya kontribusi UMKM hendaknya disikapi oleh Indonesia dengan mempersiapkan banyak kebijakan seperti Undang-undang no: 20 thn 2008 tentang UMKM  seperti persaingan dengan perusahaan besar, monopoli, kebijakan ekspor, pembiayaan, permodalan, perijinan, perpajakan, kebijakan Upah Minimum untuk jenis usaha khusus di tempat khusus.  

Koperasi,

Sebanyak lima isu strategis dibahas saat Rekornas Koperasi dan UKM di Novotel, Jumat (3/5/3019). Lima isu tersebut yakni, penguatan kelembagaan pengawasan koperasi dan UKM, peningkatan akses pembiayaan, produktivitas dan daya saing, peningkatan SDM KUMKM serta kebijakan ekonomi makro, koperasi mesti melakukan rebranding berkelanjutan agar kinerja dan trust (kepercayaan masyarakat) meningkat seaca berkelanjutan..

Manajemen hutang,

Untuk melihat dan memahami utang pemerintah secara proporsional, tentu saja harus dibandingkan dalam rasio yang lazim digunakan dalam pengukuran ekonomi suatu negara. Yang pertama adalah tentang besaran utang itu sendiri. Ibarat suatu perusahaan, besaran utang yang digunakan oleh perusahaan tersebut harus dibandingkan dengan penghasilan atau pendapatan yang diterimanya.

Utang perusahaan tersebut akan dianggap wajar apabila penghasilan perusahaan yang digunakan untuk membayar utang tersebut cukup memadai. Untuk negara, utang suatu negara dapat dibandingkan dengan penghasilan negara tersebut yang tecermin dalam Produk Domestik Bruto (PDB). PDB ini dapat dianggap sebagai penghasilan yang diperoleh dalam suatu perusahaan.

Saat ini jumlah utang pemerintah per akhir Juni 2018 adalah Rp 4.253 triliun atau 29,7 persen dari PDB. Nilai ini juga masih di bawah dari nilai yang ditetapkan Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu sebesar 60 persen dari PDB. Jumlah utang tersebut juga tidak jatuh tempo sekaligus dalam satu tahun.

Hal kedua adalah alasan kenapa pemerintah berutang. Utang timbul karena konsekuensi dari jumlah belanja negara yang lebih besar dari pendapatan negara. Pemerintah menganggap bahwa Indonesia membutuhkan suatu lompatan agar meningkatkan kapasitasnya sehingga menggunakan uang belanjanya secara besar untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial.

Bila dianalogikan dalam perusahaan, kapasitas perusahaan tersebut dapat meningkat apabila terdapat belanja yang digunakan untuk meningkatkan produksinya. Belanja yang produktif dalam suatu perusahaan dapat berupa pembelian tanah untuk memperluas pabrik, pembelian mesin, pendidikan dan pelatihan bagi pegawai.

Dengan pembelian yang produktif tersebut, pendapatan perusahaan dapat meningkat lebih besar. Tambahan penghasilan akan dapat meringankan pembayaran cicilan utang di masa datang. Begitu juga dengan belanja negara, bila anggaran belanja digunakan untuk hal yang produktif, akan berdampak pada meningkatnya produktivitas sumber daya manusia negara secara keseluruhan. 

Pada tahun 2015-2017, pemerintah telah membelanjakan anggarannya untuk hal yang produktif. - Infrastruktur: 6 bandara baru; 9.544 km jalan rekonstruksi, pelebaran dan pembangunan baru; 105 bendungan baru; 818 km rel kereta api, 341.500 unit rusun, rumah khusus, dan rumah swadaya (termasuk peningkatan kualitas) - Kesehatan: 92,1 juta penerima bantuan iuran Kartu Indonesia Sehat dan 83 persen persen ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas, meningkat dari 77 persen di tahun 2015 - Pendidikan: 61 juta siswa penerima Kartu Indonesia Pintar; 962.500 penerima beasiswa Bidikmisi; 90.900 ruang kelas dibangun dan direhabilitasi; serta 152,4 juta siswa penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Dana yang dikeluarkan untuk BOS meningkat dari Rp 3,96 triliun pada 2012 menjadi Rp 8 triliun pada 2017. Yang ketiga terkait anggapan bahwa jumlah utang yang besar seolah-olah dapat mengancam kebangkrutan keuangan pemerintah.

Kembali dengan analogi dalam perusahaan, kemampuan ekonomi perusahaan akan dinilai oleh lembaga keuangan/bank tempat pengajuan utang. Sebelum memberikan persetujuan, akan ada penilaian terhadap kemampuan perusahaan dalam membayar kembali utang tersebut. Selain aset yang dijaminkan, juga dilihat berapa besar penghasilan yang diperolehnya.

Saat ini ada lembaga resmi yang berkompeten menilai risiko utang suatu negara. Dengan penilaian yang menggunakan standar tertentu, lembaga pemeringkat akan memberikan penilaian risiko bagi suatu negara.

Selain itu, lembaga pemeringkat tersebut juga memberikan penilaian seberapa layak utang yang dikeluarkan suatu negara dapat dijadikan investasi. Dengan pengelolaan fiskal yang dianggap kredibel dan berhati-hati, pemerintah mendapatkan kepercayaan besar terhadap pengelolaan fiskalnya.

Hal ini tecermin dari peringkat "Investment Grade" yang diberikan oleh lima lembaga pemeringkat dunia (S&P, Moodys, Fitch, JCR, dan R&I). Peringkat Investment Grade artinya Indonesia masuk dalam kategori risiko rendah untuk gagal bayar dan berarti juga bahwa utang tersebut tidak berisiko membahayakan negara serta menjadikan Indonesia sebagai negara layak investasi.

Yang keempat, pemerintah selalu berhati-hati dan menjaga kredibilitasnya dalam mengelola APBN. Selisih antara anggaran belanja dan pendapatan yang diterima atau defisit APBN selalu dijaga di bawah 3 persen dari PDB.

Hal ini juga telah sesuai dengan amanat UU Keuangan Negara. Defisit APBN secara bertahap mulai menurun dari 2,59 persen per PDB tahun 2015 menjadi 2,49 persen pada 2016, dan 2,51 persen tahun lalu. Pada tahun 2018 diperkirakan akan defisit 2,12 persen, serta tahun 2019 rencananya akan diturunkan lagi menjadi 1,84 persen.

Yang kelima, kehati-hatian pemerintah dapat diukur juga dalam indikator keseimbangan primer. Artinya, penerimaan negara dikurangi belanja, di luar pembayaran bunga utang.

Jika nilainya minus atau defisit, pemerintah masih membayar bunga utang dari utang yang dilakukan pada tahun tersebut. Selama tiga tahun terakhir, defisit keseimbangan primer semakin menurun dan kecenderungannya menuju ke arah surplus. Pada 2015, defisit sebesar Rp 142,5 triliun dan pada 2017 menjadi sebesar defisit Rp 129,3 triliun.

Pada 2018, angkanya ditargetkan menjadi defisit Rp 64,8 triliun (outlook APBN 2018). Ke depan, pemerintah berharap keseimbangan primer ini akan menjadi surplus. Kelima indikator utama tersebut menjadikan pemerintah tetap kredibel dan akuntabel dalam melaksanakan kebijakan fiskal. Transparansi kebijakan fiskal selalu dilakukan dengan optimal, sehingga masyarakat tahu mengenai kondisi keuangan negara.

Setiap bulan Kementerian Keuangan menyelenggarakan konferensi pers yang melaporkan tentang kinerja dan fakta mengenai APBN. Pemerintah juga memberikan laporan kinerja APBN per semester kepada DPR sebagai bentuk akuntabilitasnya.

Semua dilakukan agar masyarakat lebih mengenali dan memahami mengenai anggaran belanja dan pendapatan negara. Tentu saja setelah memahami, seluruh masyarakat juga dapat mengawasinya dan memberikan umpan balik yang positif bagi pemerintah. Bersama-sama kita bisa membangun Indonesia menjadi lebih baik. (Kompas.com)/Bambang Priyo Jatmiko.

Manajemen Ekspor,

Saat ini, menurutnya, pasar dunia mengalami perubahan permintaan yang begitu cepat dari segi diversifikasi produk baik barang dan jasa serta harganya yang semakin kompetitif.

"Tantangan lainnya adalah persaingan regional dalam pengembangan produk bernilai tambah dan akses pasar serta pembangunan konektivitas inland ke pasar global," katanya di Jakarta pada Rabu (21/2/2018).

Sementara itu, masalah yang harus dihadapi yakni komposisi ekspor yang masih didominasi komoditas dasar serta begitu lambat diversifikasi produk bernilai tambah. Masih lambatnya perkembangan penetrasi pasar ekspor ke negara-negara nontradisional juga jadi kendala.

Indonesia juga memiliki sedikit perjanjian-perjanjian perdagangan internasional yang dapat membuka akses pasar.

Masalah terakhir yakni terbatasnya sumber ekspor yang memiliki keunggulan di setiap wilayah. Padahal, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang variatif.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo ingin Indonesia lebih fokus dan konsentrasi pada investasi dan perdagangan luar negeri seperti sektor industri.

Hal ini karena ekspor Indonesia pada 2017 hanya US$145 miliar. Nilai tersebut masih kalah dengan Thailand sebesar US$231 miliar, Malaysia US$184 miliar, dan Vietnam US$160 miliar. Dengan sumber daya manusia yang melimpah, Jokowi merasa ada yang salah dan perlu diubah.

Cina adalah salah satu negara yang banyak menghasilkan paten sederhan

1, berdasarkan data dari kantor Paten Cina, pendaftaran paten sederhana yang telah dilindungi sampai dengan November 2012 dari pendaftaran domestik tercatat sebanyak 2.610.888 paten sederhana

2 Banyaknya paten sederhana yang telah dilindungi di Cina ini telah menjadi tulang punggung kebangkitan industri berbasis UKM Cina. Banyak industri baru tumbuh dan berkembang pesat di Cina karena telah mengaplikasikan paten sederhana yang dihasilkan. Berbagai produk dan alat baru hasil pengembangan paten sederhana mereka dan mengandung nilai ekonomi banyak dihasilkan oleh negara Cina.

Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di kawasan Asia Pasifik makin besar. Data dari Bank Pembangunan Asia (ADB) pada laman adb.org menunjukkan rerata UKM berkontribusi hingga 62 persen dari lapangan kerja dengan populasi sekitar 96 persen dari total perusahaan di 20 negara kawasan Asia Pasifik. Tak cuma itu, kontribusi UMKM terhadap ekspor di berbagai negara kawasan Asia Pasifik terbilang tinggi.

Angkanya mencapai 40 peren di China dan India. Lalu, 26 persen di Thailand dan 19 persen di Korea Selatan. Di Indonesia, kontribusi UMKM mencapai 16 persen. Di negara maju seperti Jepang, UMKM memberikan kontribusi 70 persen terhadap lapangan kerja, 50 persen GDP, dan merupakan 99 persen dari total populasi perusahaan di negara ini (Kompas.com)

Setelah dilantiknya seluruh menteri kabinet Indonesia Maju 2019-2024 khususnya menteri ekonomi seperti menteri Koperasi dan UMKM menyatakan akan melipatgandakan ekspor UMKM ke angka 30% pada tahun 2024 yang saat ini sedang menurun pada posisi sekitar 14%, memang tak ada alternatif lain kecuali kudu optimis apabila kita serius mengelola potensi UMKM yang sangat luar biasa itu. 

Presiden Jokowi pada saat pelantikannya telah melansir untuk program pemberdayaan UMKM dan penciptakan lapangan kerja menjadi perioritas beliau, sementara Omnibus Law sekarang sedang bergulir yang nantinya akan berfungsi sebagai payung hukum untuk memuluskan berbagai strategi agar mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi diatas lima persen, berharap perlambatan ekonomi dunia tak akan membawa Indonesia kearah yang lebih buruk.

Untuk melancarkan berbagai program tersebut agar berjalan lancar dan sukses berkelanjutan hendaknya semua pemangku kepentingan assosiasi UMKM dan Koperasi untuk senantiasa, bersinergi, berkolaborasi, bekerja sama, dengan membangun saling mempercayai, saling menghargai, tidak merasa paling penting dengan komunikasi yang efektif dan efisien.

Selanjutnya membangun Entrepreneur Center, halal & toyib center, untuk melakukan riset & pengembangan semua kebutuhan, test wirausaha & talenta/sifat/bakat/watak, praktik/simulasi bisnis, magang, sampai meningkatkan daya saing SDM serta mental wirausaha diseluruh perguruan tinggi, sekolah menengah, sekolah kejuruan, pesantren, semua desa seluruh Indonesia didukung oleh Bumdes dan Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir (LPDB), LKM, KSP, BMT seluruh Bank umum, LPEI dan BPR, corporate Sharing Values (CSV) perusahaan, serta pemkot/pemkab dan pemprov yang akan melakukan pendampingan, pasilitasi, konsultasi, advokasi, perizinan,Kekayaan Intelektual (KI), izin BPOM, PIRT, izin edar sampai ekpor, revitalisasi semua (ITPC) Indonesia Trade Promotion Center untuk fokus pada UMKM ekspor gunakan link diaspora, lakukan dengan memanfaatkan ICT serta  9 pilar Revolusi Industri 4.0 sampai 5.0  agar Indonesia semakin bersaing, bertumbuh berkembang berkesinambungan.

#Syahnan Phalipi.

#Management & Legal Specialist.

#Ketua Umum DPP Hipmikindo.

#CEO Java Lawyer International.

#Ketua Bidang Strategis & Pengembangan Koperasi Dekopin Jakarta.