Contohnya, pembangunan pembangkit energi mini / mikro berbasis air (hidro) hingga kapasitas 450 MW, biomasa berkapasitas 50 GW, surya / matahari berkapasitas  4,8 kWh/m2/hari, angin berkapasitas 3-6 m/detik.
Selain keempat bahan ini masih ada lainnya yaitu geo thermal / panas bumi, ombak, dan yang paling kontroversial nuklir.
Dipilihnya konsep EBT karena memiliki manfaat mengurangi emisi, mengurangi impor energi, menyelamatkan lingkungan hidup, dan mengurangi pemakaian bahan fossil yang kian lama kian punah, membantu desentralisasi energi, dan tentunya menciptakan lapangan kerja baru.
Namun pada pelaksanaannya bauran EBT pada akhir tahun 2023 baru mencapai 13,1% (sumber: Kementetian ESDM, 18 Januari 2024).
Padahal menurut Perpres No. 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, ditargetkan bauran energi pada tahun 2025 adalah sebesar 17%.
Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah telah mengesahkan UU No. 30/2007 tentang Energi, UU No. 15/1985 tentang Ketenagalistrikan, PP No 03/2005 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, dan PP No.26/2006 tentang Penyediaan  Pemanfaatan Tenaga Listrik.
Dikeluarkannya Permen ESDM No. 002/2006 tentang Pengusahaan Pembangkit Tenaga Listrik Terbarukan Skala Menengah, dan Kepmen ESDM No. 1122K/30/MEM/2002 tentang Pembangkit Skala Kecil tersebar.
Dan saat ini sedang dibuat / disusun Rencana PP Energi Baru Terbarukan yang akan mengatur kewajiban penyediaan dan pemanfaatan energi terbarukan beserta insentifnya.
Keterlibatan Perempuan
Pada realitasnya, masalah energi seakan-akan menjadi domain laki-laki, karena explorasi minyak bumi dan batubara kebanyakan berada di area pertambangan, sehingga lebih banyak dioperasikan oleh laki-laki. Kalaupun terdapat perempuan, lebih banyak pada urusan non teknik, seperti administrasi dan pelelangan.
Kini dengan menggunakan konsep EBT yang mengacu pada alam, harusnya perempuan bisa lebih banyak dilibatkan.
