Hambatan pertumbuhan ini, terutama dalam perkembangan otak, akan membuat prestasi akademik mereka berada di bawah rata-rata sekaligus berpotensi membatasi produktivitas mereka di masa depan.
Anak yang mengalami stunting memiliki tinggi badan lebih pendek bila dibandingkan anak seusianya, karena kekurangan zat gizi yang diakibatkan oleh rendahnya konsumsi energi protein dan nutrisi dalam makanan sehari-hari. Asupan gizi yang dimakan dalam makanan tersebut tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi tubuh.
Intinya, stunting pada anak merupakan bentuk gizi buruk yang paling sering terjadi dan dialami oleh jutaan balita di Indonesia. Dampak stunting bersifat permanen atau tidak dapat diperbaharui (irreversible).
Anak stunting lebih berisiko mengalami gangguan perkembangan kognitif, menderita penyakit kronis setelah dewasa, melahirkan bayi dengan berat badan rendah, dan mewariskan siklus malnutrisi kepada generasi selanjutnya.
Anak-anak yang sudah stunting memerlukan penanganan agar gizinya tercukupi dan perkembangan otaknya tetap optimal. Upaya untuk mengatasi stunting lebih diarahkan pada pencegahan terjadinya stunting.
Tantangan bagi pemerintahan Prabowo-Gibran dalam mengatasi stunting untuk masa pemerintahan selama lima tahun mendatang adalah menurunkan prevalensi stunting sebagai menjadi pekerjaan rumah yang belum bisa dicapai oleh pemerintahan Jokowi, yaitu target prevalensi sebesar 14 persen pada 2024.
Untuk menurunkan prevalensi tersebut, problem utama yang harus diatasi oleh pemerintahan baru ini adalah kesenjangan sumber daya, mulai terutama infrastruktur kesehatan, SDM kesehatan, dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan.
Baca juga:
3 Kunci Prabowo Turunkan Stunting Secara Ekspres
Kesenjangan infrastruktur yang paling ril adalah ketersediaan sarana dan prasarana (sarpras) kesehatan dasar yang timpang antara wilayah perkotaan dengan pedesaan, termasuk daerah terpencil, terjauh, dan terluar.
Semakin jauh atau terpencil sebuah daerah, ketersediaan sarpras dasar kesehatan semakin sedikit, bahkan tidak tersedia sama sekali. Sarpras dasar ini bisa berupa puskesmas, posyandu, dan sanitasi.
