Stunting masih menjadi problem serius yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia, terutama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Pembangunan akan  terganggu karena dampak stunting tidak hanya berkaitan dengan gangguan kesehatan fisik anak-anak, tetapi juga  merusak perkembangan kognitif dan potensi produktivitas jangka panjang mereka kelak.
Dalam lima tahun ke depan, pemerintahan Prabowo menargetkan penurunan stunting secara signifikan dengan menerapkan pendekatan yang ekspres dan komprehensif. Salah satu pilar utama dalam strategi penurunan stunting pemerintahan Prabowo adalah penerapan kebijakan yang sejalan dengan Asta Cita, yaitu delapan poin prioritas pembangunan nasional. Asta Cita mencakup sejumlah visi besar yang mencerminkan komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Salah satu poin penting dalam visi ini adalah pengentasan masalah stunting yang masih tinggi di Indonesia. Stunting menjadi indikator kunci dalam mengukur keberhasilan pembangunan manusia, karena status gizi anak-anak Indonesia sangat menentukan masa depan negara. Dalam kerangka Asta Cita, kebijakan pemerintah pusat akan berfokus pada penguatan ekosistem hulu-hilir yang mencakup sektor kesehatan, pangan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
Untuk meningkatkan kualitas layanan gizi, pemerintahan Prabowo harus memperkuat memperkuat infrastruktur kesehatan dan mengintegrasikan program intervensi gizi ke dalam program-program nasional, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan. Sasaran kebijakan ini harus betul-betul diarahkan untuk mengatasi akar masalah stunting, yaitu kekurangan gizi kronis, kurangnya akses ke layanan kesehatan, dan kemiskinan yang akut. Kebijakan ini sejalan dengan Asta Cita yang memprioritaskan penguatan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
Pilar berikutnya adalah komitmen Pemerintah daerah sebagai katalisator implementasi kebijakan pemerintah pusat. Pemerintahan Prabowo harus melibatkan semaksimal mungkin peran Pemda meskipun kebijakan penurunan stunting digerakkan dari pemerintah pusat. Pemda memiliki peran penting sebagai eksekutor di lapangan, mengingat mereka yang paling dekat dengan masyarakat dan memahami konteks lokal yang spesifik. Implementasi kebijakan penurunan stunting yang sukses tergantung pada dedikasi dan keterlibatan Pemda.
Pemda-lah yang akan mengintegrasikan program-program penurunan stunting ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta memobilisasi sumber daya lokal untuk memperkuat layanan kesehatan dan program gizi di wilayah masing-masing. Oleh karena itu, keberhasilan penurunan stunting akan sangat dipengaruhi oleh komitmen politik dan administratif dari Pemda. Pemerintah daerah yang berkomitmen tinggi akan mampu mengimplementasikan program-program pemerintah pusat dengan lebih baik, sekaligus menginisiasi program-program lokal yang inovatif, seperti penyediaan pangan lokal yang kaya nutrisi dan kampanye edukasi gizi berbasis komunitas.
Pilar terakhir adalah kolaborasi multisektor yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kolaborasi multisektor sangat diperlukan dalam penurunan stunting karena masalah stunting memiliki kompleksitas yang membutuhkan solusi yang bersifat holistik dan melibatkan berbagai pihak. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menangani masalah yang bersifat multidimensional ini sehingga diperlukan kolaborasi erat antara berbagai sektor, termasuk sektor kesehatan, pendidikan, pangan, serta sektor swasta dan masyarakat sipil.
Sektor swasta memiliki peran strategis dalam mendukung pemerintah melalui investasi di bidang pangan, penyediaan produk-produk bergizi, serta partisipasi dalam kampanye edukasi gizi. Selain itu, perusahaan-perusahaan di sektor pangan dan kesehatan dapat berkontribusi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) yang fokus pada pengentasan masalah gizi dan stunting.
Masyarakat sipil dan komunitas lokal juga memiliki peran kunci dalam penurunan stunting melalui keterlibatan mereka dalam program pemberdayaan masyarakat, seperti pengembangan koperasi pangan lokal yang mendukung penyediaan pangan bergizi di tingkat daerah. Selain itu, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi masyarakat lainnya dapat membantu dalam melakukan pemantauan dan evaluasi program, memastikan bahwa intervensi penurunan stunting berjalan dengan transparan dan akuntabel.
