Selain itu, Anies juga menonjol dengan kebijakan yang lebih fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Jakarta melalui pendidikan, penataan ruang kota, dan pendekatan sosial yang humanis. Ini kontras dengan Jokowi, yang lebih dikenal dengan proyek-proyek infrastruktur besar dan gaya kepemimpinan yang populis dan praktis. Pendekatan Anies yang lebih intelektual dan akademis menarik kelompok pemilih yang merasa kebijakan Jokowi terlalu teknokratik dan kurang menyentuh aspek-aspek humanis.
Dalam penanganan banjir, Anies juga memperlihatkan kebijakannya yang tidak selaras dengan program dari pemerintah pusat. Anies mengusung konsep naturalisasi sungai dengan pendekatan ramah lingkungan dan partisipatif, serta mengedepankan penghijauan dan penyerapan air alami.Â
Misanya, Anies mengimplementasikan proyek naturalisasi Kali Ciliwung dengan konsep yang lebih berkelanjutan dan melibatkan komunitas lokal. Sementara Joko Widodo mengandalkan proyek-proyek infrastruktur besar seperti pembangunan tanggul dan normalisasi yang menggunakan betonisasi.
Dalam sektor transportasi publik pun terasa adanya relasi yang saling bertentangan antara Pemprov DKI dengan pemerintah pusat. Anies fokus pada integrasi moda transportasi publik yang ada dan peningkatan aksesibilitasnya melalui program Jak Lingko, yang mengintegrasikan berbagai moda transportasi di Jakarta.Â
Contohnya, program Jak Lingko mengintegrasikan angkutan kecil dengan TransJakarta untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat. Sementara Jokowi hendak mempercepat pembangunan proyek transportasi massal seperti MRT dan LRT untuk mengatasi kemacetan dan meningkatkan mobilitas.
Dalam menata kota, Anies menolak proyek reklamasi yang dianggap tidak adil bagi masyarakat kecil dan lebih fokus pada penataan kampung dan revitalisasi ruang terbuka hijau. Anies memprioritaskan penataan kampung kumuh melalui program Community Action Plan (CAP) yang melibatkan partisipasi warga. Sementara Jokowi lebih fokus pada pembangunan infrastruktur besar-besaran seperti jalan tol, MRT, LRT, dan proyek reklamasi untuk mengatasi kemacetan dan mendukung pertumbuhan ekonomi dengan pendekatan top-down.
Anies yang dikenal dekat dengan dunia pendidikan memilih pendekatan yang lebih manusiawi dalam menata pendidikan di Jakarta. Dalam aplikasinya, Anies memperkenalkan Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) yang tidak hanya memberikan bantuan pendidikan secara finansial tetapi juga mencakup program pengembangan karakter dan peningkatan kualitas pendidikan.Â
KJP Plus tidak hanya memberikan dana bantuan tetapi juga akses ke berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan pelatihan keterampilan. Sementara Jokowi memilih untuk fokus pada pembangunan infrastruktur pendidikan dan penyediaan fasilitas pendidikan melalui proyek fisik yang besar, termasuk peningkatan fisik sekolah.
Sedangkan untuk masalah sosial dan kesejahteraan, Anies lebih menekankan pada pendekatan berbasis masyarakat dengan program-program kesejahteraan langsung seperti Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang memberikan akses kesehatan gratis bagi warga miskin. Misalnya program "OK OCE" yang digagas Anies untuk mendorong kewirausahaan lokal, berfokus pada peningkatan ekonomi mikro dan penciptaan lapangan kerja di tingkat komunitas. Jokowi menggunakan pendekatan ekonomi makro dengan pembangunan besar-besaran infrastruktur dan industrialisasi untuk meningkatkan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.
