Tidak perlu membuat lembaga dinas/badan di tingkat pemerintahan desa seperti di daerah, cukup mengubah atau memperluas tugas dan fungsi perangkat desa berdasarkan bidang-bidang tertentu. Karena, tahu banyak sedikit hal lebih memberikan dampak besar daripada tau sedikit banyak hal. Artinya, tau banyak sedikit hal konsentrasi tugasnya lebih terarah, sedangkan tau sedikit banyak hal lebih kepada mengetahui banyak hal, namun tidak memiliki kompetensi khusus yang bisa dikembangkan untuk berkontribusi.
Yang terakhir adalah pembentukan lembaga penyelenggara pemilihan (Pilkades) sekaligus lembaga pengawasnya, yaitu KPU dan Bawaslu di level desa. Mengingat, kebijakan terkait pelaksanaan dan penundaan Pilkades selalu menjadi ambiguitas di tubuh pemerintah desa, ditambah lagi kewenangan pemerintah daerah dalam mengambil keputusan seringkali dikaitkan dengan kepentingan Kapala Daerah, potensi infiltrasi dan intervensi Pemkab ke Pemdes hanya dalam rangka kepentingan politik semata, tidak dalam rangka pengarahan dan pembangunan yang merata.
Semua yang tertuang diatas bertujuan untuk mendorong progresivitas pemerintahan desa, dengan argumen yang sederhana, semoga paradigma #DesaMembangunIndonesia diharapkan dapat terus terlaksana demi mendorong kemajuan desa, karena cita-cita yang diwujudkan dengan aksi nyata akan lebih terasa dan lebih mengena dampaknya. Indonesiaku tercinta, izinkanlah gagasan-gagasan ini terus menggema menjadi alarm, sebagai tanda bahwa negara ini masih ada dan sedang baik-baik saja.
