Partisipasi Publik: Mengukur sejauh mana masyarakat terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program atau kebijakan.
Akuntabilitas: Menilai seberapa transparan dan bertanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan program dan penggunaan anggaran.
Kriteria-kriteria ini penting untuk memastikan bahwa sektor publik dapat beroperasi secara optimal dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.
Tantangan dalam Implementasi
Meskipun Perpres No 29 Tahun 2014 memiliki tujuan yang mulia, implementasinya tidak lepas dari tantangan. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain:
Pendanaan: Terkadang, pendanaan yang tersedia tidak mencukupi untuk membiayai semua proyek yang direncanakan. Hal ini dapat menghambat pembangunan infrastruktur yang diharapkan.
Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang: Kasus korupsi dalam proyek-proyek infrastruktur sering kali muncul, yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.
Koordinasi Antar Instansi: Pembangunan infrastruktur melibatkan banyak pihak, termasuk kementerian, lembaga pemerintah, dan pemerintah daerah. Koordinasi yang buruk antar instansi dapat menghambat pelaksanaan proyek.
Masalah Lingkungan: Beberapa proyek infrastruktur dapat berdampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, analisis dampak lingkungan harus dilakukan dengan cermat sebelum pelaksanaan proyek.
Kesimpulan
