Sebagai warga negara yang bertanggung jawab, kita berhak menerima informasi yang akurat, mendengar pendapat yang berbeda, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Regulasi media berperan penting dalam menyediakan berbagai informasi relevan dan menjamin akuntabilitas dan transparansiÂ
Pengelolaan Kebebasan Pers: Regulasi pers sangat penting untuk mengatur aktivitas pers dan media terkait. Peraturan tersebut harus proporsional dan tidak berlebihan agar tidak merugikan kebebasan pers.Misalnya saja UU ITE yang awalnya dimaksudkan untuk mengatur penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik, namun penerapannya menuai kritik terkait pelaksanaan kebebasan berekspresi dan kebebasan pers.
Peraturan Pers dan Penyiaran: Di Indonesia, peraturan pers diatur dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan peraturan penyiaran diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Peraturan ini memastikan bahwa pesan yang dikirimkan akurat, adil, dan bertanggung jawab.
Dewan Pers memperkenalkan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) untuk membantu penegakan hukum pers, sedangkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memperkenalkan Kode Etik Penyiaran (P3) dan Standar Pemrograman Penyiaran (P3) untuk memantau program penyiaran. (SPS) telah dibuat.Â
Ringkasnya, meskipun regulasi media sangat penting untuk mendukung penegakan hukum media, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah mengadopsi Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Pemrograman Penyiaran (SPS) untuk memantau program penyiaranÂ
DAFTAR PUSTAKA
Croteau, David and Hoynes, William, 2000, Media Society: Industries, Image and
Audience, Sage Publication Ltd. Second Edition, Thousand Oaks, London and New Delhi.
Croteau, David and Hoynes, William, 2003, Media, Markets and The Public Sphere,
dalam The Business of Media : Corporate Media and The Public Interest, Pine Forge Press, First Edition, Thousand Oaks, California, London, New Delhi.
Croteau, David and Hoynes, William, 2006, Media, Markets and The Public Sphere,
