Artikel Kolaboratif: Indonesian PPS Policy, Is It Merely A New Tax Amnesty?

Tax Amnesty (TA) 

Menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2016, Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang. 

Tax Amnesty mulai diberlakukan pada 1 Oktober 2016 sampai 31 Maret 2017. Perbedaan antara program ini dengan PPS dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu tujuan, tata cara, dan tarif. 

Perbedaan Utama 

Pembeda pertama merupakan tujuan dilaksanakannya masing-masing program. Tax Amnesty memiliki tujuan utama untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi, mendorong reformasi perpajakan serta perluasan basis data perpajakan, dan meningkatkan penerimaan pajak. Sedangkan, PPS lebih bertujuan untuk mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela dan jujur. 

Selain itu, tata cara kedua program juga lah berbeda. Tax Amnesty masih dilaksanakan secara manual. Wajib Pajak perlu datang terlebih dahulu ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). 

Sedangkan, PPS sudah menggunakan teknologi layanan online. Wajib Pajak tidak perlu lagi datang ke KPP, melainkan dapat menggunakan layanan aplikasi Program Pengungkapan Sukarela. Perbedaan terakhir, yaitu tarif. Tarif Tax Amnesty terbagi menjadi tiga periode yang memiliki tarifnya masing-masing. Berikut merupakan penjelasan dari setiap periode: 

Periode I: 2% untuk harta yang dialihkan ke dan atau berada di NKRI serta 4% untuk luar negeri & tidak dialihkan ke dalam NKRI. 

Periode II: 3% untuk harta yang dialihkan ke dan atau berada di NKRI serta 6% untuk luar negeri & tidak dialihkan ke dalam NKRI. 

Periode III: 5% untuk harta yang dialihkan ke dan atau berada di NKRI serta 10% untuk luar negeri & tidak dialihkan ke dalam NKRI. 

Sedangkan, PPS terbagi menjadi dua kebijakannya yang memiliki tarifnya masing-masing. Berikut merupakan penjelasan dari setiap kebijakan: