Tulisan ini, aku buat pada 2017 lalu. Pada 2023 ini aku mencoba membuka folder lama di laptop yang akhirnya aku jahit kembali tulisan ini dengan keadaan sekarang.
PENDAHULUAN
Pada 1981, masa pemerintahan Presiden Soeharto menggalang program transmigrasi artinya memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk ke daerah lain di wilayah Indonesia. Tujuan mengurangi kemiskinan dan kepadatan penduduk di Pulau Jawa. Serta memberikan kesempatan bagi orang yang mau bekerja dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk memenuhi sumber daya di pulau-pulau lain, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.
Lalu pada 1983, pemerintah mulai membuka lahan hutan semak belukar, khususnya di Provinsi Riau. Dilanjutkan pada 1985 pemerintah membuka pemukiman transmigrasi. Dan dibuatah rumah pemukiman penduduk, parit, jalan, dan fasilitas-fasilitas lain seperti Kantor Desa, Balai Desa, serta Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), dan Sekolah. Hal itu dimaksudkan agar warga (Transmigran) yang mengikuti program transmigrasi dapat langsung tinggal dan menempati rumah serta memanfaatkan fasilitas yang ada.
Berbagai daerah di Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur pada Oktober 1987 mengikuti program transmigrasi yang dibuat oleh pemerintah. Di daerah Jawa Tengah seperti Kebumen, Salatiga, Banyumas, Wonogiri serta Purbalingga. Sedangkan daerah Jawa Timur yaitu Bojonegoro.
Di daerah Kebumen, Jawa Tengah, warga mendapat arahan langsung dari Ketua Departemen Transmigrasi (Kadeptrans). Lalu untuk kelanjutannya diserahkan kepada Ketua Rombongan.
Sebagai anak yang terlahir dengan sebutan pujakusuma atau Puta-putri Jawa Keturunan Sumatera, aku pun penasaran bagaimana proses transmigrasi berlangsung. Meski sering mendengar dari orangtua tentang ini, namun semasa kuliah, seingatku 2017, aku mencoba menggali seluk beluk bagaimana terbentuknya Desa Pasir Luhur.
Pertama kalinya aku mencoba bertandang ke rumah Ketua Rombongan yang kebetulan tepat di muka rumahku. Darmin, namanya. Dengan logat Jawa yang kental ia utarakan, dadi nek arep mangkat kudu ana ketua rombongan, men ulih ngubungine kepanak. (Jadi, jika ingin berangkat harus ada ketua rombongan, agar mudah dihubungi).
Warga yang ingin mengikuti program tersebut datang ke rumah beliau, tepatnya di daerah Ampel Sari, Kecamatan Petanahan, Kebumen, Jawa Tengah dan bisa juga langsung di Kebumennya. Tidak hanya itu, informasi transmigrasi juga disampaikannya melalui suatu acara dan perkumpulan lainnya. Serta memantau perkembangan transmigrasi.
"Syarat transmigrasi seperti KTP, belum menikah dan sudah menikah diperbolehkan, tapi yang lebih diutamakan yang sudah menikah." Dan "Tidak ada penetapan berapa lama pendaftaran," ungkap pria 65 tahun pada enam tahun silam.
Janji pemerintah bagi yang mengikuti program transmigrasi antara lain jaminan hidup (10 Kg/KK dan 7 Kg/anggota KK), uang saku selama perjalanan Rp 57 ribu, uang akomodasi, dan alat-alat pertanian serta pakaian kerja.
Akhirnya pada 12 Februari 1988, warga Kebumen berangkat ke Riau untuk mengikuti program transmigrasi. Ada 99 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah jiwa berkisar 500.
Warga yang hendak berangkat, berkumpul terlebih dahulu di daerah Kebumen untuk di data terlebih dahulu. Tujuannya untuk memastikan duduk di bus mana, serta barang bawaannya di mobil truk. "Ada 10 bus, mobilnya lupa wes sue banget soale (mobilnya lupa udah lama sekali soalnya)," ungkapnya lebih lanjut.
Ada anggota keluarga yang pisah bus, dikarenakan kuota bus sudah penuh. "Keluarga Milan," tuturnya.
Bukan perjalanan yang mudah untuk menempuh jarak dari Kebumen ke Riau. Kala itu jalanan belum seperti sekarang. Membutuhkan waktu hingga satu minggu untuk sampai di daeran transmigrasi. Berbeda dengan sekarang, yang bisa tiga hari atau bahkan dalam hitungan jam.
"Rombongan sampai pada 17 hingga 18 Februari 1988, tergantung medan jalannya," tambahnya.
Begitu sampai di Riau di daerah Ujungbatu tepatnya di Simpang Ngaso, arah jalan menuju transmigrasi masih seperti hutan dan jalan belum di aspal "seperti jalan sawah". Lalu, saat di Kotalama, jembatan penyebrangan belum ada. Bus dan truk yang ditumpaki transmigran ini pun harus menyeberangi Sungai Rokan Kiri menggunakan rakit yang di buat dengan kayu-kayu.
Darmin ceritakan, rakit tersebut mirip dengan sampan yang diatasnya papan-papan untuk bus dan truk. Dan dibawahnya untuk orang yang ingin berisitirahat. Namun warga juga tidak harus turun. Rakit tersebut hanya bisa mengangkut dua bus atau truk saja. Itulah yang menyebabkan sampai di kawasan tran tidak sama.
Setelah melewati sungai, rombingan harus melewati medan yang terjal. Dimana kondisi hujan dan jalan yang dasarnya dari tanah merah menyebabkan becek yang tiada terkira. Sehingga kendaraan baik bus dan truk macet. Dan harus di angkat menggunakan kendaraan berat. Itu terjadi di daerah Bukit Juragan, dengan tanjakan yang sangat tinggi kala itu dibanding dengan sekarang.
"Entah kebetulan atau bagaimana, yang jelas sudah ada kendaraan berat saat perjalanan menuju tempat tran," jelasnya.
Akhirnya pada 17 hingga 18 Februari 1988 rombongan sampai di tran, berkumpul di Balai Desa. Rombongan yang sampai pagi hingga siang langsung diberi arahan oleh Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi (KUPT) untuk mencabut undian rumah, sedangkan yang sampai pada sore hingga malam hari harus bermalam di Balai Desa. Sistem cabut undian bersifat umum dan terbuka.
Jadi, sebelum sampai di tran sudah ada petugas, pegawai KUPT dan stafnya, pihak pertanian dan Penyelenggara Keluarga Berencana (PLKB). Selain itu sudah ada warga lokal asal Muara Dilam, Sungai Murai dan Teluksono, disebut rombongan APPDT, dengan jumlah 90 KK. Daerah tran saat itu masih bernama UPT V SKPG Kota Tengah Kabupaten Kampar Riau.
Tidak hanya rombongan 99 KK dari Kebumen, ada beberapa rombongan lain yang menyusul dengan selang keberangkatan satu minggu. Kala itu rombongan 99 KK adalah rombongan pertama. Menyusul rombongan kedua 24 KK dari Kebumen, rombongan ketiga 56 KK dari Kebumen, rombongan keempat 13 KK dari Salatiga Jawa Tengah, rombongan kelima 24 KK dari Bojonegoro Jawa Timur, rombongan keenam 17 KK dari Wonogiri Jawa Tengah, rombongan kedelapan 15 KK dari Banyumas Jawa Tengah dan rombongan kesembilan dari Purbalingga Jawa Tengah.
Saat itu pada 1989 Kepala Desa Pemukiman Transmigrasi (KUPT) yang dipimpin oleh Ir. Sudirman dan para staffnya mengundang tokoh masyarakat agama membentuk musyawarah desa persiapan dan mengadakan pemilihan Pejabat Sementara Kepala Desa (PJS Kades). Terpilihlah Rolikin dari warga transmigrasi umum. PJS Kades berlaku untuk satu tahun.
Setelah terpilihnya menjadi PJS Kades, Rolikin mengundang tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk mengadakan musyawarah pemberian nama desa. Ada beberapa nama saat itu yang diusulkan, seperti Kelapa Sawit dan Pasir Luhur. Selanjutnya dalam musyawarah tersebut disepakati nama desa yaitu Pasir Luhur.
"PJS Kades Rolikin saat itu memilih nama Pasir Luhur," tutur Darmin lebih lanjut.
Nama Pasir Luhur berdasarkan cerita dari Hasim Siswanto yang saat itu turut serta dalam musyawarah dan juga mantan Kades Pertama setelah menjadi desa definiti yaitu bahwa desa yang banyak rawa dan jika tanah disini digali banyak pasirnya sampai sekarang. Air keruh hanya sebentar lalu langsung jernih. Dari situlah diberi nama Pasir Luhur. Selain itu, mengingat dari perjuangan sejarah Kamandaka, dimana setiap berhenti di suatu tempat, tempat itu diberi nama Pasir Luhur.
Menjelang desa di serahkan ke Pemerintah Daerah (Pemda) maka KUPT menyusun program untuk membentuk kepala definitif. Kemudian setelah satu tahun ada PJS Kades, pada 1980 aparat Desa Pasir Luhur mengadakan pesta demokrasi pertama dengan diadakan pemilihan kepala desa secara umum dan terbuka. Saat itu calon kandidat kepala desa adalah Rolikin, Munjaeni dan Hasim Siswanto. Terpilihlah Hasim Siswanto sebagai kepala desa pertama. Lalu Samiran diangkat sebagai Sekretaris Desa.
Hasim Siswanto adalah warga tran umum asal Purbalingga Jawa Tengah. Kepemimpinan Hasyim Siswanto masih seperti sistem lama, dengan masa jabatan delapan tahun dan ditambah satu tahun untuk digunakan sebagai Petugas Bebas (PB). Program kepemerintah Hasyim Siswanto adalah program jangka pendek, program jangka menengah dan program jangka panjang. Tak hanya itu, meski telah terpilih menjadi Kades, Hasyim masih di bombing oleh pihak KUPT.
Lalu, ia bersama dengan pihak KUPT mulai menyusun perangkat desa mulai dari Kepala Urusan (Kaur): umum, pemerintah, pembangunan dan keaungan. Kepala Dusun (Kadus): I, II dan III serta Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warna (RW).
Disusul dengan menyusun administrasi desa tentang kependudukan dan pertanahan serta menyusun program desa jangka pendek, menengah dan panjang. Program jangka pendek yaitu memersatukan ide dan pandangan hidup masyarakat yang terdiri dari berbagai suku dan adat. "Meski sebagian besar suku Jawa, namun adat istiadatnya berbeda, karena ada asal Kebumen, Banyumas, Purbalingga, Salatiga, Wonogiri dan Bojonegoro," ujar Pria berkacamata tersebut.
Program jangka menengah ditujukan pada menertibkan pemilikan tanah melalui sertifikat tanah bersama KUPT. Sedangkan program jangka panjang mengenai bagaimana desa Pasir Luhur kedepannya.
Setelah kepemimpinan Hasyim Siswanto berakhir pada 1998 pergantian kepala desa juga diadakan. Kala itu calon kandidat adalah Sumamo, Sukarjo, Hadi dan Hasyim Siswanto mencalonkan kembali. Namun keberuntungan tak memihak pada Hasyim Siswanto. Saat itu terpilihlah Sukarjo, menempati urutan terbanyak. Masa jabatan belum habis, namun Sukarjo meninggalkan pemerintahan, tidak mengundurkan diri dan juga tidak diberhentikan. Sehingga terjadi masa transisi jabatan.
Tahun pertama Sekdes diangkat Darmin kemudian pada tahun kedua digantikan oleh Agus Muryanto. Pada tahun 2000 hingga 2004 masa pemerintahan dijalankan oleh Agus Muryanto. Setelah itu pada 2004 hingga 2006 ditunjuk PJS Kades yaitu Sumadi.
Lalu pada 2007 pergantian kepala desa Pasir Luhur pun terjadi. Saat itu terdapat empat calon kandidat kepala desa yaitu Nikmal Siregar, Wawan Iswanto, Ahmad Syafrizal dan Almawansyah. Keberpihakan dan keberuntungan pada Wawan Iswanto. Sehingga terpilihlah Wawan Iswanto sebagai Kades Pasir Luhur. Masa kepemimpinan lima tahun ditambah dengan petugas bebes satu tahun.
Tahun 2013 lalu, kembali diadakan pemilihan kepala desa Pasir Luhur. Calon kandidat Kades yaitu Edi Susanto, Pujianto, Soleman dan Wawan Iswanto. Saat itu terpilih dengan suara terbanyak diraih oleh Soleman sebagai Kades Pasir Luhur. Lima tahun berlalu dan pada pemilihan berikutnya, Soleman kembali menjabat kades Pasir Luhur. Hingga kini pembangunan desa pun terus digalakkan olehnya.
Infrastruktur jalan dan program rumah layak huni serta Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang digulirkan pemerintah pusat untuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Selain itu, sudah ada aspal sepanjang 1 KM di desa ku. Bangga dong. Apalagi hampir setiap jalur yang ada di ladang telah diseminisasi. Bahkan, telah memiliki gor untuk aktivitas olahraga.
ISI
Pergantian kepala desa Pasir Luhur Rolikin, Hasim Siswanto, Sukarjo, Sumadi, Wawan Iswanto dan Soleman. Menilik dari hal tersebut, dengan demikian perlulah diamati mengenai transpransi dana dan pembangunan desa.
Saat kepemimpinan Kades Soleman, sempat mengalami pergantian Sekretaris Desa (Sekdes). Sekdes pertama adalah Agus Muryanto yang kala itu PNS. Lalu di Plt kepada Widayat selama tiga bulan. Hingga akhirnya Santo, S.Pdi menjadi Sekdes hingga sekarang.
Jika dikawal sejak kepemimpinan Soleman, Pasir Luhur mulai berkembang baik dari segi infrastruktur dan sarana prasarana. Kepemimpinanny benar-benar janji terhadap listrik. Sehingga pada awal 2015 PLN hidup.
Pasir Luhur pernah mengalami pergantian listrik yang teramat sering, mulai dari listrik disel yang hanya hidup sore hingga malam, sore sampai pagi, PLTD yang tidak jelas, perpecahan PLTD dan lainnya. Hingga akhirnya PLN.
Pembangunan gedung sekolah pun mulai berangsur bekembang, khusunya gedung sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK) dan PDTA atau MDA sudah mempunyai gedung sendiri. Sebelumnya PAUD di rumah pemerintah, TK di gedung SD yang lama dan PDTA di masjid. Kini ke semua gedung tersebut saling berdekatan dengan masjid.
Begitu juga gedung posyandu sudah berdiri sendiri berdekatan dengan kantor kepala desa. Sebelumnya gedung posyandu memakai gedung Balai Desa. Kini gedung Balai Desa digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan kepentingan masyarakat.
Pasar pun mulai berkembang. Yang dulunya hanya dua bangunan, kini sudah lima bangunan. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) juga berjalan serta Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) semakin berkembang.
Lalu, mengenai jalan juga sudah lebih bagus dari sebelumnya. Meski jalan-jalan belum pada beraspal namun sudah bersirtu atau diberi batu. Begitu juga parit-parit serta gorong-gorong pada setiap menuju lokasi ladang sudah diperhatikan.
Jika kebutuhan desa mulai terpenuhi maka transparansi dana desa pun harus demikian. Darimana sumber datangnya dan dikemanakan. Sumber pendapatan desa datang dari APBDesa, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta Identifikasi sumber Pendapatan Asli Desa (PAD). Pertanyaannya apakah benar dana dari pusat sampai ke desa sebegitu adanya? Sementara melewati pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten?
Lalu, mengapa ketika tahun politik demokrasi yang mendapat serangan dahsyat khusunya desa. Misalnya, calon kepala daerah datang ke desa berjanji untuk ini itu, menang dirugikan tidak menang desa dirugikan. Memang tidak salah memilih siapa dan siapa, namun unsur-unsur seperti itu harus dihindari.
Sama seperti ketika pembangunan jembatan Kota Lama atau jembatan penghubung desa ke kecamatan dan sebaliknya. Pembangunannya teramat sangat lama. Entah apa gerangan? Padahal jembatan sebelumnya sudah beberapa kali memakan korban. Mungkinkah ketika tidak ada korban, dana tersebut akan tetap disimpan?
Menelusuri lebih lanjut pembangunan aspal dan jembatan. Apa yang menyebabkan realisasi jalan aspal sepenuhnya tidak menyeluruh sampai desa? Padahal hanya tinggal beberapa KM lagi dan bukan pula jalan PT. Tidak mungkin sebuah proyek dikerjakan hanya setengah-setengah. Terlebih jalan tersebut akan menjadi jalan lintas Kecamatan Kunto Darussalam dan Bonai Darussalam yang bisa menghubungkan ke Duri, Bengkalis.
Tak berhenti disitu, beberapa jembatan yang dibangun pun mulai hancur. Seperti amblas. Apakah masalah kontur tanah atau masalah dana, entahlah?
Di akhir masa kepemimpinan Gubernur Riau Syamsuar dan Wakil Gubernur Riau Edy Natar, pembangunan infrastruktur terus digalakkan. Jembatan dan jalan mulai diseirusi untuk diperbaiki. Tentunya, sebagai penduduk di Bumi Lancang Kuning berharap akan adanya pemerataan pembangunan yang nantinya akan berdampak pada pendidikan dan UMKM.
PENUTUP
Jika kebutuhan desa mulai terpenuhi maka transparansi dana desa pun harus demikian guna semakin transparansi mengenai pembangunan desa terfasilitasi dan lebih maju. Darimana sumber datangnya dan dikemanakan. Sumber pendapatan desa datang dari APBDesa, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat serta Identifikasi sumber Pendapatan Asli Desa (PAD). Pertanyaannya apakah benar dana dari pusat sampai ke desa sebegitu adanya? Sementara melewati pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten?
Semoga dengan adanya kerjasama antara Kementrian Desa dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan pembangunan dan dana desa semakin terwujudnya nilai nyata dari setiap program kerja kepemimpinan. Serta dengan diadakannya lomba tulis essai diharapkan dapat menjadi sumber nyata adanya kilas balik dengan masyarakat sebagai bentuk saran.