Pasar pun mulai berkembang. Yang dulunya hanya dua bangunan, kini sudah lima bangunan. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) juga berjalan serta Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) semakin berkembang.
Lalu, mengenai jalan juga sudah lebih bagus dari sebelumnya. Meski jalan-jalan belum pada beraspal namun sudah bersirtu atau diberi batu. Begitu juga parit-parit serta gorong-gorong pada setiap menuju lokasi ladang sudah diperhatikan.
Jika kebutuhan desa mulai terpenuhi maka transparansi dana desa pun harus demikian. Darimana sumber datangnya dan dikemanakan. Sumber pendapatan desa datang dari APBDesa, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta Identifikasi sumber Pendapatan Asli Desa (PAD). Pertanyaannya apakah benar dana dari pusat sampai ke desa sebegitu adanya? Sementara melewati pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten?
Lalu, mengapa ketika tahun politik demokrasi yang mendapat serangan dahsyat khusunya desa. Misalnya, calon kepala daerah datang ke desa berjanji untuk ini itu, menang dirugikan tidak menang desa dirugikan. Memang tidak salah memilih siapa dan siapa, namun unsur-unsur seperti itu harus dihindari.
Sama seperti ketika pembangunan jembatan Kota Lama atau jembatan penghubung desa ke kecamatan dan sebaliknya. Pembangunannya teramat sangat lama. Entah apa gerangan? Padahal jembatan sebelumnya sudah beberapa kali memakan korban. Mungkinkah ketika tidak ada korban, dana tersebut akan tetap disimpan?
Menelusuri lebih lanjut pembangunan aspal dan jembatan. Apa yang menyebabkan realisasi jalan aspal sepenuhnya tidak menyeluruh sampai desa? Padahal hanya tinggal beberapa KM lagi dan bukan pula jalan PT. Tidak mungkin sebuah proyek dikerjakan hanya setengah-setengah. Terlebih jalan tersebut akan menjadi jalan lintas Kecamatan Kunto Darussalam dan Bonai Darussalam yang bisa menghubungkan ke Duri, Bengkalis.
Tak berhenti disitu, beberapa jembatan yang dibangun pun mulai hancur. Seperti amblas. Apakah masalah kontur tanah atau masalah dana, entahlah?
Di akhir masa kepemimpinan Gubernur Riau Syamsuar dan Wakil Gubernur Riau Edy Natar, pembangunan infrastruktur terus digalakkan. Jembatan dan jalan mulai diseirusi untuk diperbaiki. Tentunya, sebagai penduduk di Bumi Lancang Kuning berharap akan adanya pemerataan pembangunan yang nantinya akan berdampak pada pendidikan dan UMKM.
PENUTUP
Jika kebutuhan desa mulai terpenuhi maka transparansi dana desa pun harus demikian guna semakin transparansi mengenai pembangunan desa terfasilitasi dan lebih maju. Darimana sumber datangnya dan dikemanakan. Sumber pendapatan desa datang dari APBDesa, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat serta Identifikasi sumber Pendapatan Asli Desa (PAD). Pertanyaannya apakah benar dana dari pusat sampai ke desa sebegitu adanya? Sementara melewati pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten?
Semoga dengan adanya kerjasama antara Kementrian Desa dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan pembangunan dan dana desa semakin terwujudnya nilai nyata dari setiap program kerja kepemimpinan. Serta dengan diadakannya lomba tulis essai diharapkan dapat menjadi sumber nyata adanya kilas balik dengan masyarakat sebagai bentuk saran.
