Dari pengertian tentang pintar=cerdas dan jujur beserta turunan maknanya, bila dikaitkan dengan ungkapan "Indonesia banyak orang pintar, tetapi kekurangan orang jujur". Sesuai kondisi nyatanya apakah kontekstual? Benar?
Jawabnya, jangankan dikaitan dengan situasi saat ini, sejak Indonesia merdeka hingga kini, menjelang usia 78 tahun, ungkapan tersebut jelas tidak benar.Â
Untuk membuktikannya, mari kita telusuri fakta-faktanya.
Pertama dari sisi pintar=cerdas
Dari data yang ada, masyarakat bangsa kita banyak yang masih ber-IQ rendah. Hasil PISA rendah. Yaitu: literasi, matematika, dan sains?
Literasi atau kemelekan adalah istilah umum yang merujuk kepada seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.
Masyarakat juga salah kaprah memahami literasi. Selama ini, banyak yang mengartikan literasi secara sempit, hanya terbatas pada minat baca yang rendah. Tidak sesuai definisi literasi yang benar.Â
Sebab itu, menyangkut politik pun, masyarakat salah kaprah. Tidak memahami salah satu makna politik adalah cara/strategi/taktik. Tetapi, setiap mendengar, membaca, menonton, hal yang terkait politik yang terkait partai, parlemen, dan pemerintahan, langsung alergi, antipati, apatis.Â
Dari sisi angkatan kerja. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, jumlah angkatan kerja di Indonesia mencapai 138,2 juta jiwa pada 2020. Mayoritas atau 32% angkatan kerja di Tanah Air merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA). Selain lulusan SMA, para lulusan sekolah dasar (SD) menjadi pekerja terbanyak kedua di Indonesia.
Namun, BPS mencatat jumlah pengangguran di Indonesia per Agustus 2022 sebanyak 8,42 juta orang. Dari jumlah itu, paling banyak berasal dari lulusan sekolah menengah baik atas maupun kejuruan SMK.Â
Yang lulus perguruan tinggi. Jumlah penduduk Indonesia, menduduki posisi keempat terbesar di dunia. Namun, dari jumlah yang besar ini hanya 8,5 persen berhasil lulus pendidikan tinggi, sesuai hasil sensus penduduk 2020, dilansir dari Webinar Implikasi Hasil Sensus Penduduk 2020 Terhadap Kebijakan Pembangunan Kependudukan, secara daring oleh Kemenko PMK, Kamis (4/2/2021).
