Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan prestasi belajar peserta didik melalui Trias UKS/M (Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah) melalui pelayanan kesehatan pada anak sekolah yaitu pemberian imunisasi dalam BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah), yang biasanya diadakan pada bulan Agustus dan November, bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan anak sekolah dan melindungi anak dari penyakit menular yang dapat ditekan dengan imunisasi.
Kebijakan pemerintah Indonesia untuk memulai pemberian imunisasi HPV dalam kegiatan BIAS pada anak perempuan usia kelas 5 SD/MI untuk pemberian dosis pertama dan pemberian dosis kedua pada kelas 6 SD/MI bertujuan untuk memperkecil risiko terinfeksi HPV pada anak perempuan Indonesia, yang mana virus HPV dapat menyebabkan penyakit kanker leher rahim pada perempuan di usia reproduksi.
Target kebijakan ini diantaranya yaitu target 90-70-90 (90% pertama: Anak perempuan sepenuhnya mendapat vaksinasi dengan vaksin HPV pada usia 15 thn).
Imunisasi HPV pada anak perempuan dilakukan bersamaan pada pelaksanaan BIAS pada bulan Agustus. Dosis pertama pada anak ketika di kelas 5 dan dosis kedua pada kelas 6.
Penyelenggaraan imunisasi pada anak sekolah tingkat dasar/sederajat perlu dilaksanakan secara terpadu oleh lintas program dan lintas sektor.
Mengingat kebijakan ini merupakan kebijakan yang baru, dan terbit pada waktu status pandemi Covid-19 masih belum dicabut, maka perlu ada upaya yang dilakukan secara efektif supaya kebijakan ini dapat berjalan dengan baik, serta perlu menangkal isu hoax yang berkaitan dengan pelaksanaan imunisasi HPV pada siswi SD/MI, misalnya seperti efek samping yang ditimbulkan dari vaksinasi HPV yang rentan menimbulkan kekuatiran pada orangtua/wali.
Masyarakat luas mungkin belum pernah mendengar imunisasi HPV, karena jika melakukan imunisasi ini secara mandiri memerlukan anggaran/biaya yang cukup besar dan perlu skrining kesehatan sebelumnya.
Beruntung sekali, saat ini pemerintah sudah menyediakan vaksin HPV secara gratis untuk menunjang terlaksananya kebijakan yang sangat baik ini. Informasi imunisasi HPV di media massa maupun media lainnya mungkin masih terbatas terdapat pada lingkungan instansi kesehatan saja, misalnya dari poster/selebaran yang ada di Puskesmas/rumah sakit.Â
Perlunya sosialisasi pada orangtua/wali dan calon penerima vaksin HPV, berhubung mereka sebagai target pemberian vaksin HPV, orang tua perlu mengetahui alasan, tujuan , manfaat dan efek samping atas pemberian vaksin HPV ini bagi putrinya melalui sekolah, serta termasuk penanganan efek sampingnya.
Siswi kelas 5 SD/MI sebagai penerima vaksin HPV secara langsung, memiliki hak paling tidak untuk mengetahui manfaat kenapa mereka harus mendapatkan vaksin HPV sesuai program pemerintah.
Upaya sosialisasi sangat menjadi hal yang penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini. Penyampaian informasi kegiatan secara cukup tentang tujuan, manfaat, gambaran singkat teknis imunisasi kepada orangtua/wali siswi merupakan suatu kewajiban penanggung jawab program, terlebih lagi informasi pada penerima manfaat langsungnya yang adalah anak yang masih menjadi tanggung jawab para orang tua/wali.
