Pengaruh Sosiologi dan Politik Terhadap Kualitas Pendidikan di Indonesia

Shazia Khaleda Putri (216151021)

Universitas Negeri Islam Raden Mas Said Surakarta

shaziakhaleda@gmail.com

Abstrak: Dalam kehidupan manusia, pendidikan yang layak dan merata adalah hak setiap individu. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh politik dan sosiologi terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Metode penelitian artikel ini menggunakan metode kualitatif study case, yang mana dengan mengkaji dari literatur primer maupun sekunder. Faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia yaitu faktor politik yang terdiri dari perumusan kebijakan, anggaran, dan tata Kelola. Faktor sosial yang mempengaruhi yaitu kemiskinan, akses pendidikan, dan kesenjangan masyarakat. Dan keduanya saling berhubungan satu sama lain. Selain itu artikel ini menganalisis tantangan yang dihadapi dan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Artikel ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan mengenai kompleksitas hubungan antara politik, sosiologi, dan kualitas pendidikan di Indonesia.

Kata Kunci: Pendidikan; Masalah Pendidikan; Mutu Pendidikan.

Abstract: In human life, proper and equitable education is the right of every individual. This article aims to analyze the influence of politics and sociology on the quality of education in Indonesia. The research method of this article uses a qualitative case study method, which is by examining primary and secondary literature. Factors affecting the quality of education in Indonesia are political factors consisting of policy formulation, budget, and governance. Social factors that influence poverty, access to education, and community inequality. And both are related to each other. In addition, this article analyzes the challenges faced and efforts to improve the quality of education in Indonesia. This article is expected to be able to provide knowledge about the complexity of the relationship between politics, sociology, and the quality of education in Indonesia.

Keywords: Education; Education Problems; Education Quality.

Pendahuluan

Pendidikan di Indonesia selalu menjadi perhatian utama baik pemerintah maupun masyarakat. Pendidikan adalah proses pembelajaran yang menjadi media manusia untuk meningkatkan kemampuan diri (Fitri, 2021). Pendidikan yang berkualitas menjadi cikal bakal kemajuan suatu bangsa. Bangsa Indonesia memberikan kesempatan agar seluruh warga negara Indonesia memperoleh jaminan pendidikan, sebagaimana tertuang dalam UUD NRI 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar danpemerintah wajib membiayainya. Akan tetapi realisasi dari pernyataan tersebut masih sulit. Pasalnya banyak isu isu pendidikan di Indonesia yang belum mampu teratasi.

Menurut survey yang dilakukan oleh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) pada Program for International Student Assessment (PISA) 2018, Indonesia menduduki peringkat ke-73 dari 79 negara dalam hal kemampuan membaca siswa, peringkat ke-71 dalam kemampuan matematika, dan peringkat ke-74 dalam kemampuan sains (OECD, 2019). Di zaman yang sudah modern dan teknologi semakin canggih pun masih saja terdapat masyarakat Indonesia yang belum mampu mengenyam pendidikan. Kondisi pendidikan Indonesia yang rendah dibanding negara lain bahkan negara tetangga kita menjadi salah satu penghambat kemajuan bangsa.

Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar ke empat di dunia dan juga kaya akan sumber daya alam. Akan tetapi akses untuk Pendidikan belum merata. Banyak faktor yang berkontribusi terhadap kualitas Pendidikan di Indonesia, termasuk faktor politik dan sosiologi. Faktor politik seperti kebijakan pendidikan, anggaran pendidikan, dan tata kelola pendidikan sangat mempengaruhi sistem pendidikan di Indonesia berjalan dan berkembang. Selain itu, faktor sosiologis seperti budaya masyarakat, etika sosial, dan lingkungan sosial juga memberi peran penting dalam membentuk kualitas pendidikan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman pada faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas Pendidikan di Indonesia dan mampu memberikan solusi.

Kajian Teori

Pengertian Sosiologi 

Istilah Sosiologi menurut Auguste Comte berasal dari bahasa Yunani (latin). Sosiologi berasal dari kata socius yang artinya teman atau sesama dan logos berarti cerita. Jadi menurut arti katanya sosiologi berarti cerita tentang teman atau kawan (masyarakat). Sebagai ilmu, sosiologi merupakan sebuah pengetahuan kemasyarakatan yang tersusun dari hasil pemikiran ilmiah dan dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain. Berikut ini beberapa definisi tentang sosiologi:

1. Roucek dan Warren. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok.
2. Pitirim A. Sorokin, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari:
3. - Hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial (misalnya gejala ekonomi, gejala agama, gejala keluarga, dan gejala moral).
4. - Hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala nonsosial (gejala geografis, biologis).
5. William F. Ogburn dan Mayer F. Nimkoff. Sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya, yaitu organisasi sosial.
6. J. A. A. Von Dorn dan C. J. Lammers. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang struktur-struktur dan proses-proses kemasyarakatan yang bersifat stabil.
7. Max Weber. Sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial.
8. Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi. Sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan sosial.

Dari beberapa uraian para ahli tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tata hubungan dalam masyarakat, serta berusaha mencari pengertian-pengertian umum, rasional empiris, bersifat umum dan dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain yang ingin mengetahuinya.

Hubungan Sosiologi dengan Ilmu Politik

Ilmu politik mempelajari satu sisi kehidupan masyarakat yang menyangkut soal kekuasaan meliputi upaya memperoleh kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, dan bagaimana menghambat penggunaan kekuasaan. Istilah politik dalam hal ini berbeda dengan istilah politik yang digunakan sehari-hari, yaitu politik diartikan sebagai pembinaan kekuasaan negara yang bukan merupakan ilmu pengetahuan tetapi sebagai seni (art). Sosiologi memusatkan perhatiannya pada sisi masyarakat yang bersifat umum dan berusaha mendapatkan pola-pola umum darinya.

Politik Sebagai Acuan Penyelenggaraan Pendidikan

Pelaksanaan pendidikan di Indonesia secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 29 termasuk Amandemennya. Pendidikan menjadi tanggung jawab dan kewajiban negara dan didukung oleh seluruh rakyatnya. Namun hingga saat ini implementasi amanat tersebut belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dalam bidang pendidikan, bahkan dirasakan masih sangat jauh dari yang dicita-citakan. Meskipun dari sisi pendanaan tahun 2009 pemerintah telah menargetkan anggaran 20 % dari APBN.

Setelah pelaksanaan otonomi pendidikan sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah maka pengelolaan pendidikan tidak lagi sentralisasi dari pusat. Saat ini peran pemerintah daerah untuk memajukan pendidikannya menjadi sangat terbuka meskipun masing-masing daerah memiliki kesulitan baik masalah sumber daya manusia maupun minimnya dana pendidikan.

Tantangan perkembangan dunia saat ini menuntut kemampuan sumber daya manusia yang tangguh dan memiliki kreativitas yang tinggi, tetapi bagaimana negara mampu menyiapkan SDM yang berkualitas tersebut masih mencari-cari pola hingga saat ini. H.A.R. Tilaar (2003: 143) mengemukakan dua fungsi besar negara, yaitu: mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat banyak dan mempersatukan rakyat banyak tersebut dalam suatu wadah yang disebut negara.

Kaitan antara pendidikan dan politik sangat erat bahkan selalu berhubungan sehingga dengan keadaan tersebut dapat kita ketahui bahwa politik negara sangat berperan menentukan arah perkembangan pendidikan di suatu negara. Tidak berlebihan kiranya bila banyak ahli yang berpendapat bahwa pendidikan sebagai salahsatu upaya atau sarana untuk melestarikan kekuasaan negara. Michael W. Apple dalam Tilaar (2003: 145) menjelaskan bahwa politik kebudayaan suatu negara disalurkan melalui lembaga-lembaga pendidikannya sehingga dalam pendidikan tersalur kemauan-kemauan politik atau sistem kekuasaan dalam suatu masyarakat.

Upaya menanamkan suatu prinsip, doktrin dan kesepakatan-kesepakatan negara melalui pendidikan dilakukan dengan cara yang tidak dapat ditelusur secara sekilas karena biasanya berada secara implisit dalam suatu materi pendidikan atau kurikulum sehingga secara tidak sadar sebenarnya masyarakat yang mengikuti dan memperoleh pendidikan telah mendukung pula tujuan khusus negara tersebut.

Upaya untuk melestarikan kekuasaan negara secara umum dibedakan Tilaar (2003:145-146) dalam beberapa sistem atau pendekatan, yaitu:

1. Moralisme Religius, dalam pendekatan ini Negara memberikan arah kepada pendidikannya agar memelihara nilai-nilai moral religius yang dianut oleh negara. Dalam sejarah pendidikan hal ini dikenal pada zaman scholastic.
2. Masa Aufklarung, munculnya intelektualoisme mendorong Negara mengarahkan pendidikannya kepada pengembangan kemampuan berpikir yang merupakan dasar dari kemajuan. Intelektualisme merupakan tujuan utama dalam pendidikan yang diarahkan oleh negara.
3. Perkembangan Nasionalisme, dengan lahirnya Negara-negara bangsa pada abad 19, terutama sesudah revolusi Prancis, maka pendidikan nasional merupakan tugas utama dari negara. Pendidikan warga negara dilaksanakan di sekolah-sekolah dan mencapai puncaknya dalam pendidikan totaliter seperti yang diselenggarakan oleh Nazisme, totaliterisme, Fasisme, dan Komunisme. Lahirnya Demokrasi, hal ini dikenal terutama dalam falsafah pendidikan yang dikembangkan di Amerika Serikat oleh filsuf John Dewey, yang mengatakan bahwa apabila kiuta berbicara mengenai demokratis maka kita memasuki wilayah pendidikan. Pendidikan merupakan sarana bagi tumbuh dan berkembangnya sikap demokrasi. Oleh sebab itu pendidikan tidak dapat dilepaskan dari penyelenggaraan Negara yang demokratis.

Pendekatan-pendekatan diatas semakin menyadarkan kita bahwa peran negara untuk rakyatnya terutama lewat pendidikan sedemikian besarnya. Tanggung jawab pembangunan pendidikan menjadi sangat berat dan itu merupakan tantangan tersendiri. Ditengah rendahnya kemampuan ekonomi Negara kita saat ini pembangunan pendidikan harusnya menjadi prioritas untuk dikembangkan, sudah banyak bukti dinegara lain yang sudah maju dimana pengembangan sumberdaya manusia yang diprioritaskan tersebut dapat mendukung keberhasilan pembangunan secara keseluruhan. Sistem politik yang berlaku dalam suatu negara senantiasa terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara termasuk kebijakan dalam bidang pendidikan

Metode penelitian

Metode penelitian dari artikel ini yaitu metode studi kasus kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Data dan sumber dalam artikel ini menggunakan sumber informasi dari buku, jurnal-jurnal ekonomi, dan beberapa sumber terpercaya. Setelah itu data kualitatif ini diolah untuk disimpulkan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik studi pustaka. Studi pustaka dilakukan untuk mendapatkan bahan-bahan dan informasi yang berhubungan dengan penelitian seperti buku-buku, artikel, dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian.

Analisi data pada artikel ini dengan cara membandingkan antara beberapa penelitian kemudian mengkaji dengan bahasa yang mudah dipahami.

Hasil dan pembahasan

Faktor Politik 

Menurut Kurniawan, terdapat empat faktor yang menjadi pokok permasalahan Pendidikan di Indonesia (Kurniawan, 2016). Yang pertama yaitu pemerataan pendidikan di Indonesia. Pemerataan pendidikan mengacu pada upaya untuk memberikan akses pendidikan yang sama dan setara pada semua individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, agama, suku, atau keadaan geografisnya. Menurut Parinduri dalam (Kabar Pendidikan, 2021) Pemerataan pendidikan di Indonesia meliputi dua hal yaitu peluang kesempatan pendidikan yang sama dan adanya keadilan dalam mengakses pendidikan bagi masyarakat. Jika kita perhatikan banyak program pemerintah yang dibuat untuk mengatasi hal ini. Diantaranya yaitu memperbaiki sarana prasarana dan infrastruktur pendidikan, adanya program bantuan pendidikan berupa KIP, KIP Kuliah, dan beasiswa untuk daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), pelatihan dan pengembangan guru, dan penempatan guru yang merata.

Akan tetapi pelaksanaan dari program-program diatas masih belum maksimal dan banyak sekali pelanggaran yang didapati. Mungkin di daerah perkotaan untuk mengakses pendidikan dari PAUD, SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi sangat mudah sedangkan di daerah desa bahkan pelosok Indonesia harus menempuh pejalanan yang jauh dan lama. Dan sering dijumpai juga bahwa pembangunan infrastruktur ini jugaterlalu Jawa-sentris. Sedangkan dipulau lain masih banyak daerah yang sulit dijangkauinfrastruktur dan sarana untuk pendidikan. Harusnya sembari membangun infrastruktur di Jawa, pemerintah memaksimalkan membangun sekolah di daerah pedalaman luar Jawa.Dikatakan bahwa pendidikan itu tidak mahal nyatanya masih banyak angka putus sekolah akibat tidak mampu membayar biaya atau iuran sekolah. Terutama ketika dunia dilanda covid-19 sejak 2019 yang mana membuat perekonomian hamper seluruh dunia lumpuh. Menurut data dari BPS angka putus sekolah dari tahun 2020 hingga 2022 mengalami kenaikan mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA imbas dari covid-19.

Pelaksanaan program KIP dan KIP Kuliah masih banyak ditemui pelanggaran. Pelanggaran tersebut yaitu sasaran penerima yang tidak tepat. Banyak sekali kecurangan kecurangan yang ditemukan. Seperti penerima yang ternyata penerima berasal dari keluarga sangat mampu akan tetapi karena tergiur dengan besaran dana yang didapat dan diloloskan oleh petugas yang mensurvey. Kemudian sulitnya bagi anak keluarga menengah pas-pasan atau dari anak ASN dengan gaji kecil yang hanya cukup untuk kebutuhan sehari hari untuk diloloskan KIP-nya karena dianggap semua ASN sejahtera. Selain itu kuota penerimaan KIP Kuliah yang semakin berkurang dari tahun ke tahun.

Selanjutnya yaitu penempatan guru yang tidak merata. Banyak guru yang menolak ataupun tidak mau ditempatkan diluar Jawa ataupun di daerah terpencil. Karena selain akses transportasi yang sulit juga infrastruktur daerahnya belum memadai. Banyak guru lulusan sarjana yang menolak untuk ditempatkan di daerah terpencil sehingga daerah terpencil tersebut yang membutuhkan tenaga pendidik harus mengangkat guru lulusan SMA. Dapat dipahami karena selama ini guru dianggap pekerjaan luhur sehingga masyarakat Indonesia kurang memprhatikan kesejahteraan mereka. Padahal yang paling banyak berperan pada pendidikan di Indonesia adalah guru.

Yang kedua faktor permasalahan pendidikan di Indonesia yaitu mutu pendidikan. Mutu pendidikan yang baik yaitu mencakup banyak faktor mulai dari peserta didik, guru, kurikulum, dan lingkungan belajar. Adanya sistem sertifikasi dapat digunakan sebagai upaya peningkatan kualitas tenaga pendidik (Goldhaber and Anthony, 2007). Untuk peningkatan kualitas peserta didik dapat melalui seleksi penerimaan yang ketat, pengembangan keterampilan guru pendidik, dan perbaikan kurikulum untuk disempurnakan. Karena selama ini kurikulum pendidikan di Indonesia terus menerus mengalami pergantian yang mana membuat bingung guru untuk mengajar dan siswa yang dituntut untuk mempelajari semuanya.

Ketiga yaitu permasalahan efisiensi dalam sistem pendidikan Indonesia. Sebagai contohnya yaitu adanya angka putus sekolah dimana seharusnya peserta didik mengenyam bangku sekolah akan tetapi mereka memutuskan bekerja karena kondisi ekonomi keluarga. Adanya ketimpangan pendidikan dan jumlah lapangan pekerjaan, penyerapan anggaran pendidikan yang belum sesuai target, dan sistem birokrasi administrasi pendidikan yang terlalu rumit. Solusi yang dapat ditawarkan yang pertama pemerintah perlu menambah anggaran pendidikan untuk pengembangan sumber daya yang memadai seperti fasilitas fisik, teknologi pendidikan, dan kualitas tenaga pendidik. Kedua yaitu adanya pemberian pelatihan dan sertifikasi untuk tenaga pendidik, serta pemerataan akses pendidikan.

Faktor permasalahan pendidikan yang terakhir yaitu relevansi. Dalam hal ini berkaitan dengan sejauh mana pendidikan mampu mempersiapkan siswa untuk kebutuhan dunia nyata dan pasar kerja. Permasalahan mengenai kurikulum sebagai acuan pendidikan di Indonesia nampaknya sangat kompleks pengaruhnya. Pada permasalahan relevansi yaitu berupa kesenjangan antara kurikulum sekolah dengan kebutuhan industri. Ketidakselarasan kurikulum dengan perkembangan teknologi dan permintaan pasar kerja menghasilkan lulusan yang kurang siap untuk menghadapi tuntutan kerja. Contohnya di Indonesia, kurikulum 2013 sudah mengalami perubahan sebanyak 10 kali. Hal ini dapat dipahami karena setiap pembuat kebijakan memiliki ragam pandangan yang berbeda. Selain itu perubahan kurikulum harus dilakukan secara berkelanjutan demi menghadapi tantangan zaman yang mudah berubah ini.

Akan tetapi perubahan yang terjadi terus menerus akan membingungkan tenaga pendidik dan peserta didik. Selain itu perubahan kurikulum memerlukan adaptasi dan pembaruan yang cepat sehingga menghambat implementasi materi dan sumber daya yang efektif. Kurikulum 2013 saat ini sudah menerapkan keterampilan yang sesuai dengan abad ini. Seperti pemecahan masalah, komunikasi, kreativitas, dan kolaborasi.Hanya saja masih berorientasi pada pendidikan umum dan kurangnya pelatihan praktis ynag dibutuhkan siswa untuk menghadapi dunia kerja. Solusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi hal hal diatas yaitu pada proses perencanaan kurikulum hendaknya melibatkan pihak industri dan dunia kerja, menekankan keterampilan yang efektif digunakan pada industri saat ini, dan memperkuat pelatihan praktis yang seimbang dengan teoritis.

Faktor Sosial

Selain faktor politik diatas yang dipengaruhi anggaran, kebijakan, dan tata Kelola pendidikan, faktor sosial juga mempengaruhi. Yang pertama adalah kemiskinan yang menghambat kualitas pendidikan di Indonesia. Berdasarkan salah satu teori teori kemisnkinan (Sukirno 2006), terdapat teori struktural berdasarkan pemikiran Andre Gunder Frank menyatakan bahwa kemiskinan adalah permasalahan yang berasal dari politik ekonomi dunia, bukan hanya isu budaya atau pembangunan ekonomi. Menurut teori kapital manusia (Human Capital Theory) menyatakan bahwa tingkat pendidikan dan keterampilan individu memiliki pengaruh yang besar terhadap kemungkinan individu tersebut keluar dari kemiskinan. Modal yang digunakan individu untuk meningkatan potensi pendapatan dan kesempatan kerja individu adalah dengan melalui pendidikan dan pelatihan (Becker, 1964). Lalu bagaimana masyarakat miskin tersebut mengakses pendidikan sedangkan untuk kebutuhan sehari hari saja masih kesulitan.

Pasca pandemi yang melanda sebelumnya persentase kemiskinan di Indonesia menurun pada September 2021 sebesar 9,71 persen. Dan Maret 2022 yaitu sebesar 9,54 persen yang mana pada September 2022 mengalami kenaikan kembali sebesar 9,57 persen. Pemerintah memiliki tanggungjawab untuk mengurangi kesenjangan tersebut dan memberikan kesempatan bagi seluruh individu agar mampu mengakses pendidikan secara layak. Dapat melalui perbaikan kebijakan pendidikan yang dapat menggratiskan masyarakat kurang mampu. Karena realitanya saat ini yang digembor gemborkan adalah biaya sekolah gratis. Tetapi masih saja banyak pembayaran iuran-iuran lain diluar itu seperti membeli seragam, buku, dan lainnya.

Faktor sosial selanjutnya yang mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia yaitu tingkat pendidikan orangtua. Penelitian menunjukkan bahwa orangtua yang mengenyam pendidikan tinggi berpotensi memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mendukung pendidikan anak-anak mereka (OECD, 2012). Dan terakhir aksebilitas terhadap pendidikan yang memadai adalah faktor penting. Tantangan daerah terpencil terutama daerah pedalaman dan daerah 3T yaitu fasilitas yang tidak memadai baik sekolah maupun infrastruktur pendukungnya. Maka dari itu yang menjadi PR bagi pemerintah yaitu memastikan bahwa fasilitas pendidikan haruslah segera di bangun dan kita sebagai masyarakat harus mendukung upaya tersebut.

Kesimpulan

Politik ikut andil dalam penentuan kebijakan pendidikan di Indonesia. Adanya perubahan kebijakan, struktur politik, dan kepentingan politik mempengaruhi fokus kebijakan Indonesia. Hal tersebut berdampak pada stabilitas kebijakan, implementasi program pendidikan, dan alokasi sumber daya pendidikan. Pengaruh sosiologi berupa faktor sosial memiliki dampak signifikan pada kualitas pendidikan di Indonesia. Seperti aspek kemiskinan, kesenjangan sosial dan akses pendidikan. Dalam artikel ini menjelaskan tantangan yang harus dihadapi sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sebagai implikasinya harus ada upaya komprehensif dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat Indonesia untuk bersama-sama memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia.

Daftar Pustaka 

Badan Pusat Statistik. 2022. Angka Anak Tidak Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin 2020-2022. Diakses pada 17 Mei 2023.

Becker, G. S. (1964). Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. Columbia University Press.

Fernandes, R., 2019. Relevansi Kurikulum 2013 dengan kebutuhan Peserta didik di Era Revolusi 4.0. Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education, 6(2), pp.70-80.

Fitri, S.F.N., 2021. Problematika Kualitas Pendidikan di Indonesia. Jurnal Pendidikan Tambusai, 5(1), pp.1617-1620.

Goldhaber, D. and E. Anthony. "Can teacher quality be effectively assessed? National board certification as a signal of effective teaching." The Review of Economics and Statistics 89(1): 134-150 (2007).

Kurniawan, R.Y., 2016. Identifikasi permasalahan pendidikan di Indonesia untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme guru. Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia, pp.1415-1420.

Kurniawati, F.N.A., 2022. Meninjau Permasalahan Rendahnya Kualitas Pendidikan Di Indonesia Dan Solusi. Academy of Education Journal, 13(1), pp.1-13.

Nurfatimah, S.A., Hasna, S. and Rostika, D., 2022. Membangun Kualitas Pendidikan di Indonesia dalam Mewujudkan Program Sustainable Development Goals (SDGs). Jurnal

Basicedu, 6(4), pp.6145-6154. DOI: 10.31004/basicedu.v6i4.3183

OECD. 2012. Equity and Quality in Education: Supporting Disadvantaged Students and  Schools. OECD Publishing.

OECD. 2019. PISA 2018 Results (Volume I): What Students Know and Can Do. Paris: OECD Publishing

Susanto, R. and Pangesti, I., 2019. Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kemiskinan di DKI Jakarta. JABE (Journal of Applied Business and Economic), 5(4), pp.340-350.

Sudarmi, Sri. (2009) Sosiologi. Departemen Pendidikan Nasional: CV. Usaha Makmur