Peran Humas dalam Manajemen Organisasi Publik

Proses pembentukan opini publik dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu:

• Tahap perhatian (attention). Pada tahap ini, masyarakat mulai memperhatikan suatu isu atau peristiwa. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti media massa, kejadian yang mengejutkan, atau adanya kampanye dari kelompok tertentu.
• Tahap pemahaman (comprehension). Pada tahap ini, masyarakat mulai memahami isu atau peristiwa tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca berita, menonton televisi, atau berdiskusi dengan orang lain.
• Tahap evaluasi (evaluation). Pada tahap ini, masyarakat mulai mengevaluasi isu atau peristiwa tersebut. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti informasi yang diterima, pengalaman pribadi, dan nilai-nilai yang dianut.
• Tahap tindakan (action). Pada tahap ini, masyarakat mulai mengambil tindakan terhadap isu atau peristiwa tersebut. Tindakan tersebut dapat berupa dukungan, penolakan, atau tindakan lain yang dianggap perlu.

Proses pembentukan opini publik dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi karakteristik individu, seperti latar belakang pendidikan, pengalaman, dan nilai-nilai yang dianut. Faktor eksternal meliputi media massa, pemimpin pendapat, dan kelompok kepentingan.

Contoh Kasus Opini Publik Internal dan Eksternal

• Kasus Opini Publik Internal Perusahaan Ice Cream Ayce

Pada tahun 2020, PT Alpen Food Industry, produsen es krim Aice, mengeluarkan kebijakan baru yang melarang karyawan perempuan untuk hamil selama bekerja. Kebijakan ini menuai protes dari karyawan perempuan, yang menilai bahwa kebijakan ini diskriminatif dan melanggar hak asasi manusia.

Protes karyawan perempuan ini kemudian menyebar ke media sosial. Banyak warganet yang ikut mengkritik kebijakan perusahaan Aice tersebut. Mereka menilai bahwa kebijakan ini tidak manusiawi dan tidak menghormati hak perempuan.

Akibat protes internal dan eksternal ini, perusahaan Aice akhirnya mencabut kebijakan tersebut. Perusahaan berjanji akan mengubah kebijakannya agar tidak diskriminatif terhadap karyawan perempuan.

Kasus ini menunjukkan bagaimana opini publik internal dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan. Opini publik yang kuat dari karyawan perempuan dapat mendorong perusahaan untuk mengubah kebijakannya, meski kebijakan tersebut telah diterapkan selama bertahun-tahun.

Berikut adalah beberapa faktor yang mendorong opini publik internal yang kuat dalam kasus ini:

• Kebijakan yang dianggap diskriminatif dan melanggar hak asasi manusia. Kebijakan yang melarang karyawan perempuan untuk hamil selama bekerja dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Kebijakan ini juga dianggap melanggar hak asasi manusia, yaitu hak untuk berkeluarga dan memiliki anak.
• Protes yang dilakukan oleh karyawan perempuan. Protes yang dilakukan oleh karyawan perempuan secara terbuka dan tegas menunjukkan bahwa mereka tidak setuju dengan kebijakan tersebut. Protes ini juga mendapat dukungan dari banyak warganet.

• Kasus Opini Publik  Eksternal Demo Masyarakat

Sebuah perusahaan pertambangan di Kalimantan, Indonesia, melakukan kegiatan eksplorasi di dekat pemukiman masyarakat. Kegiatan ini menimbulkan pencemaran air dan udara, yang berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat.

Masyarakat yang terdampak pencemaran ini kemudian melakukan demo untuk menuntut perusahaan pertambangan menghentikan kegiatannya. Mereka juga menuntut perusahaan bertanggung jawab atas kerusakan yang telah mereka alami.

Demo masyarakat ini mendapat perhatian dari media massa. Banyak jurnalis yang meliput demo ini dan menyebarkan informasinya ke publik.

Akibat demo masyarakat ini, perusahaan pertambangan akhirnya menghentikan kegiatan eksplorasinya. Perusahaan juga berjanji akan melakukan perbaikan lingkungan dan memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak.

Kedua kasus di atas menunjukkan bagaimana opini publik dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan. Opini publik internal dapat mendorong perusahaan untuk mengubah kebijakannya, jika kebijakan tersebut dianggap merugikan karyawan atau perusahaan. Opini publik eksternal, seperti demo masyarakat, dapat memaksa perusahaan untuk menghentikan kegiatannya, jika kegiatan tersebut dianggap merugikan masyarakat.

Konsep Manajemen Humas Organisasi Publik 

Pada era digital, peran humas pemerintah menjadi semakin penting. Hal ini karena perkembangan teknologi komunikasi telah mengubah pola komunikasi dan perilaku masyarakat. Masyarakat kini lebih mudah mengakses informasi dan berkomunikasi dengan pihak-pihak lain. Oleh karena itu, humas pemerintah perlu memanfaatkan teknologi komunikasi secara efektif untuk mengelola opini publik 

UU Keterbukaan Informasi Publik No.14 Tahun 2008

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan salah satu undang-undang yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. UU KIP menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik dari badan publik.

Salah satu indikator yang tertera dalam UU KIP adalah masyarakat informasi. Artinya, masyarakat memiliki hak dan hak ini dijamin oleh UU untuk memperoleh informasi bagi peningkatan kesejahteraan hidup.

Penetapan UU KIP ini menjadi peluang untuk melakukan komunikasi terkait pendapat umum. Komunikasi terkait pendapat umum dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik oleh badan publik, masyarakat, maupun organisasi non-pemerintah.

Oleh karena itu, komunikasi terkait pendapat umum merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Komunikasi terkait pendapat umum dapat dilakukan oleh berbagai pihak untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas badan publik, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Tahapan informasi dari pemerintah sampai pada masyarakat melalui humas

tahapan pertama pemerintah mengelola informasi yang akan disebarkan pada masyarakat lalu dikabarkan oleh juru bicara pemerintah yang sudah ditunjuk sebelumnya dan melakukan conferensi pers serta disiarkan oleh berbagai media masa untuk menyampaikan informasi pada masyarakat umum. Contoh conferensi pers yang dilakukan oleh juru bicara  pemerintah adalah pada saat bencana C0vid-19 terjadi di Indonesia. dr. Achmad Yurianto, (11 Maret 1962 -- 21 Mei 2022) adalah seorang dokter menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi. Sebelumnya, ia menjabat Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada awal tahun 2020, ia ditunjuk sebagai juru bicara pemerintah pada lembaga Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sejak 12 Maret hingga 20 Juli 2020. 

Sejarah Humas di Indonesia