Peran Humas dalam Manajemen Organisasi Publik

Pengertian Opini Publik

Opini publik adalah pendapat atau kehendak umum yang berkembang di masyarakat. Opini publik dapat terbentuk dari berbagai isu atau masalah yang menjadi perhatian masyarakat. Opini publik dapat menjadi penting bagi suatu organisasi publik, karena dapat mempengaruhi kebijakan dan keputusan organisasi tersebut.

Menurut Willian Albig, opini publik adalah hasil interaksi antar orang dalam suatu kelompok. Pendapat umum juga dipandang sebagai hasil pengintegrasian pandangan berdasarkan diskusi dalam masyarakat demokratis menurut Emory Borgadus.

Menurut Afrian, opini publik melibatkan pendapat, sikap, perasaan, ramalan, dan harapan individu dalam masyarakat terkait isu kepentingan umum atau persoalan sosial. Opini publik muncul dari interaksi, diskusi, atau penilaian sosial yang bersumber dari media massa.

Opini publik dapat terbentuk dari berbagai faktor, antara lain:

• Isu atau masalah yang aktual dan penting
• Pembahasan isu atau masalah tersebut oleh media massa
• Persepsi masyarakat terhadap isu atau masalah tersebut

Opini publik memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat, antara lain:

• Menjadi cerminan kondisi masyarakat
• Menjadi acuan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan
• Menjadi bahan pertimbangan bagi organisasi dalam mengambil keputusan

Pada era digital, peran opini publik semakin penting. Hal ini karena perkembangan teknologi komunikasi telah mengubah pola komunikasi dan perilaku masyarakat. Masyarakat kini lebih mudah mengakses informasi dan berkomunikasi dengan pihak-pihak lain. Oleh karena itu, penting bagi organisasi publik untuk memahami opini publik dan mengelolanya secara efektif.

Diskusi Mahasiswa : Apa fungsi dari adanya opini publik untuk pihak organisasi publik ataupun pemerintah? 

Beberapa Mahasiswa berpendapat bahwa opini publik ini berfungsi untuk menambahkan citra baik suatu organisasi atau instansi pemerintahan serta untuk menambah nilai organisasi atau instansi terkait.  Menambah, mempertahankan, atau memperbaiki citra organisasi dan Menguatkan citra untuk bersaing dalam lingkungan yang dinamis.

dari pendapat mahasiswa diatas dapat disimpulkan bahwa opini publik memiliki peran penting dalam membentuk citra organisasi, terutama dalam konteks manajemen humas. Dengan memahami opini publik, organisasi dapat menentukan strategi untuk memengaruhi dan merespons pandangan masyarakat. 

Syarat dan Proses Opini Publik

Opini publik dapat terbentuk jika memenuhi beberapa syarat berikut:

• Ada isu atau peristiwa yang aktual, penting, dan menyangkut kepentingan pribadi atau kelompok. Isu atau peristiwa tersebut haruslah menjadi perhatian publik dan dianggap penting untuk dibahas.
• Ada kebebasan untuk mengemukakan pendapat. Warga negara harus memiliki kebebasan untuk mengemukakan pendapatnya tentang suatu isu atau peristiwa.
• Ada komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif diperlukan agar pendapat-pendapat yang berbeda dapat saling bertukar informasi dan saling mempengaruhi.

Proses Pembentukan Opini Publik

Proses pembentukan opini publik dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu:

• Tahap perhatian (attention). Pada tahap ini, masyarakat mulai memperhatikan suatu isu atau peristiwa. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti media massa, kejadian yang mengejutkan, atau adanya kampanye dari kelompok tertentu.
• Tahap pemahaman (comprehension). Pada tahap ini, masyarakat mulai memahami isu atau peristiwa tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca berita, menonton televisi, atau berdiskusi dengan orang lain.
• Tahap evaluasi (evaluation). Pada tahap ini, masyarakat mulai mengevaluasi isu atau peristiwa tersebut. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti informasi yang diterima, pengalaman pribadi, dan nilai-nilai yang dianut.
• Tahap tindakan (action). Pada tahap ini, masyarakat mulai mengambil tindakan terhadap isu atau peristiwa tersebut. Tindakan tersebut dapat berupa dukungan, penolakan, atau tindakan lain yang dianggap perlu.

Proses pembentukan opini publik dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi karakteristik individu, seperti latar belakang pendidikan, pengalaman, dan nilai-nilai yang dianut. Faktor eksternal meliputi media massa, pemimpin pendapat, dan kelompok kepentingan.

Contoh Kasus Opini Publik Internal dan Eksternal

• Kasus Opini Publik Internal Perusahaan Ice Cream Ayce

Pada tahun 2020, PT Alpen Food Industry, produsen es krim Aice, mengeluarkan kebijakan baru yang melarang karyawan perempuan untuk hamil selama bekerja. Kebijakan ini menuai protes dari karyawan perempuan, yang menilai bahwa kebijakan ini diskriminatif dan melanggar hak asasi manusia.

Protes karyawan perempuan ini kemudian menyebar ke media sosial. Banyak warganet yang ikut mengkritik kebijakan perusahaan Aice tersebut. Mereka menilai bahwa kebijakan ini tidak manusiawi dan tidak menghormati hak perempuan.

Akibat protes internal dan eksternal ini, perusahaan Aice akhirnya mencabut kebijakan tersebut. Perusahaan berjanji akan mengubah kebijakannya agar tidak diskriminatif terhadap karyawan perempuan.

Kasus ini menunjukkan bagaimana opini publik internal dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan. Opini publik yang kuat dari karyawan perempuan dapat mendorong perusahaan untuk mengubah kebijakannya, meski kebijakan tersebut telah diterapkan selama bertahun-tahun.

Berikut adalah beberapa faktor yang mendorong opini publik internal yang kuat dalam kasus ini:

• Kebijakan yang dianggap diskriminatif dan melanggar hak asasi manusia. Kebijakan yang melarang karyawan perempuan untuk hamil selama bekerja dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Kebijakan ini juga dianggap melanggar hak asasi manusia, yaitu hak untuk berkeluarga dan memiliki anak.
• Protes yang dilakukan oleh karyawan perempuan. Protes yang dilakukan oleh karyawan perempuan secara terbuka dan tegas menunjukkan bahwa mereka tidak setuju dengan kebijakan tersebut. Protes ini juga mendapat dukungan dari banyak warganet.

• Kasus Opini Publik  Eksternal Demo Masyarakat

Sebuah perusahaan pertambangan di Kalimantan, Indonesia, melakukan kegiatan eksplorasi di dekat pemukiman masyarakat. Kegiatan ini menimbulkan pencemaran air dan udara, yang berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat.

Masyarakat yang terdampak pencemaran ini kemudian melakukan demo untuk menuntut perusahaan pertambangan menghentikan kegiatannya. Mereka juga menuntut perusahaan bertanggung jawab atas kerusakan yang telah mereka alami.

Demo masyarakat ini mendapat perhatian dari media massa. Banyak jurnalis yang meliput demo ini dan menyebarkan informasinya ke publik.

Akibat demo masyarakat ini, perusahaan pertambangan akhirnya menghentikan kegiatan eksplorasinya. Perusahaan juga berjanji akan melakukan perbaikan lingkungan dan memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak.

Kedua kasus di atas menunjukkan bagaimana opini publik dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan. Opini publik internal dapat mendorong perusahaan untuk mengubah kebijakannya, jika kebijakan tersebut dianggap merugikan karyawan atau perusahaan. Opini publik eksternal, seperti demo masyarakat, dapat memaksa perusahaan untuk menghentikan kegiatannya, jika kegiatan tersebut dianggap merugikan masyarakat.

Konsep Manajemen Humas Organisasi Publik 

Pada era digital, peran humas pemerintah menjadi semakin penting. Hal ini karena perkembangan teknologi komunikasi telah mengubah pola komunikasi dan perilaku masyarakat. Masyarakat kini lebih mudah mengakses informasi dan berkomunikasi dengan pihak-pihak lain. Oleh karena itu, humas pemerintah perlu memanfaatkan teknologi komunikasi secara efektif untuk mengelola opini publik 

UU Keterbukaan Informasi Publik No.14 Tahun 2008

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan salah satu undang-undang yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. UU KIP menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik dari badan publik.

Salah satu indikator yang tertera dalam UU KIP adalah masyarakat informasi. Artinya, masyarakat memiliki hak dan hak ini dijamin oleh UU untuk memperoleh informasi bagi peningkatan kesejahteraan hidup.

Penetapan UU KIP ini menjadi peluang untuk melakukan komunikasi terkait pendapat umum. Komunikasi terkait pendapat umum dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik oleh badan publik, masyarakat, maupun organisasi non-pemerintah.

Oleh karena itu, komunikasi terkait pendapat umum merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Komunikasi terkait pendapat umum dapat dilakukan oleh berbagai pihak untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas badan publik, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Tahapan informasi dari pemerintah sampai pada masyarakat melalui humas

tahapan pertama pemerintah mengelola informasi yang akan disebarkan pada masyarakat lalu dikabarkan oleh juru bicara pemerintah yang sudah ditunjuk sebelumnya dan melakukan conferensi pers serta disiarkan oleh berbagai media masa untuk menyampaikan informasi pada masyarakat umum. Contoh conferensi pers yang dilakukan oleh juru bicara  pemerintah adalah pada saat bencana C0vid-19 terjadi di Indonesia. dr. Achmad Yurianto, (11 Maret 1962 -- 21 Mei 2022) adalah seorang dokter menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi. Sebelumnya, ia menjabat Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada awal tahun 2020, ia ditunjuk sebagai juru bicara pemerintah pada lembaga Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sejak 12 Maret hingga 20 Juli 2020. 

Sejarah Humas di Indonesia

Humas (Public Relations) telah ada sejak lama di Indonesia, bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka. Pada masa penjajahan Belanda, praktik humas dilakukan oleh pemerintah Belanda untuk menyampaikan informasi dan propaganda kepada masyarakat Indonesia.

Pada masa awal kemerdekaan, humas dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menyampaikan informasi dan kebijakan-kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Humas juga dilakukan oleh organisasi-organisasi non-pemerintah untuk menyampaikan informasi dan program-programnya kepada masyarakat.

Pada tahun 1972, didirikan Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (PERHUMAS). PERHUMAS merupakan organisasi profesi humas pertama di Indonesia. PERHUMAS berperan dalam mengembangkan profesi humas di Indonesia.

Pada tahun 1987, didirikan Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia (APPRI). APPRI merupakan organisasi profesi humas yang beranggotakan perusahaan-perusahaan humas di Indonesia. APPRI berperan dalam meningkatkan kualitas layanan humas di Indonesia.

Pada masa reformasi, humas semakin berkembang pesat. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya peran media massa dan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Humas juga semakin dibutuhkan oleh organisasi-organisasi untuk menyampaikan informasi dan program-programnya kepada masyarakat.

Perkembangan Humas di Indonesia

Perkembangan humas di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa periode, yaitu:

• Periode 1945-1965

Pada periode ini, humas masih bersifat statis dan fungsional. Humas hanya berperan dalam menyampaikan informasi dan propaganda dari pemerintah kepada masyarakat.

• Periode 1965-1998

Pada periode ini, humas mulai berkembang menjadi lebih strategis. Humas berperan dalam membangun hubungan yang positif antara organisasi dengan publiknya.

• Periode 1998-sekarang

Pada periode ini, humas berkembang pesat. Humas berperan dalam membangun komunikasi dua arah antara organisasi dengan publiknya. Humas juga berperan dalam meningkatkan citra dan reputasi organisasi.

Faktor pendorong perkembangan Humas

• Perkembangan Teknologi Komunikasi

Perkembangan teknologi komunikasi, seperti media sosial, telah mengubah cara masyarakat mendapatkan informasi. Masyarakat kini dapat mengakses informasi dari berbagai sumber, termasuk dari media sosial. Media sosial telah menjadi sumber informasi yang penting bagi masyarakat. Humas perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi komunikasi ini agar dapat menyampaikan informasi secara efektif kepada publik.

Humas dapat menggunakan media sosial untuk menyampaikan informasi kepada publik, membangun hubungan dengan publik, dan menangani krisis. Humas perlu memahami cara kerja media sosial agar dapat memanfaatkannya secara efektif.

• Perubahan Sosial dan Budaya

Perubahan sosial dan budaya, seperti meningkatnya kesadaran masyarakat, juga menjadi faktor pendorong perkembangan humas. Masyarakat kini lebih kritis dan menuntut transparansi dari organisasi. Humas perlu memahami perubahan sosial dan budaya ini agar dapat membangun hubungan yang positif dengan publiknya.

Masyarakat kini menuntut organisasi untuk lebih transparan dan bertanggung jawab. Humas berperan penting dalam menyampaikan informasi secara transparan dan bertanggung jawab kepada publik.

• Globalisasi

Globalisasi telah menciptakan lingkungan yang semakin kompetitif. Organisasi perlu membangun citra dan reputasi yang positif agar dapat bersaing dengan organisasi lain. Humas berperan penting dalam membangun citra dan reputasi organisasi.

Humas dapat membantu organisasi membangun citra dan reputasi yang positif di mata publik global. Humas dapat melakukan hal ini dengan menyampaikan informasi yang akurat dan positif tentang organisasi kepada publik global.

• Peningkatan Kesadaran akan Pentingnya Komunikasi

Kini, semakin banyak organisasi yang menyadari pentingnya komunikasi. Komunikasi yang efektif dapat membantu organisasi mencapai tujuannya. Humas berperan penting dalam membangun komunikasi yang efektif antara organisasi dengan publiknya.

DISKUSI MAHASISWA : Kemampuan apa yang harus dimiliki seorang Humas? 

Beberapa mahasiswa berpendapat bahwa kemampuan yang harus dimiliki seorang humas adalah publick speacking yang bagus atau memiliki kemampuan komunikasi yang baik, serta memiliki kreatifitas yang tinggi dan mempunyai kemampuan problem solving atau mengatasi masalah dengan cepat. 

seorang Humas juga harus memiliki pengetahuan yang luas tentang berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Humas juga harus memiliki keterampilan yang relevan dengan bidang pekerjaannya, seperti keterampilan menggunakan media sosial, keterampilan fotografi, dan keterampilan videografi. 

Kode Etik Humas dalam Organisasi Pemerintahan 

Salah satu contoh kasus peran humas pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang terdapat di debat Capres 2024.

Dalam pertanyaan bertema "Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik" di amplop "C" calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mendapat kesempatan untuk menjawabnya. dan mendapatkan tanggapan yang beragam dari calon presiden no urut 1 dan nomor urut 2.

Pertanyaan:

Indeks pelayanan publik di Indonesia stagnan, sementara undang-undang pelayanan publik menghendaki persamaan perlakuan dan memerhatikan kepentingan khusus kelompok rentan, perempuan, anak, dan disabilitas. Apa program strategis Anda untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkeadilan?

Tanggapan:

Ganjar Pranowo:

Saya memiliki pengalaman 10 tahun dalam menangani hal ini. Saya akan melakukan beberapa program strategis, yaitu:

• Mengajak partisipasi dari masyarakat, terutama kelompok rentan, dalam perencanaan pembangunan.
• Menyediakan ruang keluhan publik yang terintegrasi dengan aplikasi untuk memudahkan masyarakat menyampaikan aduan.
• Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.

Anies Baswedan:

Saya akan memprioritaskan pelayanan publik bagi kelompok rentan, terutama anak, perempuan, ibu hamil, dan orang tua. Saya juga akan memastikan pelayanan publik transparan dan terukur, serta menyediakan aplikasi untuk masyarakat menyampaikan aduan.

Prabowo Subianto:

Kelompok rentan termasuk juga petani dan nelayan. Saya akan memastikan pelayanan publik untuk kelompok rentan, termasuk petani dan nelayan, dapat diakses dengan mudah dan murah.

Profesi humas dalam pemerintahan memiliki peran yang sangat penting. Humas pemerintah bertugas untuk mengelola hubungan dan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Humas pemerintah bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi tentang kebijakan dan program pemerintah kepada masyarakat, serta untuk membangun citra positif pemerintah.

Berikut adalah beberapa alasan pentingnya profesi humas dalam pemerintahan:

• Mengelola opini publik

Humas pemerintah berperan penting dalam mengelola opini publik. Humas pemerintah perlu memahami opini publik tentang pemerintah, dan kemudian melakukan upaya-upaya untuk mempengaruhi opini publik tersebut.

• Membangun citra positif pemerintah

Humas pemerintah berperan penting dalam membangun citra positif pemerintah. Humas pemerintah perlu menyampaikan informasi yang positif tentang pemerintah kepada masyarakat, dan kemudian melakukan kegiatan-kegiatan komunikasi publik yang dapat meningkatkan citra pemerintah.

• Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Humas pemerintah berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Humas pemerintah dapat melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, dan kemudian menyampaikan hasil survei tersebut kepada pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

• Menciptakan hubungan baik antara pemerintah dan masyarakat

Humas pemerintah berperan penting dalam menciptakan hubungan baik antara pemerintah dan masyarakat. Humas pemerintah perlu membangun komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat, sehingga dapat tercipta saling pengertian dan kepercayaan.

• Memantau isu-isu publik

Humas pemerintah berperan penting dalam memantau isu-isu publik. Humas pemerintah perlu memantau isu-isu publik yang berkembang di masyarakat, dan kemudian menyampaikan informasi tersebut kepada pihak-pihak terkait untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

Pada era digital, peran humas pemerintah menjadi semakin penting. Hal ini karena perkembangan teknologi komunikasi telah mengubah pola komunikasi dan perilaku masyarakat. Masyarakat kini lebih mudah mengakses informasi dan berkomunikasi dengan pihak-pihak lain. Oleh karena itu, humas pemerintah perlu memanfaatkan teknologi komunikasi secara efektif untuk menjalankan tugas-tugasnya.

Berikut adalah beberapa tantangan yang dihadapi humas pemerintah di era digital:

• Meningkatnya volume informasi yang beredar
• Semakin beragamnya platform komunikasi
• Semakin kritisnya masyarakat terhadap informasi

Humas pemerintah perlu menghadapi tantangan-tantangan tersebut dengan cara-cara yang inovatif dan kreatif. Humas pemerintah perlu mengembangkan strategi komunikasi yang efektif untuk menjalankan tugas-tugasnya di era digital.

KEP. Menteri Komunikasi dan Informatika No:371/KEP/M.KOMINFO/8/2007 03 

•  Membuat Suatu Komitmen Pribadi 
• Menciptakan Hubungan Baik ke Dalam 
• Menciptakan Hubungan Baik ke Luar 
• Menciptakan Hubungan Sesama Profesi

 

Kesimpulan

Opini publik memainkan peran sentral dalam dinamika masyarakat demokratis. Manajemen Humas yang efektif dalam organisasi publik membantu membentuk citra yang positif dan meningkatkan kualitas layanan publik. Etika profesi Humas, terutama dalam pemerintahan, melibatkan komitmen pribadi, hubungan baik, dan pemenuhan kewajiban terhadap masyarakat.

Melalui pemahaman yang baik terhadap opini publik dan peran Humas, organisasi publik dapat membangun hubungan yang positif dengan masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik secara berkeadilan.