Menuju Kursi DKI 1, Siapa Cagub Terunggul di Debat Pertama? (Bagian 1)

Gelaran debat perdana pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur (paslon) DK Jakarta pada Minggu, 6 Oktober 2024 telah menyita perhatian sebagian besar warga Jakarta. 

Mereka yang antusias menyaksikan calon pemimpin impiannya berdebat mencoba mendalami visi dan misi yang diajukan dan dipertandingkan antara masing-masing paslon. 

Di debat perdana ini, para paslon diadu gagasannya terkait penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menjadi kota global. 

Debat terbagi menjadi tiga sesi. Di sesi pertama, masing-masing Calon Gubernur (Cagub) diminta mengajukan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dialami oleh warga Jakarta selama ini. Siapa yang unggul di sesi pertama debat perdana ini? Berikut ulasannya.

Ketimpangan Gender 

Berdasarkan data BPS, Indeks Ketimpangan Gender di Jakarta adalah sebesar 0,256. Angka ini menungjukan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan hanya 50,12 %, sedangkan laki-laki menempati porsi lebih besar, yaitu 80,25 %. Selain itu, 65,54% berpendidikan minimal SMA. Proporsi ini lebih kecil dibandingkan laki-laki yang menempati angkat 72,71%. 

Menyikapi permasalahan tersebut, Cagub nomor urut 1 (Ridwan Kamil) ditantang untuk mengusulkan langkah-langkah strategis dan kongkret untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja dan pendidikan bagi perempuan di Jakarta.

Dengan pengalaman yang cukup matang selama menjadi walikota Bandung dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengajukan solusi peningkatan pendidikan dan akses kemudahan berusaha bagi perempuan. 

Jika terpilih, dirinya akan menjalankan program sekolah gratis, baik di sekolah negeri ataupun sekolah swasta yang ditunjuk. Selain itu, akan dibuat sekolah perempuan di Balai RW dan program kredit usaha untuk kelompok perempuan yang beranggotakan 5 orang. Sehingga, perempuan dapat menentukan masa depannya secara mandiri.

Menanggapi gagasan Kang Emil, Cagub nomor urut 2 (Dharma Pongrekun) menegaskan bahwa kunci keberhasilan kesetaraan gender adalah adab. 

Tanpa adab, keadilan tidak akan terwujud. Dharma tidak menjelaskan secara kongkret, bentuk program kesetaraan gender yang berlandaskan adab tersebut. 

Satu-satunya masukan yang dapat dipahami dengan jelas adalah perlunya tranparansi dalam informasi lapangan pekerjaan yang harus disebarluaskan oleh dinas-dinas terkait di Jakarta. 

Sementara itu, Cagub nomor urut 3 (Pramono Anung) mencoba menyempurnakan tanggapan Pongrekun tentang tranparansi informasi lapangan kerja. Mas Pram mengajukan adanya jobfair setiap tiga bulan sekali di kantor kecamatan. 

Senada dengan Kang Emil, beliau juga mengusulkan untuk memberdayakan kecamatan sebagai Balai Latihan Kerja bagi wanita. Yang tidak kalah menariknya, Mas Pram juga menegaskan bahwa tidak akan mensyaratkan pendidikan minimal SMA bagi PPSU di Jakarta, sehingga warga Jakarta yang hanya memiliki ijazah di bawah SMA 'gak perlu ribet' untuk melamar menjadi PPSU.

Dari adu pemikiran dalam sub tema pertama tentang ketimpangan gender, terlihat Ridwan Kamil dapat mengajukan gagasannya dengan cukup baik. 

Selain mampu menjawab pertanyaan secara objektif, usulan yang diajukan juga cukup realistis dan sudah pernah diterapkan sebelumnya. Menerapkan gagasan tersebut di Jakarta berpotensi mengulang kesuksesannya yang terdahulu. Sedangkan dari sisi penanggap, tanggapan Pramono Anung terdengar lebih baik ketimbang Pongrekun. 

Tranportasi Terintegrasi

Gambar: kompas.com

Berdasarkan Tomtom Traffic Index, Jakarta menduduki peringkat 29 sebagai kota termacet di dunia. Warga jakarta membutuhkan 53% waktu perjalanan tambahan untuk tiba di tempat tujuan selama di jam sibuk. 

Berdasarkan data dari Korlantas Polri dan Dinas Perhubungan Jakarta, jumlah kendaraan di Jakarta pada tahun 2023 melonjak 23,4% dari 2017, yakni 21, 9 juta unit. 

Pada sub tema kedua debat tersebut, Dharma Pongrekun ditantang untuk mengajukan program strategis yang akan dijalankannya jika terpilih sebagai Gubernur dalam rangka mengatasi kemacetan kota Jakarta.

Dalam pernyataannya, Pongrekun berjanji akan mengoptimalkan manajemen transportasi publik yang sudah ada. Menurutnya, penambahan armada transportasi publik bukanlah prioritas. 

Dirinya akan memastikan kenyamanan dan keamanan pengguna transportasi publik, terlebih untuk pengguna disabilitas. 

Selain itu, ia akan berusaha menanamkan budaya antri pada transportasi publik. Untuk kesekian kalinya pula, ia menegaskan perlunya adab dimasukan ke dalam kurikulum pendidikan. 

Pongrekun juga menganggap perlu pengembangan daerah-daerah dengan fasilitas publik yang terkonsolidasi, menyediakan tranportasi mikro yang dapat menghubungkan seluruh moda transportasi dan membangun kantong-kantong parkir. Pendapat ini kemudian didukung oleh Ridwan Kamil dalam tanggapannya. 

Bedanya, Kang Emil menjelaskan solusi ideologis versi-nya secara lebih sistematis dibandingkan Pongrekun. 

Dalam tanggapannya, kader partai Golkar ini melengkapi usulan Pongrekun dengan pembangunan moda transportasi river way, penambahan fly over, mengurangi pergerakan warga dengan membangun Central Business District baru dan menerapkan giliran Work From Home bagi pekerja di Jakarta.

Sementara itu, Pramono Anung memperkaya gagasan kompetitornya dengan rencana pengembangan transjabodetabek sebagai respon atas aglomerasi. Mas Pram juga mengusulkan penambahan 15 golongan masyarakat yang gratis menaiki MRT dan LRT.

Tanggapan para pesaingnya disambut dengan dingin oleh Pongrekun. Menurutnya, masa kerja Gubernur dan Wakil Gubernur yang relatif singkat, tidak akan dapat merealisasikan semua usulan tersebut. 

Mungkin, usulannya sendiri-lah yang dianggap paling realistis. Sayangnya, argumen Pongrekun tidak didukung dengan kemampuan berbicara yang baik. Perkara adab yang sering ia sisipkan, terdengar terlalu abstrak untuk sebuah tantangan penyusunan program strategis. 

Pongrekun relatif kurang berhasil memanfaatkan gilirannya untuk berorasi di sub tema ini. Sedangkan dari sisi penanggap-baik Kang Emil ataupun Mas Pram-memberikan substansi tanggapannya yang sangat konstruktif.

Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Sebanyak 267 kelurahan Jakarta bisa dijadikan basis pembangunan masyarakat menuju kota global. Sayangnya, warga kota seringkali bukan menjadi subjek pembangunan. 

Dari sub tema ketiga ini, Pramono Anung diminta untuk menyampaikan gagasannya tentang bagaimana menempatkan keluarahan sebagai pusat penguatan SDM yang inovatif, mandiri dan berkarakter dalam pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Mas Pram menjawab dengan singkat. Dalam jawabannya ia mengusulkan pemanfaatan Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul harus lebih dioptimalkan. Ia mengulang usulan yang sudah disampaikan pada tanggapan sub tema ketimpangan gender, yakni menyediakan jobfair di kantor kecamatan, ditambah kelurahan.  

Ridwan Kamil mengambil kesempatan pemberian tanggapan untuk menyampaikan program andalannya. Menurutnya, Balai Kota tidak bisa bekerja sendiri. Untuk itu perlu dilakukan desentralisasi tugas-tugas pemerintah provinsi ke setiap kelurahan. 

Warga Jakarta akan diberikan kesempatan untuk mendesain solusi yang dibutuhkan di wilayah tempat tinggalnya sendiri. Kemampuan warga akan diberdayakan dengan sokongan anggaran 200 juta per tahun per RW. Selain itu, insentif RT, RW, PKK, Posyandu, Dasawisma dan lain-lain akan dinaikan. 

Tanggapan Ridwan Kamil dibalas dengan kritik oleh Mas Pram. Sebab, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 membatasi alokasi anggaran kelurahan tidak lebih dari 5% terhadap APBD. 

Mas Pram bersikeras bahwa programnya pembangunan Balai Rakyat-nya dapat lebih efektif memenuhi kebutuhan peningkatan SDM, tempat berinteraksi warga, pelestarian budaya, gotong royong, bahkan sampai urusan hajatan perkawinan/khitanan untuk warga. 

Perlakuan berbeda diterima oleh Pongrekun. Pram cenderung tidak menganulir tanggapan Pongrekun yang lagi-lagi mengedepankan pembenahan adab. Menurut Pongrekun, pembenahan adab akan berdampak pada peningkatan kemauan bekerja. 

Pongrekun juga menyoroti masalah persaingan warga Jakarta dengan masyarakat yang tinggal di luar Jakarta dalam mencari pekerjaan. Menurutnya, warga yang ber-KTP Jakarta harus memiliki privilege untuk bekerja di Jakarta.

Dari sub tema pilihan para panelis yang terakhir ini, Pramono Anung terbilang berhasil menjawab tantangan debat. Sebenarnya, tanggapan Ridwan Kamil tentang alokasi anggaran 200 juta per RW per tahun bisa lebih menarik minat warga Jakarta dan mengambil alih panggung debat yang seharusnya menjadi giliran Pramono Anung. 

Sayangnya, sentilan Mas Pram mematahkan gagasan tersebut. Di lain pihak, ketidaksempurnaan Kang Emil dalam memberikan tanggapan, menguntungkan posisi Pongrekun. Kebetulan, Mas Pram tidak mematahkan tanggapan Babe Pongrekun.

(Bersambung ke Bagian Kedua)