Penyelenggara Pemilu di Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, komposisi KPU sekurang-kurangnya terdiri dari 30% perempuan. KPU menjabat selama 5 tahun terhitung sejak pengucapan sumpah dan janji. Dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, memiliki tugas:

1. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal
2. Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota
3. Menyusun peraturan KPU dalam untuk setiap tahapan pemilu
4. Memutakhirkan data pemilih Wewenang KPU:
5. Menetapkan tata kerja Pemilu
6. Menetapkan peraturan KPU
7. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi
8. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi
9. Menjatuhkan sanksi administratif

Setelah KPU terdapat yakni Bawaslu, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum Bawaslu memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menyusun standar tata laksana pengawasan di setiap tingkatan
2. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu
3. Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu terdiri atas :
4. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu
5. Perencanaan pengadaan logistik KPU
6. Sosialisasi penyelenggaraan Pemilu
7. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu
8. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaran pemilu
9. Mencegah terjadinya praktik politik
10. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara
11. Mengawasi pelaksanaan putusan
12. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu
13. Menyampikan dugaan tindak pidana pemilu kepada

Gakkumdu  Bawaslu memiliki wewenang:

• Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota
• Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
• Meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, kode edik
• Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
• Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN;
• Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan