Kenaikan PPN 2025: Resiko Kenaikan Biaya Hidup dan Stagnasi Ekonomi

Dampak negatif kebijakan ini meliputi peningkatan ketimpangan sosial, penurunan daya beli masyarakat, risiko inflasi, dan stagnasi ekonomi. Masyarakat miskin yang mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk kebutuhan pokok akan menghadapi beban yang lebih berat, sehingga kebijakan ini berpotensi memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi. 

Oleh karena itu, diperlukan langkah mitigasi yang tepat, seperti penerapan PPN progresif, penguatan program perlindungan sosial, dan pengawasan harga kebutuhan pokok untuk mencegah lonjakan harga yang tidak terkendali. Dengan mengadopsi langkah-langkah tersebut, dampak negatif kebijakan ini dapat diminimalkan, sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Kesimpulan

Kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang dijadwalkan pada tahun 2025 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperbaiki keuangan negara dan mendukung pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Meskipun demikian, kebijakan ini menimbulkan berbagai tantangan, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah dan kelompok rentan yang pengeluarannya sebagian besar dialokasikan untuk kebutuhan dasar. Sebagai pajak tidak langsung yang bersifat regresif, PPN dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi, menurunkan daya beli masyarakat, serta berisiko meningkatkan inflasi yang akan menghambat pemulihan ekonomi.

Dampak negatif dari kebijakan ini mencakup peningkatan ketimpangan sosial, menurunnya daya beli, inflasi yang lebih tinggi, dan potensi stagnasi ekonomi, terutama bagi usaha kecil dan menengah. Masyarakat berpenghasilan rendah yang sangat bergantung pada barang-barang kebutuhan pokok akan merasakan dampak langsung yang cukup signifikan.

Namun, solusi mitigasi seperti penerapan PPN progresif yang lebih adil, penguatan program perlindungan sosial, serta pengawasan harga kebutuhan pokok dapat membantu mengurangi dampak buruk dari kebijakan ini. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah tersebut, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan PPN dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan, tanpa memberatkan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.