Dalam konsep teori agensi, monitoring atau pengawasan merupakan langkah yang dilakukan untuk mengurangi adanya asimetri informasi (Rini dan Damiati, 2017). Wijayanto (2009) juga menjelaskan bahwa dalam teori CDMA Robert E. Klitgaard, untuk menekan potensi terjadinya korupsi, diperlukan adanya penyajian laporan keuangan yang akuntabel. Untuk mengetahui akuntabilitas laporan keuangan tersebut, dilakukan pemeriksaan keuangan oleh BPK. Dalam pemerintahan di Indonesia, BPK memegang peran pengawasan eksternal atas pengelolaan keuangan negara dan daerah. BPK berusaha memastikan apakah pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah sudah menjalankan tugasnya dengan penuh kepatuhan. Dalam pemeriksaan keuangan negara, BPK melakukan pengujian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan adanya kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan. Pemeriksaan terhadap ketidakpatuhan ini sangat penting untuk memastikan apakah penyelenggaraan pemerintah daerah telah sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku.
Bagaimana dampak dari adanya korupsi?
dampak korupsi baik dalam lingkup terdekat maupun terkecil hingga lingkup makro dan mencakup skala besar. Sehingga peran mahasiswa sebagai pelopor dalam gerakan anti korupsi sangat dibutuhkan. Karena luar biasa maraknya tindak pidana korupsi maka upaya hukum saja masih sangatlah kurang untuk menanganinya. Harus ada upaya lain yang ditempuh pemerintah agar persentase tindak pidana korupsi di negara kita tercinta ini dapat menurun. Salah satu upaya yang dapat kita tempuh untuk menekan angka tindak pidana korupsi di Indonesia adalah dengan langkah preventif atau pencegahan. faktor yang menjadi penyebab timbulnya korupsi diantaranya adalah
1. lemahnya ajaran agama dan etika,
2. lemahnya pengetahuan dan pendidikan, kemisikinan,
3. penjatuhan sanksi yang lemah hingga struktur pemerintahan yang lunak.
Korupsi oleh seorang pejabat pemerintahan ternyata tidak hanya merugikan negara karena ada anggaran yang ditilap, berujung pada penurunan kualitas pelayanan publik. Korupsi ternyata juga merugikan rakyat secara langsung, dengan penggunaan pajak negara untuk penanganan kasus tindak pidana korupsi. Kerugian yang disebut “biaya sosial korupsi” ini tidak setimpal dengan hukuman dan denda yang dibebankan kepada pelaku korupsi.
Biaya sosial korupsi bisa diartikan sebagai dampak kerugian dari perilaku korupsi yang membebani keuangan negara. Dampak ini timbul bukan hanya sebatas nominal uang yang dikorupsi, tapi segala biaya yang harus dibayar negara karena perilaku korupsi tersebut. Biaya ini termasuk ongkos pencegahan korupsi, proses hukum pelaku korupsi mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga pengadilan, bahkan biaya untuk menghidupi koruptor di penjara. Biaya Reaksi muncul sepanjang proses penyelesaian perkara. Mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai si koruptor masuk ke penjara.
Biaya sosial yang muncul dalam kasus korupsi adalah tanggungan negara, yang sudah pasti uangnya berasal dari pajak rakyat. Pajak yang seharusnya bisa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat malah digunakan untuk mengurusi korupsi dan mensubsidi kerugian akibat korupsi. Hukuman yang diberikan kepada koruptor juga kerap dianggap tidak setimpal dan tidak memberi efek jera, di sinilah ketidakadilan dirasakan oleh rakyat.
Untuk kasus Bank Century sendiri kasus ini cukup berdampak buruk, terutama pada sektor riil perbankan karena telah memengaruhi kepercayaan para investor asing atau pelaku bisnis untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kasus Bank Century dan Bibit-Chandra berpengaruh pada kepercayaan investor asing atau para pelaku bisnis. Mereka tentu khawatir kasus-kasus tersebut akan berkepanjangan dan para pelaku bisnis tentu tidak mau kalau harus terus bertindak wait and see
Jenis korupsi di indonesia?
