Namun pada bagian Penjelasan Pasal 239 Ayat (2) huruf h, disebutkan bahwa ketentuan ini tidak berlaku bagi Anggota Partai Politik Lokal Aceh sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
Interpretasi
Bahwa berdasarkan hal ini, maka kita bisa menginterpretasikan beberapa hal terkait Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPR yang diatur dalam UU MD3 yaitu:
- Bahwa Pemberhentian Antarwaktu merupakan frasa yang berbeda dengan Penggantian Antarwaktu dan merupakan tahapan awal yang harus ditempuh sebelum Penggantian Antarwaktu dilakukan. Pemberhentian Antarwaktu diatur dalam ketentuan Pasal 239 sampai dengan Pasal 241 UU MD3;
- Bahwa berdasarkan ketentuan yang mengatur ada tidaknya mekanisme penerapan yang diatur dalam Pasal 240 UU MD3 dari alasan-alasan hukum Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPR dalam Pasal 239 Ayat (1) dan Ayat (2) UU MD3, maka alasan-alasan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu: (a). Alasan-alasan yang mendapatkan mekanisme penerapan dalam Pasal 240 yaitu alasan Pemberhentian Antarwaktu yang diatur dalam Pasal 239 Ayat (1) huruf a dan huruf b dan Pasal 239 Ayat (2) huruf c, huruf d, huruf g dan huruf h. (b) Alasan-alasan yang tidak mendapatkan mekanisme penerapan dalam Pasal 240 yaitu alasan Pemberhentian Antarwaktu yang diatur dalam Pasal 239 Ayat (2) huruf a, huruf b, huruf e dan huruf f.
- Bahwa alasan-alasan yang tidak diatur mekanisme penerapannya di dalam Pasal 240 UU MD3, potensial pasti tidak bisa diterapkan. Karena UU MD3 tidak mengatribusikan kewenangan kepada Lembaga manapun untuk menjadi pihak yang bisa mengusulkan Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPR berdasarkan alasan-alasan yang disebutkan dalam Pasal 239 Ayat (2) huruf a, huruf b, huruf e dan huruf f UU MD3.
--------------
*Wakil Sekretaris Pengurus Pusat PERADI Young Lawyers Committee Periode 2020 - 2023;
*Founder Law Office FARDIANSYAH & Co; Advocate & Legal Consultant
Beri Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!