Mohon tunggu...
RUH Saputra
RUH Saputra Mohon Tunggu... Bisnis

Sama dengan di atas

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Perlunya Dibuat Undang-Undang untuk Food Estate

7 November 2024   16:51 Diperbarui: 7 November 2024   17:13 135
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Selain itu, dengan Undang-Undang ini tidak boleh lagi ada presiden yang dipersalahkan tentang food estate, karena proyek ini sudah merupakan keputusan negara, bukan hanya keputusan suatu pemerintahan.

Ketika kita menganggap IKN sebagai sebagai sesuatu yang sangat penting sehingga dibuat Undang-Undang, bagaimana dengan food estate seperti di Merauke? Bukankah ini pun sangat penting untuk memenuhi pangan rakyat? Jadi, mengapa tidak dijamin keberlangsungannya melalui Undang-Undang?

Akhirnya ketika kedua hal di atas telah dilakukan, tinggal dilihat apakah masalah di dalamnya ada pada sistem atau pada fungsi, atau pada kedua. Disinilah semuanya harus bersatu padu. Para ahli pertanian atau peneliti bekerja keras mengembangkan teknologi yang mumpuni. Sementara yang lain bekerja menjamin pertanian sebagai suatu sistem dapat berjalan dengan baik dan lancar.   

Saran untuk Pak Menteri Amran Sulaiman

Dalam dengar pendapat dengan Komisi IV di atas, saya kaget ketika Pak Menteri Amran menyatakan akan mundur sebagai menteri ketika gagal memberantas mafia impor pangan. Kalau boleh saya saran, sebaiknya pernyataan ini ditarik.

Mengapa demikian? Berdasarkan penjelasan di atas tentang sistem dan fungsi pertanian, masalah mafia berada di wilayah pertanian sebagai sistem dimana penanggungjawabnya adalah TNI-POLRI atau mungkin dalam hal ini adalah POLRI. Kewajiban Mentan hanyalah memberikan informasi saja tentang mafia ini. Mentan tidak punya kuasa penuh untuk memberantasnya.

Rasanya tidak pas kalau seorang pimpinan (Menteri) harus mundur karena tidak mampu menyelesaikan sesuatu, dimana dia sendiri tidak punya kuasa penuh dalam menyelesaikan sesuatu tersebut.

Hal lain yang lebih penting adalah, saat ini Pak Menteri Amran sedang dipercaya Presiden Prabowo untuk menangani proyek swasembada pangan; dan food estate di Merauke. Ini yang jauh lebih penting dari hanya sekedar memberantas mafia impor pangan. Karena kalau Bapak berhasil dalam proyek ini, atau mampu memberikan landasan yang kokoh dan benar untuk mencapai tujuan proyek ini bagi pelanjut Bapak, sejarah akan menulis nama Bapak dan Presiden Prabowo dalam tinta emas.

Saya sadar dan yakin, kepercayaan atau pekerjaan ini pasti sangat berat, sangat sukar dan sangat melelahkan.

Ingatlah, kesukaran dalam menata sejarah akan terus berulang selama sejarah itu tetap diperlukan keberadaannya. Dan tak selamanya sejarah menuliskan tinta emas dan membenarkan apa kebenarannya. Namun ingatlah, takkan pernah tertulis dalam sejarah, apabila sejarah tidak mengenal apa yang hendak dituliskannya.

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun