Prinsip ekonomi ini tidak salah, namun negara atau pemerintah juga harus mengatur dan menjamin kepentingan semua pihak bisa terakomodasi dan tidak merugikan salah satu pihak atau mengancam kepentingan nasional.
Dalam hal krisis batubara kepentingan nasional, untuk menjamin kesinambungan pasokan listrik bagi seluruh masyarakat harus didahulukan. Dalam hal krisis minyak goreng kepentingan rakyat yang membutuhkan minyak goreng murah harus diperhatikan jangan sampai hanya kepentingan sekelompok pengusaha yang ingin untung sebanyak-banyaknya.
Oleh karena itu negara perlu mengatur keseimbangan antara kepentingan pihak-pihak yang berkaitan melalui aturan DMO (Domestic Market Obligation).
Jadi tujuan dari DMO adalah untuk menyeimbangkan kepentingan yang lebih besar atau kepentingan nasional dengan kepentingan para pengusaha untuk meraup "cuan".
Namun demikian pada prakteknya aturan seperti DMO juga rawan "dimainkan" atau diakali sehingga hanya sebatas formalitas padahal substansinya tidak dijalankan.
Untuk menghindari hal-hal seperti ini maka perlu dibangun sebuah sistim pengawasan dan monitoring yang transparan dalam menerapkan aturan DMO ini. Sistim ini juga harus bisa diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti YLKI, komunitas atau wakil masyarakat sehingga dapat mencegah penyimpangan atau manipulasi dari salah satu pihak.
Tanpa adanya sistim pengawasan dan monitoring yang baik, DMO ini hanya sebatas aturan di atas kertas yang tidak punya dampak apa-apa. Selain itu bagi yang melanggar aturan juga harus diberikan sangsi yang tegas dan jelas agar mereka tidak main-main.
Meskipun aturan DMO ini dapat dijalankan dengan tegas dan transparan, namun stok barang dipasaran masih berpotensi untuk "dimainkan" oleh para distributor besar sebagai penghubung antara produsen atu pabrik dengan para penjual eceran atau konsumen.
Jadi aturan DMO harus dibarengi dengan sangsi yang tegas bagi para mereka menimbun atau menahan stok. Dengan demikian jalur distribusi barang dari produsen ke konsumen akhir tidak terhambat yang dapat menimbulkan kelangkaan.
Dalam hal kelangkaan batubara dan minyak goreng semestinya tidak akan menjadi masalah yang besar bila aturan DMO beserta dengan segala konsekuensinya atau sangsinya dijalankan dengan tegas dan transparan oleh pemerintah.
Untuk Krisis Solar tidak bisa diselesaikan dengan kebijakan DMO karena memang produksi dalam negeri sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan nasional.
