A. Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum yang Ketat
Salah satu langkah utama untuk mengatasi dampak negatif dari ekspansi kapitalisme China di sektor tambang Indonesia adalah memperkuat regulasi dan penegakan hukum yang lebih ketat. Meskipun Indonesia memiliki berbagai regulasi yang mengatur sektor tambang, seringkali implementasinya tidak maksimal, bahkan ada kasus-kasus dimana perusahaan asing berhasil menghindari sanksi meskipun telah melanggar hukum.
1. Reformasi Perizinan dan Pengawasan
Pemerintah Indonesia perlu melakukan reformasi dalam sistem perizinan yang lebih transparan dan akuntabel, serta memperketat pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di sektor tambang. Pengawasan ini harus mencakup tidak hanya pada tahap eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga pada proses pengolahan dan distribusinya. Peningkatan kualitas pengawasan akan memastikan bahwa perusahaan yang beroperasi mematuhi standar lingkungan dan sosial yang ketat.
2. Pemberian Sanksi yang Tegas
Penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan asing sangat penting. Pemerintah harus memberikan sanksi yang cukup berat bagi perusahaan yang melanggar peraturan lingkungan atau sosial. Jika perusahaan tidak mematuhi regulasi yang ada, mereka harus dihadapkan pada denda yang substansial atau bahkan dicabut izin operasinya. Penggunaan teknologi seperti sistem pelaporan berbasis data dan audit lingkungan secara independen bisa menjadi langkah yang baik untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi.
B. Penguatan Keterlibatan Masyarakat Lokal
Keberlanjutan proyek tambang dan pengelolaan sumber daya alam harus mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat lokal yang terdampak. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal dalam setiap tahap kegiatan pertambangan, mulai dari perencanaan hingga pasca-penambangan.
1. Dialog dan Partisipasi Masyarakat
Pemerintah Indonesia perlu mendorong dialog terbuka antara perusahaan tambang, masyarakat setempat, dan organisasi masyarakat sipil. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat lokal dihormati, terutama dalam hal penggunaan lahan dan sumber daya alam. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan akan mengurangi konflik dan memperkuat rasa saling percaya antara perusahaan dan masyarakat.
2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal
