Penegakan hukum yang lemah juga menjadi faktor utama mengapa mafia pangan sulit diberantas. Proses hukum yang lambat, disertai dengan sanksi yang tidak tegas, menciptakan kesan bahwa mafia pangan bisa beroperasi tanpa takut dihukum. Selain itu, korupsi dalam penegakan hukum seringkali membuat kasus-kasus mafia pangan tidak pernah sampai ke pengadilan atau bahkan tidak ditindaklanjuti dengan serius. Keterbatasan sumber daya dalam lembaga-lembaga yang berwenang untuk menanggulangi kejahatan ini juga memperburuk keadaan, sehingga mafia pangan tetap dapat beroperasi dengan aman. Akibatnya, meskipun ada regulasi yang sudah ada, pelaku mafia pangan tetap merasa kebal hukum dan terus melakukan tindakannya tanpa rasa khawatir akan konsekuensi yang dihadapi.
Langkah-langkah Antisipatif
Untuk mengantisipasi kemungkinan adanya praktik mafia pangan dalam program makan gratis untuk anak sekolah, diperlukan pendekatan yang menyeluruh, baik dari segi kebijakan, pengawasan, hingga penegakan hukum. Mengingat dampak yang bisa ditimbulkan oleh praktik mafia pangan terhadap kualitas makanan yang diterima oleh anak-anak dan potensi kerugian negara yang besar, strategi pencegahan yang efektif sangat diperlukan. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengantisipasi dan memberantas praktik mafia pangan, dengan melibatkan berbagai aspek dari kebijakan dan praktik pengelolaan yang lebih transparan hingga penguatan sistem hukum dan penegakan yang lebih tegas.
1. Peningkatan Transparansi dalam Pengadaan dan Distribusi
Transparansi adalah salah satu elemen penting dalam mencegah praktik mafia pangan. Tanpa transparansi, mafia pangan dapat dengan mudah memanipulasi harga dan kualitas bahan makanan yang didistribusikan dalam program makan gratis. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap tahapan pengadaan, distribusi, dan pelaporan bahan makanan dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik.
a. Mekanisme Pengadaan yang Terbuka
Proses pengadaan bahan pangan harus dilakukan melalui sistem yang terbuka dan transparan, misalnya dengan menggunakan e-procurement (pengadaan barang dan jasa secara elektronik). Sistem ini memungkinkan semua pihak yang berminat untuk ikut serta dalam pengadaan, serta meminimalkan adanya kecurangan dan kolusi. Proses lelang dan seleksi penyedia juga harus dilakukan dengan jelas dan tanpa adanya intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Penyedia yang terpilih harus memenuhi standar kualitas dan memiliki rekam jejak yang baik.
b. Pelaporan yang Dapat Diakses Publik
Setiap pengadaan dan distribusi bahan pangan harus disertai dengan laporan yang transparan, yang dapat diakses oleh masyarakat. Misalnya, laporan tentang jumlah bahan makanan yang dipesan, harga yang dibayar, dan jumlah yang diterima oleh sekolah-sekolah harus dipublikasikan melalui situs web pemerintah atau platform yang bisa dipantau oleh publik dan masyarakat sipil. Ini akan memudahkan deteksi dini apabila terjadi penyimpangan dalam distribusi.
c. Sistem Pengawasan yang Berlapis
Pengawasan yang ketat pada setiap tahap distribusi pangan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa bahan makanan yang diterima oleh anak-anak di sekolah sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Sistem pengawasan ini tidak hanya harus dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang dapat memberikan pengawasan independen. Dengan demikian, mafia pangan tidak akan memiliki ruang untuk memanipulasi sistem tanpa terdeteksi.
