Menjaga Etika Komunikasi Publik, Belajar dari Pengalaman Gus Miftah

Menurut Paul Grice dalam Cooperative Principle, komunikasi yang efektif harus memenuhi empat maksim: kualitas (berdasarkan fakta), kuantitas (tidak berlebihan), relevansi, dan cara (jelas dan sopan).

Misalnya : Dalam konferensi pers, pejabat menunda pernyataan jika data belum lengkap, dengan menyampaikan, “Kami akan memastikan informasi ini akurat sebelum menyampaikannya kepada publik.” Jangan memberikan informasi yang belum terkonfirmasi hanya untuk meredam spekulasi, yang kemudian terbukti salah.

6. Tanggung Jawab Pribadi dan Institusional

Pejabat publik harus menyadari bahwa setiap kata yang mereka ucapkan membawa bobot institusional. Oleh karena itu, tanggung jawab tidak hanya bersifat pribadi tetapi juga merepresentasikan pemerintah secara keseluruhan.

Max Weber dalam teori Ethics of Responsibility menekankan bahwa pejabat publik harus mempertimbangkan konsekuensi tindakan dan pernyataan mereka terhadap masyarakat luas.

Misalnya : Pejabat secara etis harus meminta maaf secara terbuka setelah pernyataannya menimbulkan salah paham, untuk menunjukkan tanggung jawab moral. Bukannya malah menyalahkan media atau pihak lain atas reaksi negatif publik terhadap pernyataan yang sebenarnya tidak sensitif.

Kesimpulan

Komunikasi publik yang beretika adalah landasan penting dalam membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Pejabat publik perlu memahami audiens, menggunakan bahasa inklusif, berlatih empati, menghindari retorika provokatif, mengevaluasi pesan, dan bertanggung jawab atas pernyataan mereka.

Ketika komunikasi dilakukan dengan cara yang tepat, pejabat tidak hanya membangun hubungan yang harmonis tetapi juga menciptakan stabilitas sosial. Sebaliknya, komunikasi yang tidak etis dapat memicu krisis kepercayaan yang sulit dipulihkan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pejabat publik dapat memastikan bahwa pesan mereka tidak hanya sampai kepada masyarakat, tetapi juga dihargai dan dipercaya.