Komunikasi publik yang beretika membutuhkan perhatian khusus pada setiap elemen komunikasi, mulai dari penyampaian pesan hingga dampaknya terhadap audiens. Berikut ini adalah aspek-aspek utama yang harus diperhatikan, disertai pendapat ahli, teori, dan contoh konkret untuk membantu memahami penerapannya.
1. Pahami Audiens Secara Mendalam
Pejabat publik harus memahami latar belakang sosial, budaya, dan emosi audiens sebelum menyampaikan pesan. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang relevan dengan kondisi dan kebutuhan audiens.
Ahli komunikasi Edward T. Hall dalam teorinya tentang context communication menyatakan bahwa dalam komunikasi, konteks budaya sangat memengaruhi interpretasi pesan. Negara dengan budaya tinggi konteks (seperti Indonesia) menuntut kepekaan ekstra terhadap simbol dan nuansa sosial.
Misalnya : Presiden memberikan sambutan kepada masyarakat di wilayah terdampak bencana dengan nada yang empatik dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti audiens, jika mungkin gunakan bahasa lokal masyarakat setempat.
Menggunakan istilah seperti "rakyat jelata," akan menyinggung perasaan masyarakat karena terkesan merendahkan martabat mereka.
2. Gunakan Bahasa yang Inklusif dan Tidak Diskriminatif
Bahasa memiliki kekuatan untuk mempersatukan atau memecah belah. Penggunaan diksi yang inklusif adalah kunci untuk menjaga harmoni.
Noam Chomsky dalam analisisnya terhadap bahasa politik menyatakan bahwa bahasa sering kali digunakan untuk menciptakan hierarki kekuasaan. Pejabat publik harus berhati-hati agar tidak menggunakan istilah yang memperkuat stereotip atau ketimpangan.
Elisabeth Noelle-Neumann melalui "Spiral of Silence Theory" menyatakan bahasa diskriminatif atau ofensif dapat membuat kelompok tertentu merasa terpinggirkan dan kehilangan suara dalam diskusi publik.
Misalnya : Dalam pidato tentang kemiskinan, seorang menteri menggunakan istilah “masyarakat yang perlu perhatian khusus” alih-alih “masyarakat miskin.” Jangan menyampaikan data kemiskinan dengan istilah yang menyakitkan seperti "beban negara," yang mengabaikan martabat individu dalam kelompok tersebut.